... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 April 2019 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 April 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...
... UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2019 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanUtara Kepala Biro Hukum Djoko Isworo ...
... Daerah adalah Provinsi KalimantanUtara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi KalimantanUtara. 3. ...
... Gubernur adalah Gubernur KalimantanUtara. 4. ...
... Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi KalimantanUtara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. ...
... GUBERNUR KALIMANTANUTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO BERBASIS MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...
... GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang bersumber pada energi baru dan energi terbarukan
pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro agar lebih terarah dan berkesinambungan, perlu kebijakan mengenai Tata Kelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Insfrastruktur Sumber Daya Air untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Perencanaan
BAB III Pelaksanaan Pembangunan
BAB IV Operasional Dan Pemeliharaan
BAB V Pengelolaan Dan Kelembagaan
BAB VI Pembinaan Dan Pengawasan
BAB VII Pendanaan
BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraAPBDPartai Politik dan PemiluStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... Daerah adalah Provinsi KalimantanUtara. Gubernur adalah Gubernur KalimantanUtara. ...
... Kabupaten/Kota adalah Kabupaten /Kota dalam wilayah Provinsi KalimantanUtara. Partai Politik adalah Partai Politik tingkat Provinsi KalimantanUtara. ...
... Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi KalimantanUtara. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Iltara Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Desember ...
... 2019 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 besember 2019 SEKRETARIS LAERAH PROVJWSI MANTAN UTARA, SUIUANSVAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 2 Desember 2019 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, IRIANTO LAMBRIE ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi serta memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik, perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Gubernur tentang bantuan keuangan partai politik yang sudah ada sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu diganti
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Partai Politk
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
BABI KETENTUAN UMUM
BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD
BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
BAB VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
BAB VII PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kalimantan Utara
25 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 19 Tahun 2020
Agraria, Pertanahan, Tata RuangProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... Utara. ...
... Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 25 jnre: ».:0 GUBERNUR KALIMANTANUTARA ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 rires 2026 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA, ...
... SURIANSYAH — BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2020 NOMOR 1» ...
... Ditetapkan di Tanjung Selor Pada tanggal 23 aret 2020 GUBERNUR KALIMANTANUTARA ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 Warct 2000 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA, ...
... SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2020 NOMOR 19 . ...
... Daerah adalah Provinsi KalimantanUtara. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi KalimantanUtara. Gubernur adalah Gubernur Provinsi KalimantanUtara. ...
... Kabupaten/Kota adalah Kabupaten /Kota di Provinsi KalimantanUtara. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi KalimantanUtara. ...
... Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi KalimantanUtara selanjutnya disingkat Kepala DPKP adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan Provinsi KalimantanUtara. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 19
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan gejolak harga pangan, serta pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras diperlukan pengelolaan cadangan pangan;
bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II DANA CADANGAN PANGAN
BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN
BAB IV PENYEDIAAN
BAB V MEKANISME PENYALURAN
BAB VI PELAPORAN
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2021
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 April 2024 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 April 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...
... UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2021 NOMOR 10 ...
... FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANUTARA PERANGKAT DAERAH ist LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN PERANGKAT DAERAH /UPT Kepala PERANGKAT DAERAH/UPT Keterangan ...
... PROVIWMSI IMANTAN UTARA, | GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG SURIANSVAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2021 NOMOR ! ...
... Daerah adalah Provinsi KalimantanUtara. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi KalimantanUtara. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur KalimantanUtara untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 10
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (7) dan Pasal 35 ayat (2), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN
BAB V PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN
BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB X PEMANFAATAN RETRIBUSI
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
23 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2020
... GUBERNUR KALIMANTANUTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MESS BADAN PENGHUBUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTANUTARA, a. bahwa berdasarkan ...
... Peraturan Gubernur KalimantanUtara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi KalimantanUtara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan ...
... Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur KalimantanUtara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi KalimantanUtara, telah ...
... Peraturan Daerah Provinsi KalimantanUtara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan’ Utara (Lembaran Daerah Provinsi KalimantanUtara Tahun 2016 Nomor 5), ...
... Provinsi KalimantanUtara (Lembaran Daerah Provinsi KalimantanUtara Tahun 2019 Nomor 16); 10. ...
... Gubernur adalah Gubernur KalimantanUtara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ttd TEGUH SETYABUDI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 vcover 2020 SEKRETARIS DAE PROVINSJ KALIMANTANUTARA, Ut SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2020 Nomor 49
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kelola Mess Badan Penghubung
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara telah ditetapkan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisai Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara;
Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu diatur mengenai tata cara pengelolaan Mess Badan Penghubung sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup Pengelolaan Mess
Bab III Kedudukan dan Fasilitas
Bab IV Tata Kerja
Bab V Hak, Kewajiban, dan Larangan
Bab VI Mekanisme Pengelolaan
Bab VII Wilayah Pemungutan
Bab VIII Jenis dan Kriteria
Bab IX Tingkat Penggunaan Jasa
Bab X Tata Cara Pemungutan Retribusi
Bab XI Lapoan dan Pertanggungjawaban
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2020.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2021
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Aprél 2021 GUBERNURKALIMANTAN UTARA, ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 April 2074 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...
... UTARA, SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2021 NOMOR 11 ...
... PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTANUTARA as SKPD LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH BULAN , SKPD/UPT Kepala SKPD/UPT Keterangan : Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan Lembar II : Kepala Dispenda Prov ...
... Kaltara Lembar Ill : Arsip Ditetapkan di Tanjung Selor Diundangkan di Tanjung Selor ors 7 pada tanggal 26 .pril 2021 pada tanggal 26 “.pril 2021 SEKRETARIS DA KAIAMANTAN UTARA, GUBERNUR KALIMANTANUTARA ...
... , ttd ZAINAL ARIFIN PALIWANG SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2021 NOMOR 11 NO JENIS PUNGUTAN JUMLAH S/D BULAN YANG LALU BULAN JUMLAH S/D BULAN INI OBJEK Rp OBJEK OBJEK RP KETERANGAN ...
... Daerah adalah Provinsi KalimantanUtara. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi KalimantanUtara. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi KalimantanUtara. 5. 6. 7. 8. 9. . ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 11
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5), Pasal 34 ayat (6), Pasal 38 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (7), Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN
BAB V PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN
BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN
BAB X PEMANFAATAN RETRIBUSI
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
24 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2020
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Ditetapkan di Tanjung Selor, pada tanggal 7 Agustus 2020 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 14 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA ...
... , ttd SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA (2-69/2020) Salinan Sesuai dengan Aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan ...
... -3Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA dan GUBERNUR KALIMANTANUTARA MEMUTUSKAN: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ...
... Daerah adalah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di KalimantanUtara. ...
... SALINAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTANUTARA, Menimbang ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 2; Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (2-69/2020)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka penyelenggaran pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah dengan daerah lain atau pihak lain berdsarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan, dan kearifan lokal;
kerja sama daerah merupakan sarana untuk menyinergikan potensi daerah, menyerasikan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II KSDD;
Bab III KSDPK;
Bab IV KSDPL dan KSDLL
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
20 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019
... GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINZI KALIMANTANUTARA, SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN ...
... 2019 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA: (12-149/2019) 21 masih menjalankan usahanya 5. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juli 2019 GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 guli 2019 SEKRETARIS D PROVINSY KALIMANTANUTARA, foe. ...
... ~SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2019 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA: (12-149/2019) 14 ...
... GUBERNUR KALIMANTANUTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA, W SURIANSYAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA ...
... TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA: (12-149/2019) 27 . ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD TAHUN 2019/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan umum dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan pendapatan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin, kepada orang pribadi atau Badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
19 HLM
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2019
... Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi KalimantanUtara Plt. Kepala Biro Hukum Arman Jauhari, S.H. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi KalimantanUtara. ...
... KALIMANTANUTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2019 NOMOR 35 ...
... GUBERNUR KALIMANTANUTARA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANUTARA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTANUTARA ...
... a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan langkah strategis melalui reformasi birokrasi pada pemerintah provinsi Kalimantan ...
... Utara; b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang baik perlu disusun road map reformasi birokrasi sebagai panduan untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi agar berjalan secara ...
... Utara. (3) Road Map Reformasi Birokrasi yang dibuat Perangkat Daerah tidak boleh bertentangan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi KalimantanUtara. ...
... Pasal 9 (1) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Daerah Provinsi KalimantanUtara. (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ...
... Pasal 10 (1) Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi KalimantanUtara kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD TAHUN 2019/ NO.35
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
Dalam rangka mempercepat dan mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan langkah strategis melalui reformasi birokrasi pada pemerintah provinsi Kalimantan Utara;
Untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang baik perlu disusun road map reformasi birokrasi sebagai panduan untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI
BAB III SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BAB V PELAKSANAAN DAN PENILAIAN
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2022
PNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakTransportasi Darat/Laut/Udara
Hasil pencarian pada file:
... ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 sudah tidak sesuai sehingga harus dicabut; c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan ...
... Timur tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernu Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam untuk Penumpang KelasEkonomi, Kendaraan dan Alat-AlatBerat ...
... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Mei2022 GUBERNURKALIMANTANTIMUR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 45 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyebrangan Lintas Kariangau-Penajam untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-Alat Berat/Besar. Mencabut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/Besar
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/Besar
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b Permenhub No.66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, Gubernur menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi sehingga Pergub Kaltim No.45 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/Besar sudah tidak sesuai dan harus disesuaikan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2008;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.10 Tahun 2022; PP No.20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2011; Permenhub No.66 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pencabutan Peraturan Gubemur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, dan alat-alat berat/besar.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
Mencabut Pergub Kaltim No.45 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-Alat Berat/Besar.
3 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
