PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - DATA - GENDER - DAN - ANAK - DI - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Kabupaten Wajib Menyelenggarakn Data Gender dan Anak dalam rangka menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
b. Bahwa penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana tersebut pada huruf a adalah salah sat upaya dalam meningkatkan terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGELOLAAN DATA, PENYELENGGARAAN DATA, PENDANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, KETENTUAN LAIN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
75 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32 Tahun 2022
PENYELENGGARAAN - PERLINDUNGAN - ANAK - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Pakpak Bharat, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM , MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH,MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA SERTA ANAK (Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua, Anak), PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Sarana dan Prasarana), PEKERJA ANAK SEKTOR INFORMAL, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA, FORUM PARTISIPASI ANAK, LARANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN SANKSI dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2022.
23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Beasiswa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing dan untuk meningkatkan motitasi semangat belajar para pemuda pelajar dan pemuda mahasiswa yang berprestasi di Sekolah Menengah Atas Unggulan, Perguruan Tinggi Negeri Terbaik Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Perguruan Tinggi Swasta Jurusan Kedokteran dan Institut Teknologi. Del Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberikan dana stimulant; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Mahasiswa Asal Kabubaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tingsi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Berprestasi Asel Kabupaten Pakpak Bharat yang Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri belum memenuhi kebutuhan pengaturan beasiswa sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 2023, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2008.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PERSYARATAN PENERIMAAN PENGHARGAAN (Pemuda Belajar, pemuda Mahasiswa) JANGKA WAKTU DAN BIAYA BESARAN PENDIDIKAN, (Pemuda Belajar, pemuda Mahasiswa), MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN BIAYA PENDIDIKAN (Pemuda Belajar, pemuda Mahasiswa), PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN MANDIRI, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2024
PERJALANAN - DINAS - JABATAN - DALAM - NEGERI - BAGI - PEJABAT - NEGARA - PIMPINAN - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH - APARATUR - SIPIL - NEGARA - PEGAWAI - TIDAK - TETAP - PEGAWAI - YANG - DITUGASKAN - DAN - ATAU - DIPERBANTUKAN - PIHAK - YANG - DIIKUTSERTAKAN - DAN - PIHAK - LAINNYA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - PAKPAK - BHARAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024 NOMOR 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aparatur Sipil Negara Pegawai Tidak Tetap Pegawai yang Ditugaskan dan Atau Diperbantukan Pihak yang Diikut sertakan dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai yang Ditugaskan dan/atau Diperbantukan, Pihak yang Diikutsertakan dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022, yaitu : Ketentuan Pasal 8 ayat (1), Ketentuan Pasal 9 ayat (1), Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 9A, Ketentuan Pasal 17 ditambah satu (1) ayat yaitu ayat (4), dan Ketentuan lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
8 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2023
PEDOMAN - PENGGUNAAN - DANA - BAGI - HASIL - CUKAI - HASIL - TEMBAKAU - DI - KABUPATEN - CIREBON
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD 2023/Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bupati bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2005; Permen Keuangan No. 215/PMK.07/2021; Permen Keuangan No. 3/PMK.07/2023; Permen Keuangan No. 17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permen Keuangan No. 118/PMK.07/2022; Pergub Jabar No. 180 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 9 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penggunaan DBHCHT; Kegiatan Yang Didanai DBHCHT; Ketentuan Penggunaan DBHCHT; Rancangan Kegiatan dan Penganggaran; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen Keuangan No. 17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permen Keuangan No. 118/PMK.07/2022
15 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2023
Pengelolaan - sumbangan - dari - siswa - orang - tua/wali - siswa - alumni - dan - pihak - lain - pada - satuan - pendidikan - yang - diselenggarakan - pemerintah - daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Sumbangan dari Siswa, Orang Tua/Wali Siswa, Alumni, dan Pihak Lain pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 10 Pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Replublik Indonesia 75 Tahun 2016 untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumbangan dari Siswa, Orang Tua/Wali Siswa, Alumni, dan Pihak Lain pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengna UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbud No. 44 Tahun 2012; Permendikbud No. 75 Tahun 2016; Perda Kab. Cirebon No. 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengetur tentang Pengelolaan Sumbangan dari Siswa, Orang Tua/Wali Siswa, Alumni, dan Pihak Lain pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Asas, Mekanisme Penggalangan Dana, Penggalangan dana melalui sumbangan, Pelaporan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengna UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perda Kab. Cirebon No. 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2019.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2009
Pelimpahan - Sebagian - Kewenangan - Penyelenggaraan - Pelayanan - Perijinan - Dari - Walikota - Kepada - Camat
2009
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 27, BD Tahun 2009 No.266
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Dari Walikota Kepada Camat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota.
UU No. 10 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 27 Tahun 2003; Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 14 Tahun 2004; Perda No. 16 Tahun 2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2006; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perwali Kota Tasikmalaya No. 5 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kriteria Perijinan Yang Dilimpahkan; Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Palayan Perijinan; Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan; Penandatanganan Ijin; Penandatanganan SKRD; Pembentukan Bendahara Penerimaan; Prosedur Pencatatan Penerimaan Pendapatan Retribusi Perijinan; Pembinaan Teknis dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
7 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD, Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dprd, Kecamatan Dan Kelurahan -Pembentukan
2000
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD. 2000/No. 9
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60
undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah serta peraturan pemerintah nomor 84 tahun
2000 tentang pedoman organisasi perangkat
daerah,maka dipandang perlu dibentuk organisasi
perangkat daerah pemerintah bekasi; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di
atas,maka pembentukan secretariat daerah, sekretariat
DPR, kecamatan dan kelurahan sebagai organisasi
perangkat daerah kota bekasi, perlu ditetapkan dengan
peraturan daerah;
Undang-undang nomor 9 tahun 1996; Undang-undang nomor 22 tahun 1999; Undang-undang nomor 43 tahun 1999; Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994; Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000; Peraturan daerah kota bekasi nomor 6 tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan, kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
14 hal
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2000
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 60
undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah serta peraturan pemerintah nomor 84 tahun
2000 tentang pedoman organisasi perangkat
daerah,maka dipandang perlu dibentuk organisasi
perangkat daerah pemerintah bekasi; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka pembentukn dinas daerah sebagai organisasi perangkat
daerah kota bekasi, perlu di tetapkan dengan pelaturan
daerah;
Undang-undang nomor 9 tahun 1996; Undang-undang nomor 22 tahun 1999; Undang-undang nomer 25 tahun 1999; Undang-undang nomor 43 tahun 1999; Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994; Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000; Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000; Peraturan daerah kota bekasi nomor 6 tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, badan perencanaan daerah, badan pengawasan daerah, badan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, badan keuangan dan kekayaan daerah, kantor arsip dan perpustakaan daerah, kantor satuan polisi pamong praja, kantor pengelolahan data elektronik, kantor penerangan jalan umum, kantor kas daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
25 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
