Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
bahwa ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat
menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di
jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perlu dilakukan penambahan ketentuan terkai
tertib sosial pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban
Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04
Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal
29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04
Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal
29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 68 Tahun 2021
Perbup Kab. Lamandau No. 17 Tahun 2024 tentang Batas Wilayah Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Peraturan Bupati Lamandau Nomor 68 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
Mencabut
Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/253/ VII/HUK/2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik;
b. bahwa penetapan batas antara Desa Bukit Indah dengan Desa Arga Mulya, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Batas Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/253/ VII/HUK/2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD Tahun 2024 No. 916
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalan Dinas Dalam Negeri perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodir ketentuan mengenai pertanggungiawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara lumpsum;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 ten tang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
Mengubah Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 30, di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A, dan setelah Lampiran V ditambahkan Lampiran baru yakni Lampiran VI dan Lampiran VII.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 47 Tahun 2018
... ~---PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG 1GLDOKUMEN ~ - I-Z.. - 2crl~ P /\ RAF ~ TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ...
... KABUPATEN LAMANDAU Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam upaya peningkatan dan optimalisasi pelayanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Ka bu paten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya ...
... Resume Medis 3 SewaAula Keterangan : Untuk pelayanan di luar jam kerja , penambahan jasa pelayanan sebesar : sebesar : 4 Sewa TempatATM Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 3 Desember 2018 SEKRETARl~ N LAMANDAU ...
... UMBING LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2018 TANGGAL 3 DESEMBER 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ...
... KABUPATEN LAMANDAU TARIF PELAYANAN BIAVA TIDAK LANGSUNG (ADMINISTRASI KARTU PASIEN KANTOR,LISTRIK,AIR,TEL dan REKAM BAHAN MEDIS OBAT AKOMODASI EPON,BAHAN TOTALJASA JASA TARIP PEMBULATAN KETERANGAN MEDIS ...
... MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ...
... Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. 6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau. 7. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya peningkatan dan optimalisasi
pelayanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu
melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk
pembayaran biaya pelayanan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
KEBIJAKAN TARIF; BAB Ill
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF; BAB IV BESARAN TARIF; BAB V PEMBINAAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 47 Tahun 2018
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2023
... Menetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251); 23. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...
... Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 ...
... k 5 A * A 1 ‘ m x BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR ^ TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH ...
... DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa guna mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka ...
... pendanaan, dan prioritas daerah, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan terutama dalam Lampiran Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36); 21. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129); 22. ...
... Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa guna mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kerangka ekonomi daerah , kerangka
pendanaan , dan prioritas daerah , perlu dilakukan
penyesuaian atau perubahan terutama dalam Lampiran
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ;
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 ;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang ;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal ;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup ;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Mengubah lampiran dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 65 Tahun 2020
... Menimbang Mengingat \ BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR (d9 TAHUN 2020 TENTANG PETA BATAS DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DENGAN DESA PERSIAPAN BATU SELIPI ...
... KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Desa ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Dengan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Desa persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya;
b. bahwa penetapan batas antara Desa Bayat dengan Desa persiapan Batu Selipi telah disepakati masing-masing Desa yaitu Pemerintah Desa Bayat dan Desa persiapan Batu Selipi serta disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bayat Dengan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik dan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Di Kabupaten Lamandau.
Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 81 Tahun 2021
... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.55/298/X/HUK/2012 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Antara Desa Jangkar ...
... Prima Kecamatan Sematu Jaya Dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. ...
... -03-\ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, �M' IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR * ^34 ...
... LAMPIRAN PERATURAN BUPA NOMOR TENTANG PETA BATAS DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA MEKAR MULYA KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU r} LAMANDAU TAHUN 2021 WASUP SEKDA ft BUPATI1AMANDAU ...
... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 8 >\ TAHUN 2021 TENTANG PETA BATAS DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA MEKAR MULYA KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN ...
... LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Mekar Mulya Kecamatan ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 557). ...
... Daerah adalah Kabupaten Lamandau 2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau. 3. ...
... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. --· -.... -c,~ .. _ ... _, BAG! ...
... --otB BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ~ ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 7(, 2 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa
UU Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2017; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB III
PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI;
BAB IV
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ;
BABV
PENGELOLAAN ;
BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 82 Tahun 2021
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...
... tanggal \S o'XW 2-0*3-V p.lA' fAN ~T~r / SEKDA ASiS 'X for BUPATI [ANDAU, X / KA8BAG : * i HENDRA IiESMANA KASUBBAG PcLA><3ANA| Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal \2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ...
... , BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR ...
... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PETA BATAS DESA JANGKAR PRIMA KECAMATAN SEMATU JAYA DENGAN DESA BATU HAMBAWANG KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN ...
... LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Batu Hambawang Kecamatan ...
... tentang Peta Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau; Mengingat 1. ...
... Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5); 10. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya Dengan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya, perlu ditetapkan batas desa pasti antara Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya dan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
... KALIMATAN TENGAH J PERATURAN BUPATI LAMANDAU ✓ NOMOR \~ TAHUN 2018 ✓ TENTANG v JASA PELAY ANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU v YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN •1 UMUM DAERAH ...
... meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang Menerapkan ...
... . ✓ MEMUTUSKAN : v Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH v SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU YANG MENERAPKAN vPOLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM v DAERAH BAB I , KETENTUAN UMUM ...
... Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau; , 2. Bupati adalah Bupati Lamandau; ~ 3. ...
... Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang selanjutnya disingkat RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Da:erah Kabupaten Lamandau. , ...
... . ✓ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. v l"'"'" ·--.. ·-· · ... • ,-~-.-1.-- --•·---••-..---.. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1)
huruf (b) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit serta dalam rangka meningkatkan kinerja
pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit
Umum Daerah Lamandau, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum
Daerah Lamandau yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014.
Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2018
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
