STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (l)
dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,
perlu menetapkan standar harga satuan biaya yang
akan menjadi pedoman dalam penyusunan
program/kegiatan dalam rencana kerja anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun
anggaran 2021;
b. bahwa standar harga satuan yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, belum mengatur
secara paripurna terkait kebutuhan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga
perlu diatur standar harga satuan sesuai
kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten
Bulukumba yang dapat dipertanggungiawabkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Harga Satuan Biaya Lingkup Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2021
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028];
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 46 TAHUN 2020
103
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2000/Nomor 16 Seri B No.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pasar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya UU No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda No 1 Tahun 1986 tentang Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang telah dirubah dengan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No 2 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Perda Tingkat II Magelang No 1 Tahun 1986 perlu disesuaikan;
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Perda Kota Magelang tentang Retribusi Pasar;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997; UU no 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; PP No 20 Tahun 1997; Keppres No 44 Tahun 1999; Permendagri No 4 tahun 1997; Kepmendagri No 174 Tahun 1997; Kepmendagri No 175 Tahun 1997; Kepmendagri No 119 Tahun 1998; Kepmendagri No 43 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tempat dan waktu pengenaan retribusi, nama, subyek dan obyek retribusi, golongan retribusi dan wilayah pemungutan, wewenang pengurusan dan pembinaan pasar, pemakaian tempat dan sasaran, cara mengukur tingkat penggunaan jasa pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, masa retribusi saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, tata cara penetapan retribusi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan, pengembalian kelebihan retribusi, kedaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2000.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1986 dicabut.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 33 Tahun 2022
... MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KATEGORI MANAJEMEN TALENTA 4 / 9 Di atas Kinerja di atas era Gates Kinerja di atas Ekspektasi) ekspektasi dan c Tana ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme jabatan kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, maka perlu disusun Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. kelembagaan Manajemen Talenta PNS;
b. penyelenggaraan Manajemen Talenta PNS; dan
c. sistem Informasi Manajemen Talenta.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Bagian Hukum Pemkot Bima
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Di Kota Bima
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi wajib pajak, serta stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Perda Kota Bima No. 17 Tahun 2010, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perwali Bima No. 23 Tahun 2020
UU No, 28 Tahun 1999, UU No 13 Tahun 2002, UU No, 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No, 30 Tahun 2014, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Kemenkeu No. 523/KMK.04/1998, Perda Kota Bima No. 17 Tahun 2010, Peraturan Walikota Bima No. 60 Tahun 2016
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima No. 23 Tahun 2020. Klasifikasi NJOP Bumi terdiri dari klasifikasi dan besaran NJOP seluruh kelurahan di Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan penggolongan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) dan Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
Pengenaan atas NJOP Bumi sebagai dasar penerbitan pajak terutang Bumi dan Bangunan ditetapkan berdasarkan ZNT pada masing-masing wilayah kecamatan, kelurahan, jalan, gang dan atau objek pajak tertentu. NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan NIR dalam suatu ZNT.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
Peraturan Walikota Bima No. 23 Tahun 2020
-
33
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2025
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2025
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.50 Tahun 2011
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2025, kedudukan Perda tersebut dengan peraturan perundangan lainnya. Serta diatur bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan destinasi pariwisata; pembangunan industri pariwisata; pembangunan pemasaran pariwisata;dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Kemudian juga diatur terkait indikasi program; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; pembiayaan; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
Peraturan Bupati
23 halaman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.07/2018
Peraturan Menteri Keuangan NO. 19/PMK.07/2017, BN.2017/NO.300, jdih.kemenkeu.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014
... DAFTAR KODE DAN NAMA DESA/KELURAHAN Provinsi Kabupaten : : [ 65 ] KALIMANTAN UTARA [ 6503 ] TANATIDUNG Kode Nama 6503010 KECAMATAN MURUK RIAN 6503010001 BALAYAN ARI 6503010002 SEPUTUK ...
... BARU 6503040 KECAMATAN SESAYAP HILIR 6503040001 SELUDAU 6503040002 SESAYAP 6503040003 SEPALA DALUNG 6503040004 BANDAN BIKIS 6503040005 BEBATU 6503040006 SENGKONG 6503040007 MENJELUTUNG 6503050 KECAMATAN TANA ...
... KABELA WUNTU 5316010013 DEWA JARA 5316010014 MATA REDI 5316011 KECAMATAN KATIKUTANA SELATAN 5316011001 WAI MANU 5316011002 MANURARA 5316011003 DAMEKA 5316011004 WAI LAWA 5316011005 MALINJAK 5316011006 TANA ...
... 5316020017 HOLUR KAMBATA 5316020018 MATA WAIKAJAWI 5316030 KECAMATAN UMBU RATU NGGAY 5316030001 MBILUR PANGADU 5316030002 PRAI KAROKU JANGGA 5316030003 PADIRA TANA 5316030004 SORU 5316030005 WELUK PRAI ...
... 5316030012 MARA DESA TIMUR 5316030013 MARA DESA SELATAN 5316030014 TANA MBANAS SELATAN 5316030015 TANA MBANAS BARAT 5316030016 NGADU OLU 5316030017 LENANG SELATAN 5316030018 BOLUBOKAT BARAT 5316040 KECAMATAN ...
... 5301023003 PATIALA DETE 5301023004 HARONA KALA 5301050 KECAMATAN LOLI 5301050001 DEDE KADU 5301050002 WEE KAROU 5301050003 SOBA WAWI 5301050004 UBU PEDE 5301050005 BERA DOLU 5301050006 DOKA KAKA 5301050007 TANA ...
... RARA 5301050008 BALI LEDO 5301050009 LODA PARE 5301050010 WEE DABO 5301050011 DIRA TANA Kode Nama 5301050 KECAMATAN LOLI 5301050012 UBU RAYA 5301050013 TEMA TANA 5301050014 MANOLA 5301060 ...
... KAMPUNG SAWAH 5301060007 KODAKA 5301060008 LAPALE 5301060009 TEBARA 5301060010 KALEMBU KUNI 5301060011 SOBA RADE 5301060012 PADA EWETA 5301060013 MODU WAIMARINGU 5301060014 PUU MAWO 5301072 KECAMATAN TANA ...
Perka BPS No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014
Mencabut
Perka BPS No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... 20ra Ine TN Vera WI I0e aketaton Kota Boke DEL MA UM Lara tahan salat Tam aS OOT Mile - Daun TKI Kateonane Bone Setunga NI Me an vontea Setan Praya AN Oana Denga OT RT were Vaaat “ ' Lena Ga AAA da0 Tana ...
... Ri ID Bantan ea Lean PANA Bara IE Once “Ea bass telaga Kiner IR Fm megan nga Meme SAN brghar SA mnta Mata Teng Tana eh earem an kur rama jangan al Ana teunatan 0 Laga Pen MTTPa mengena TE Dewrnggunna ...
... .— PN “ r £ "an La Naa Sang Pra tag sem Wear PTM aa nga Deep sya RA TA erangan (Tn an an MIC melawubi Kira team MEA Ha dana. atas ea , aka Dengan NamNe Pa sanga Moon dakegi Kan Tana: tah 9 Bantar h- Ikaw ...
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2027
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2023 (14)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, PP No 21 Tahun 2008, PP No 22 Tahun 2008, Perpres No 87 Tahun 2020, PERDA Kab Bone Bolango No 4 Tahun 2021, PERDA Kab Bone Bolango No 5 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2027 termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, sistematika, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2012
... Berdasarkan kewenangan pemberian Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tana tersebut maka dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah yang berdaya guna dan berhasil ...
... guna bagi pembangunan Daerah serta dalam upaya mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan, maka perlu mengatur Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tana di Daerah. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah agar berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah serta dalam rangka upaya mewujudkan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan, maka perlu mengatur mengenai perizinan dan persetujuan yang berkaitan dengan tata ruang diantaranya Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan, dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah;
b. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemberian Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan, dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah tersebut pada dasarnya merupakan pengarahan lokasi pelaksanaan pembangunan termasuk penanaman modal sebagai pelaksanaan penataan ruang dalam aspek pertanahannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011.
Peraturan ini mengatur tentang Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka usaha dan/atau penanaman modal sesuai peruntukanya yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya/usaha dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
