Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.537 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 3 Tahun 2013

Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDA NO 3 THN 2013 SOTK RSGM.pdf

Kebijakan Pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk membentuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan; bahwa pembentukan Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/ MENKES/PER/X/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/ MENKES/PER/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ MENKES/PER/III/2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 MENKES/PER/IV/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Kedududukan, Tugas Dan Fungsi; 3. Susunan Organisasi; 4. Satuan Pemeriksa Internal; 5. Komite Medik; 6. Kelompok Staf Medik Fungsional; 7. Instalasi; 8. Tata Kerja; 9. Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Lain-Lain; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 27 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Pergub ini mengubah ketentuan yang terdapat pada: 1. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16; 2. Ayat (2) Pasal 17 ; 3. Ayat (2) Pasal 23 ; 4. Ayat (2) Pasal 73; 5. Pasal 87; 6. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 102; 7. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 132; 8. Ayat (2) Pasal 135; 9. Ayat (2) Pasal 136; 10. Ayat (2) Pasal 166;11.

Diubah sebagian dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Pergub ini mengubah ketentuan yang terdapat pada: 1. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16; 2. Ayat (2) Pasal 17 ; 3. Ayat (2) Pasal 23 ; 4. Ayat (2) Pasal 73; 5. Pasal 87; 6. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 102; 7. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 132; 8. Ayat (2) Pasal 135; 9. Ayat (2) Pasal 136; 10. Ayat (2) Pasal 166;11.

Download file:

Pergub_27_2016 ttg Kedudu...alimantan Tengah.pdf

Lamp.Pergub_27_2017 ttg K...alimantan Tengah.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2017/27

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011.
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; JUMLAH, PEMBIDANGAN, TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS STAF AHLI; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
108 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Pergub Kalteng No 5 Tahun 2022.pdf

PEGAWAI NEGERI SIPIL-KEPEGAWAIAN

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 5, BD.2022/NO.5

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkunga Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, rasionalitas serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan daerah setelah memperoleh persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
1. Ketentuan Umum; 2. Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan; 3. Perhitungan Tambahan Penghasilan; 4. Pendanaan; dan 5. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
18

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Pergub_8_2014 tentang Pem...alimantan Tengah.pdf

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, LD.2014/8

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK:

Meningkatkan kesejahteraan umum pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
-Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958; -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
-PEMBERIAN UANG MAKAN; -PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2014.
Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
7

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pergub 38 tahun 2017 ttg ...un-anggaran-2018.pdf

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2017/NO.38, TBD NO.38, LL PROV.KALBAR: 7 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Dalam Rangka Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dengan Mempertimbangkan Inflasi Dan Kenaikan Harga Barang, Maka Perlu Menyusun Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda No. 8 Tahun 2016, Pergub No. 95 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penggunaan Dana Sisa Lelang Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Pergub Kaltim 33-2013 ttg...Lelang Dana APBD.pdf

APBD - DANA - LElANG - sisA - PENgguNAAN

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2013/33

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penggunaan Dana Sisa Lelang Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat dana sisa lelang. Dalam rangka optimalisasi program/kegiatan, perlu memanfaatkan dana sisa lelang dimaksud, dengan mekanisme penuangannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Dana Sisa Lelang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 70 Tahun 2012; Kepres No. 117/P Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Kaltim No. 02 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 06 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 13 Tahun 2008.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2013.
6 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 44 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN LAMPIRAN HURUF D PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Download file:

pergub 42 tahun 2017 ttg ...un-anggaran-2018.pdf

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

2017

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 42, BD.2017/NO.42, TBD NO.42, LL PROV.KALBAR: 9 HLM

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Untuk memperlancar proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Provinsi Kalimantan Barat perlu menyusun Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sesuai kebutuhan objektif dan karakteristik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 33 Tahun 2017, Perda No. 4 Tahun 2008.
Pergub Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum dan Petunjuk Penyusunan Kode Rekening.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
9 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provins! Kalimantan Barat
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 81 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 50 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 123 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN PROFESI LANGKA BAGI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN PROFESI LANGKA BAGI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN PROFESI LANGKA BAGI DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI

Download file:

Pergub No 22 Tahun 2021 ocr.pdf

GAJI-TUNJANGAN

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 22, BD.2021/NO.22, LL PROV. KALBAR : 29 HAL

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.53 Tahun 2010, PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, PermenPANRB No.33 Tahun 2011, PermenPANRB No.34 Tahun 2011, PermenPANRB No.63 Tahun 2011, Permendagri 35 Tahun 2012, PermenPANRB No.39 Tahun 2013, PermenPANRB No.41 Tahun 2018, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub Kalbar No.75 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup, Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan, Penetapan Besaran TPP, Tim Pelaksana TPP, Komponen dan Penilaian TPP, Tata Cara Pembayaran, Pendanaan, Pengawasan dan Pembinaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021.
Peraturan Gubernur ini memiliki 20 halaman dan 9 halaman lampiran

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

KODEFIKASI AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

2020pergub124.pdf

pengelolaan keuangan daerah-kodefikasi akun

2020

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 124, BD.2020/NO.124, LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 155 HAL

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KODEFIKASI AKUN PADA BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Akun pada Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Kodefikasi Akun pada Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014
KETENTUAN UMUM; TUJUAN; RUANG LINGKUP; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2019
5 HALAMAN PERATURAN & 150 HALAMAN LAMPIRAN

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 93 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Pergub Prov. Kalimantan Barat No. 150 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Download file:

2020pergub093.pdf

apbd

2020

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 93, BD.2020/NO.121, LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 275 HAL

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka untuk memperlancar proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu menyusun Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
4 HALAMAN PERATURAN & 271 HALAMAN LAMPIRAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT