... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor ...
PERBUP Kab. Magelang No. 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
PERBUP Kab. Magelang No. 58 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan Daerah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Magelang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/ PMK. 06 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan klausul BAB 2 Romawi V, KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG, BAB 2 Romawi VII, KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI, bagian Metode Penilaian Investasi dengan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penyisipan sub bab VIII A KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2012.
Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 35 Tahun 2014
... .: Pasal 5 ayat (1) ber upa bu11gunan Ll l l l ; .. <.: a. t.oko/ ruma. , toko / perbclanjaan; b. 1·,_11n;1h l«1n11.r/ prrkunt or.m ; c. l1! ...
... u Lin Las scbugaima na dimaksud da:u.n Pasal 5 ayat (1) .Lcrcanlu111 da lam Larnpira n I dan mcru pa ka n br,:;:rn t.iduk tcr pi suh kau dari Pcrat uran Bupa ti ini. i 11 Ir; st.r u k t.u r _\., ng aka ...
... ;1gni11 a nn d i mu k sr rc] p;1cl;i ay'-.i. (2), pcngcn.bang ala u pcmbanj-r.n udak n ,c·laks.Jnakan kcwajibarmya, ma ku izin scb.uz.rimanu dimaksud d.i.arn Pasal '.' dibat.l1lkan ata u dicabut.. (3} ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2014/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan suatu pembangunan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa untuk mencegah gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Pelaksanaan Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas
Bab IV Tata Cara Permohonan
Bab V Persyaratan Permohonan Persetujuan
Bab VI Penilaian
Bab VII Evaluasi
Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan
Bab IX Sanksi Administratif
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2009
... Laporan triwutan paling lamber Lit lima belas )hari setelah periode pelaporn berakhir (4) Lhntuk aporan a.human, paling lam.boat l (sate) bula setelah periode pelaporan berak hr BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal ...
... bad Dia Biro keuagan Bagian Keuangan sang memiliki tugas melaksanal.an engelolaan Keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah BAB IL RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA Hagin lertaa era Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA) Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Bab III DPA BLUD
Bab IV Perubahan
Bab V Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.
29 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019
... B elanja M odal seju m lah Rp. 1.949.399.267.569,- P a s a l4 (1) Pem biayaan D aerah sebag aim an a d im ak su d d alam pasal 1 terdiri dari : a. Penerim aan seju m lah Rp. 1.214.306.070.736,b. ...
... Penyertaan M odal (investasi) P em erintah D aerah sejum lah Rp. 2 6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,Pasal 5 U raian lebih la n ju t A nggaran P en d ap atan d an B elanja D aerah seb a g a im a n a d im ak su d ...
... 5 Pasal 2 (1) P en d ap atan D aerah seb ag aim an a d im aksud dalarn Pasal 1 terdiri dari : a. P end ap atan Asli D aerah sejum lah Rp. 1.224.218.532.479,b. ...
... PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020 Pasal ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
sesuai ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dijabarkan dalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kriteria Pengeluaran Anggaran Dalam Keadaan Darurat, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021
... Pasal 18 A n g g a ra n b e la n ja tid a k te rd u g a s e b a g a im a n a d im a k s u d d a la m Pasal 10 h u r u f c d ire n c a n a k a n se b e sa r Rp. 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,- (lim a m i l y ...
... Pasal 19 (1) A n g g a ra n b e la n ja tra n s fe r s e b a g a im a n a d im a k s u d d a la m Pasal 10 h u r u f d d ire n c a n a k a n se b e sa r Rp. 2 3 0 .8 5 8 .5 1 9 .4 5 6 , - {d u a r a tu ...
... Pasal 2 0 A n g g a ra n p e m b ia y a a n d a e ra h ta h u n a n g g a ra n 20 22 ...
... Pasal 21 A n g g a ra n p e n e rim a a n p e m b ia y a a n s e b a g a im a n a d im a k s u d d a la m Pasal 2 0 h u r u f a d ire n c a n a k a n se b e sa r Rp. 1 5 9 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,- (s e ...
... Pasal 22 (1) A n g g a ra n sisa le b ih p e rh itu n g a n a n g g a ra n ta h u n a n g g a ra n s e b e lu m n y a s e b a g a im a n a d im a k s u d d a la m P asal 21 h u r u f a d ire n c a n a ...
... n a m m i l y a r d u a be las j u t a d e la p a n r a tu s lim a belas rib u lima, ra tu s lim a rupiah). (2) P e n e rim a a n P in ja m a n D a e ra h s e b a g a im a n a d im a k s u d d a la m Pasal ...
... Pasal 27 L a m p ira n se b a g a im a n a te rs e b u t d a la m Pasal 26 m e ru p a k a n b a g ia n y a n g tid a k te rp is a h k a n d a ri P e ra tu ra n B u p a ti in i Pasal 28 P e la k s a n a ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda; Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah; Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; Pendapatan Daerah adalah semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; Belanja Daerah ada;ah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan; Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
-
-
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014
... Pasal 22 Sctiap orang pr il.ud i ata u badun yang Lelah mc ndup.n.ka n lzin Rcklarnc bcrhak uru.uk scgcra rnc11gl·rjakan pcrnasungan rckla mc. BAB XI l L'\K l)/\N J,l·:W/\,J!H/\N ...
... BAU XV KETENTUAN PENUTLJI) Pasal 26 (1) Izi n penyclc11ggaraan Rcklame yang diter bukan sebclurn berlakunya Pcrat.uran Bi 1 :)u t.i ini (clap bcrla k u sarnpai dcn~'/i 11 ha bis masa ber.a kunya. (2) Pcrrnohonun ...
... Pasal 9 (I) Pcrmohori.m 1;;1,1 l in r u mcngnjukn n pcr-nohori.u , 1!'. ...
... 1n rck l amc scb,1g,Ji111nn~1 dimaksud dal.un Pasal 8 aya t ( 1) d ilcngkapi pcrsvar atan dok urncn: a. rcncana g.unbar (dcsu in) l~cklumc; b. dcnah lok.i si Reklamc: c. pcrsc ( uj t I: 111 pc 111 i Ii ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2014/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan reklame agar terwujud kerapian, keindahan dan tidak mengganggu kepentingan umum maka perlu mengatur penyelenggaraan reklame; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraa Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Reklame
Bab III Penggunaan Panggung Reklame
Bab IV Standar Reklame
Bab V Tim Teknis Perizinan Reklame
Bab VI Kerja Sama Pengelola Reklame
Bab VII Izin Pemasangan Reklame
Bab VIII Tata Cara Pemasangan Reklame
Bab IX Pencabutan Izin
Bab X Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame
Bab XI Hak dan Kewajiban
Bab XII Pelindungan
Bab XIII Pengawasan dan Pengendalian
Bab XIV Ketentuan Peralihan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2014.
14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2013
... i ' l I \ i I I i I I I I ' i i ' i ' \ ' 199 BAB V ETENTUAN PENUTUP Pasal 4 utat berteku pada tang@al didang8.AD Pet (ubeer int muua gucalangaea Peratarar ,, «etgerietsbkan pen Aff., .,rt,;, orang rnong ...
... DAB II RUANG LINGKUP Fasel2 Ti Kordinssi Wai.b Bele' mengordiaope." rho peak monk riv»ec.Ee wwen 196 BAD I KETENTUAN UMUM Pasal E �•lam Peratnr:m Gube,m1r llli, yan1. d=tk.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi dari Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2011 tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi, Kabupaten/Kota.
UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2002; PP No. 28 Tahun 1990; PP No. 29 Tahun 1990; PP No. 72 Tahun 1991; PP No. 73 Tahun 1991; PP No. 38 Tahun 1992; PP No. 39 Tahun 1992; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 9 Tahun 2011.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari Tim Koordinasi Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi, Kabupaten/Kota.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022
... dan evaluaai pelaksariaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tid,ak diinginkan dan faktor .yan.g mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di.bidang keaejahteraan rakyat; Pasal ...
... pelaksanaan kegiatan di bidang pelaporan Li:ngkup Sekretariat Daerah, 1(2) Untuk. menjabarkan tugas aebagaimana dimalcsud pada ayat 1(1);, Sub Bagian Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: Pasal ...
... sekretarra daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusu:nan kebijakan daerah, pengoordinaaian penyusrunan kebijakan daerah .,bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi pimpinan, pereneanaan dan keuangan; Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
ABSTRAK:
bahwa aebagai tindak lanjut pelakaanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumhu Nomor 19 'T,ahun 21016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagairnana
telah diubah beherapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua IBtas Peraturan Daerah Nomor 191
rahun .20116 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu menyusun tugas, fungai, uraian tugas dan
tata kerja tmeur-trneur organieaai Sekretariat Daerah
dalam bentuk Peraturan Bupati;bahwa berdasrakan pertimbangan sebagaimana dimaksud diidalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang, Tugas,Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; PeraturanBupati Kabupaten tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Dengan Sistematika;Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Sekretariat Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja ; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
35
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2012
... \f, TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PERUMAIIAN ANGGOTA DEWAN PERWA.KlLAN RAK.Y AT DAEKA1l KOTA PALEMBANG D.ENCAN ~"\,jA'f TU HAN YANC MAHA RSA WAU KOTA PALEMBANG, a. bahwa uo1uk rnclaksanakan ketcntuan Pasal ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007, perlu merubah dan meninjau kembali Perwali No. 58 Tahun 2011, guna disesuaikan besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kota Palembang. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No, 13 Tahun 2006; Perda No. 1 Tahun 2005; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008; Perda No. 32 Tahun 2011; Perwali No. 102 Tahun 2011; PerDPRD No. 1 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tunjangan perumahan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2011.
Mencabut Perwali No. 58 Tahun 2011, guna disesuaikan besaran tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD Kota Palembang
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2012
... BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan OrganiSasi Perangkat Oaerah Kola Palembang, terdiri dari: 1 Sekretariat Oaerah Kota Palembang., terdiri da.ri : a. Asislen Pemerintahao, membawahi : 1. ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah lni, yang dimaksud dengan : 1. Oaerah adatah Kota Palembang. 2. Pemetintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 3. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya beberapa Perda tentang Perubahan struktur organisasi beberapa SKPD di Jajaran Pemkot Palembang, maka Bagan Struktur Orrganisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekda yang ditetapkan dengan Perwali No. 60 Tahun 2010 perlu diperbarui. Pengaturan ruang lingkup koordinasi tersebut adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsi Sekda dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah di jajaran Pemkot Palembang. . Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2008; Perda No. 3 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, susunan organisasi, ruang lingkup koordinasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2012.
Mencabut Perwali No. 60 Tahun 2010 tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang
6 hlm, Lampiran : 2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
