Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.524 peraturan dalam 0,041 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 51 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Standarisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 3, File: PERGUB 051 THN 2012 ttng Besaran honor TAPD.pdf

... PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 051 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASI HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR ...

... KALIMANTAN SELATAN, Menimbang : a. ...

... bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabi- litas dan tertib pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang ...

Hal. 1, File: PERGUB 051 THN 2012 ttng Besaran honor TAPD.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Agustus 2012 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ...

Hal. 5, File: PERGUB 051 THN 2012 ttng Besaran honor TAPD.pdf

Download file:

PERGUB 051 THN 2012 ttng Besaran honor TAPD.pdf

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2012/No.51

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standarisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabi- litas dan tertib pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu diatur tentang standarisasi honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Standarisasi Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Standar Honorarium; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2012.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 8 Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPDProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri bersamaan dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDProvinsi Kalimantan ...

... Kabupaten / Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan; (3) pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Urnurn APBD serta ...

... Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021; 4 ...

Hal. 4, File: Pergub Kaltim 42-2020 ttg...altim Tahun 2021.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20192023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 42-2020 ttg...altim Tahun 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

... kerja pemerintahan daerah tahun 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan ...

... 2021; GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH PROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2021 TENTANG NOMOR 42 TAHUN2020 SALINAN PERATURANGUBERNUR KALIMANTANTIMUR GUBERNUR KALIMANTAN ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 42-2020 ttg...altim Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 36 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
Merubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Download file:

Pergub Kaltim 42-2020 ttg...altim Tahun 2021.pdf

2021-PEMPROV KALTIM-RENCANA KERJA

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2020/No.43

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

ABSTRAK:

UU No.23 Tahun 2014 Pasal 91 ayat (4) huruf a tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah Kabupaten / Kota dan antara Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / Kota di wilayahnya. Untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2021. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Pergub tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.40 Tahun 2020; Perda Kaltim No.15 Tahun 2008; Perda kaltim No.2 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang terdiri dari: BAB I. Pendahuluan BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah BAB IV. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah BAB V. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BAB VIII. Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
6 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 109 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Ka.limanta.n Barat Nomor 5); 14. ...

... DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

Hal. 3, File: Pergub No 109 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMAN'TAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG Menimbang Mengingat RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ...

Hal. 1, File: Pergub No 109 Tahun 2021 ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 0 uni 2021 wGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SUTARMIDI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 u n i 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, A. L. ...

... LEYSANDRI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR l ...

Hal. 5, File: Pergub No 109 Tahun 2021 ocr.pdf

Download file:

Pergub No 109 Tahun 2021 ocr.pdf

RENCANA KERJA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 109, BD.2021/NO.109, LL. PROV. KALBAR: 5 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.17 Tahun 2021, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Pergub ini memiliki 5 halaman dan 0 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 101 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjnnp Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005~2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-202 I (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor I1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor ...

Hal. 4, File: Pergub No 0101 Thn 2020 edit.pdf

... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lernbaran ...

... Selatan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor80Tahun 2020 pada tanggal 14Juli 2020; c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dijabarkan kedalam Rencana KerjaPerangkat ...

... Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 1, File: Pergub No 0101 Thn 2020 edit.pdf

... Dipindai dengan CamScanner BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 101 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ~. ...

... NOOR Ditetapkan diBanjarmasin pada tanggal 1.3 ~9"'.IN.s ..2o.2.u Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 7, File: Pergub No 0101 Thn 2020 edit.pdf

Download file:

Pergub No 0101 Thn 2020 edit.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 101, BD.2020/No.101

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perangkat daerah harus mempunyai Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 80 Tahun 2020 pada tanggal 14 Juli 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daera, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.
Dasar Hukum: Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberupa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 3 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perda Prov. Kalsel Nomor 13 Tahun 2007; Perda Prov. Kalsel Nomor 17 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel Nomor 7 Tahun 20016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Kalsel Nomor 3 Tahun 2019; Perda Prov. Kalsel Nomor 11 Tahun 2016; Pergub Kalsel Nomor 092 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Kalsel Nomor 071 Tahun 2018; Pergub Kalsel Nomor 095 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 yang memuat Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
7 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 2. ...

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023. Menetapkan MEMUTUSKAN: 13. ...

... -2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1); ...

Hal. 3, File: PERGUB KALBAR NOMOR 42 TAHUN 2022.pdf

... KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR If~ Diundangkan di Pontianak pada tanggal P> Juni 2022 SEK TARIS DAERAH PRO NSI KALIMANTAN BARAT, Wh Ditetapkan di Pontianak pada tanggal ? ...

... ._ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ' Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

Hal. 4, File: PERGUB KALBAR NOMOR 42 TAHUN 2022.pdf

... Peraturan Gubernur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan ...

... · Barat Tahun 2023; OUBERNUR KALIMANTAN BARAT, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT I ERATURAN U • RNUR JKALIMANTAN BARAT ...

Hal. 1, File: PERGUB KALBAR NOMOR 42 TAHUN 2022.pdf

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 42 TAHUN 2022.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2022/NO.42, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

ABSTRAK:

Bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor l Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Panduan Program Beasiswa KALTIM Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Menimbang : Mengingat : SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PANDUAN PROGRAM BEASISWA KALTIM CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang perlu untuk membantu dan memberi ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 12-2016.pdf

... Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33): Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang ...

... CEMERLANG PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 3. Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota se Kalimantan Timur. 4. ...

Hal. 3, File: Pergub Kaltim 12-2016.pdf

... -10(4) Tugas dan Kewenangan Tim Pengarah : a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang Provinsi Kalimantan Timur, b.memberikan arahan mengenai kebijakan ...

... dan pengelolaan beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang Provinsi Kalimantan Timur: dan c. melakukan monitoring dan evaluasi atas program beasiswa yang sedang berjalan. ...

... (S5) Tim pengelola program bertanggungjawab kepada tim pengarah dan Gubernur Kalimantan Timur. ...

Hal. 10, File: Pergub Kaltim 12-2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Stimulan

Download file:

Pergub Kaltim 12-2016.pdf

panduan - program - beasiswa - kaltim - cemerlang

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, BD.2016/NO.12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Panduan Program Beasiswa KALTIM Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa. Bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan baku tentang program beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan jenis beasiswa dipandang perlu untuk mengubah Peraturan tersebut. Maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Panduan Progran Beasiswa Kaltim Cemerlang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2007; PP No.47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.23 Tahun 2011; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda KALTIM No. 08 Tahun 2008; Perda KALTIM No. 03 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Panduan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang Permerintah Provinsi kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, misi dan tujuan, kategori dan sasaran, jenis program, pengelola program, tim pengarah dan tim pelaksana, pengelolaan program dan mekanisme seleksi, penyaluran dana beasiswa, pembatalan, penghentian dan pengembalian beasiswa, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2016.
12 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... Menimbang Mengingat GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, a. bahwa Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 35-2016 ttg...ga Ahli Gubernur.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 4 Oktober 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 4 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

Hal. 5, File: Pergub Kaltim 35-2016 ttg...ga Ahli Gubernur.pdf

... Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. ...

... Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06), 13.Peraturan ...

... PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 35-2016 ttg...ga Ahli Gubernur.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 35-2016 ttg...ga Ahli Gubernur.pdf

pedoman - pengangkatan - dan - pemberhentian - tenaga - ahli

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2016/NO.37, TLD No.37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah yang meliputi menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi diperlukan Tenaga Ahli Gubernur untuk membantu melaksanakan tugas-tugas di daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kerja Ahli Gubernur Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.10 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; Perpres No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Perpres No.70 Tahun 2012; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda KALTIM No.06 Tahun 2008; Perda KALTIM No.08 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Timur dengan menggunakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, pengangkatan dan pemberhentian, kompetensi dan persyaratan, tugas dan tanggung jawab, hak, kewajiban, dan masa jabatan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2016.
5 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TIMUR

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA Menimbang Mengingat KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT ...

... berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2015 tentang ...

... Gubernur tentang Tata Cara Penghunian Dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 11-2018 ttg Asrama Mahasiswa.pdf

... Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9): 7. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun ...

... Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 11-2018 ttg Asrama Mahasiswa.pdf

... -7BAB VII PENGENALAN BUDAYA KALIMANTAN TIMUR Pasal 12 (1) Setiap Penghuni Asrama wajib terlibat dalam kegiatan pengenalan budaya Kalimantan Timur. (2) Pembinaan dan pengenalan budaya Kalimantan Timur dilakukan ...

... oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. ...

... BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Bagi Penghuni Asrama Mahasiswa yang berasal dari luar Kalimantan Timur sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diberikan kesempatan menghuni sampai berakhirnya masa ...

Hal. 7, File: Pergub Kaltim 11-2018 ttg Asrama Mahasiswa.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 11-2018 ttg Asrama Mahasiswa.pdf

tata-cara-penghunian-pengelolaan-asrama-mahasiswa

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2018/NO.11

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah , Gubemur sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan barang milik daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan agar pengelolaan barang milik daerah yang berada di luar Provinsi Kalimantan Timur berupa asrama mahasiswa berjalan dengan tertib, profesional, efisien efektif, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur perlu dilakukan penyesuaian ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian Dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur.
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 2956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; OO No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PD No.02 Tahun 2008; PD No.9 Tahun 2016; PERGUB No.51 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Asrama Mahasiwa Kalimantan Timur yang tertib, profesional, efisien, efektif dan akuntabel serta melakukan pembinaan terhadap penghuni asrama sebagai wujud perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam pengenalan budaya Kalimantan Timur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
8 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah. ...

... Pasal 4 Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan ...

... Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksananan Peraturan ini dan melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Kalimantan Tegah. Pasal 5 Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. ...

Hal. 3, File: Pergub 18 tahun 2011.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 10 ...

... KALIMANTAN TENGAH. ...

... dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah terpilih 20102015 untuk pedoman adalah sebagai berikut : 1. ...

Hal. 2, File: Pergub 18 tahun 2011.pdf

... Lampiran : Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah INDIKA TOR KINERJA UTA.MA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Bidang/Scktor Bidang/Sektor Ekonomi Makro Ekonomi (Sinergi dan harrnonisasi pembangunan kewilayahan ...

... Kalimantan 'l'engah) Bidang/sektor Infrastruktur Jalan dan Jcmbatan Sinergi dan hannonisasi Pcmbangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) Sasaran ...

... Tengah BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah ...

Hal. 4, File: Pergub 18 tahun 2011.pdf

Download file:

Pergub 18 tahun 2011.pdf

Kepegawaian

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2011/18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam suatu Peraturan Gubernur.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008;
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis masing-masing SKPD Tahun 2010-2015

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
11 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2033.

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun ...

... Kalimantan Selatan Nomor 3); 25. ...

... Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

Hal. 5, File: PG Th 2023 No 086.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor ...

... Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3 Tahun 2023 ...

Hal. 4, File: PG Th 2023 No 086.pdf

... Pasal 4 (1) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali paling lambat 5 (lima) tahun sekali. (2) Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan ...

... Tahun 2015 ten tang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2033, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini. ...

... BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2015 ten tang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 7, File: PG Th 2023 No 086.pdf

Download file:

PG Th 2023 No 086.pdf

Kehutanan dan Perkebunan

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 86, BD/2023/NO.86

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2033.

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 270 ayat (2) huruf b dan Pasal 253, evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan jangka panjang dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dan rencana kehutanan jangka menengah dan jangka pendek paling sedikit 1 (satu) kali serta hasilnya disahkan oleh Gubernur; Bahwa selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 terakhir telah terjadi perkembangan pembangunan pada sektor kehutanan dan sektor di luar kehutanan serta adanya revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 yang menimbulkan dinamika perubahan arah kebijakan dan perubahan ruang pada kawasan hutan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2033;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2033, Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT