Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III JENIS RETRIBUSI JASA USAHA BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN BAB V PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN BAB X PEMANFAATAN RETRIBUSI BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara
Nomor
11
Bentuk
Peraturan Gubernur (PERGUB)
Bentuk Singkat
PERGUB
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Tanjung Selor
Tanggal Penetapan
26 April 2021
Tanggal Pengundangan
26 April 2021
Tanggal Berlaku
26 April 2021
Sumber
Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021 Nomor 11
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 202 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 71 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan