... BAB IV TATA KERJA Pasal 24 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pimpinan Kelompok ...
... Pasal 25 (1) Setiap Kepala Dinas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah ...
... Pasal 26 (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah wajib bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggungjawab. (2) Setiap bawahan wajib ...
... BAB VI KETENTUAN LAIN–LAIN Pasal 28 (1) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas akan diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku Tersendiri. (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
PERGUB Prov. Maluku No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, perlu diatur Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAPROMALUKU No. 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Seksi dan Sub Bidang, tata kerja, kelompok jabatan fungsional, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 20 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku tersendiri.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 29 Tahun 2009
... Partambangan dan Engin Pasal 19 Patent' Walassla in tindai beeaku gaga tanggal diurciangkan Aga segap (Rang dapai naingetanuirrya. rnamenntahkan pengantlingan Parana Wagiota sni dengan penenvatannya dalan ...
... Paragrat 2 Kepaa Sub Bagan thrum dan Kepegawaan Pasal 5 Kepaa Sub Bagan Umum can Kepegawaian rrempaya togas : a menpapken, menyusun rencana progarn ktia Umum Can Kepegarean olingiungan Dthas Pandustrian ...
... Jai kega yang Maga o. mentue dad menyarnaikan Iaperan hash kega kepada atasan sebaga pertanggung lawaban togas: p. melaksauka tugatugas Ian yang Libman &eh atasan Caplan Keeps Kepaa Bidang Perindustnan Pasal ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalmn rangke nxningkotkan kerarcoran petaksanaan ragas Dinas
Pennductrian, Pereagangan Pertambangan dan Enorgi Kota Sawed:rani agar
kWh berdayaguna dan Merkel guna secara opbmal. &bandana pedu
rrenetapikan Urinal Tudas sepala Dams, Sekrecdris. Napa la 8idang. Kabala Sub
Itagian,dan trepda Seas pada Dina, Peindustnart. Perdieregart
Pertarnbangan as Ewer Kota Barka/Pam; balsa berdasartan perentangan setagaimana timaksod Sit a I etas perlu
ditelapkan temp, Pero:Iran WakPota;
Undang-Undang Noma 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nona 8 Tahun 1974; UndanbUndang None 10 Tahun 2004; Undang-Undang Mono, 32 Islam 2004; Undang-Undang Noma n Tanun 2004; berantan Pemenntan Abner 38 Team 200/; Peraturan Pemenntah NOW 9 Tabun 2003; Pereeran Pemenman Nana 41 Tahun 2007; Peraturan Unveil Daam Negan Ncnr,r 57 Tahun 2008; Peaturan Dann Kota Baryartaru Norma 2 Tabun 2008; Peraturan Dann Kota Bangtbani Noma 11 Tanen 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 53 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... .% Sub Bidang l'enye)eag£araan Peoyulubaa Pu.t 1.S (I) Sub Bidang Penyelenggaran J>enyulnhan sehagaimana dimak.md dalam Pasal 6 hurof e angka 2, mempunyai tugas welalrseoab>n St"bagiao tl@IS Bidang Pelakaana ...
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 53/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 8 Tahun 1985; 4. UU Nomor 17 Tahun 2003; 5.UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 10 Tahun 2004; 7. UU Nomor 25 Tahun 2004; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004; 10. PP Nomor 28 Tahun 1972; 11. PP Nomor 18 Tahun 1986; 12. PP Nomor 100 Tahun 2000; 13. PP Nomor 9 Tahun 2003; 14. PP Nomor 58 Tahun 2005; 15. PP Nomor 79 Tahun 2005; 16. PP Nomor 38 Tahun 2007; 17. PP Nomor 41 Tahun 2007; 18. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 19. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 20. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 21. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 22. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 23. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 24. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 25. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008.
Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Ketahanan Pangan; d. Bidang Kajian dan Sumber Daya Manusia; e. Bidang Pelaksanaan Penyuluhan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2010.
14 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Hasil pencarian pada file:
... DAB VUJ PEN GAW ASAN DAN PE~ffilNAAN ROMAR SUS UN Pasal 9 (I) Pengawnsau pelnksanaan pengamran dan pembina11n dalam pcnyelenggaroao dan pembangunan rumab susun mengc.nai persyar&1an teknis, pcrsyaratan ...
... Pasal 7 (1) Perhimpunan po11ghuninn sebngnimai\a diroaksud. dalam l'usul 6. bcrkcwajiban mengurus kcpentingan bersam. o para pemilik dan pcni;hunj yang melipuli bagian bersomn, bcnda bcrsama dnn tannh ...
... BA.DI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Pemturnn ini yang dimnksud dengan : I. Daer;ih ndolah Kota Pnlembang. 2. Pemerinlllh Kota adalah Pcmerintah Kolo Polombang. 3. ...
Dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan perumahan serta guna peningkatan dayaguna dan hasilguna tanah bagi pembangunan perumahan maupun bangunan lain sebagai penunjang kehidupan masyarakat, maka perlu mengatur ketentuan pembangunan perumahan maupun bangunan lain dimaksud dengan sistem lebih dari satu lantai, yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian, dengan memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam upaya mewujudkan ketertiban kehidupan di lingkungan rumah susun serta guna lebih menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal pemilikan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, dengan menerbitkan Perwali sambil menunggu ditetapkannya Perda. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 10 tahun 1961; PP No. 4 Tahun 1988; PP No. 51 Tahun 1993; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, persyaratan pembangunan rumah susun, pertelaan, izin penggunaan bangunan, pemisahan satuan rusun, penghunian dan pengelolaan rusun, penggunaan, pengawasan dan pembinaan, penertiban, ketentuan peralihan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2010.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2013
... BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2009--2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG, Menimbang a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2009-2014
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, besarnya Tunjangan Perumahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.27 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.24 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2005, Perda No.2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI KABUPATEN KETAPANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2009-2014 dalam 5 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 73 TAHUN 2014 ALOKASI DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan ...
PERBUP Kab. Banyumas No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yaitu tentang Ketentuan Lampiran angka III huruf C dan huruf D, Ketentuan Lampiran angka IV huruf A diubah yaitu tentang penyusunan dan penentuan bobot desa dan Ketentuan Lampiran angka VI huruf A dan huruf B yaitu tentang Pos Pengeluaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 58 Tahun 2022
... Pasal20 BABIII KETENTUANLAIN-LAIN (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama ...
... (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta menyelenggarakan ...
... Mengendalikan tata operasional danrnelcarrisrne,analisisdata,anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk penyusunan APBD murni dan Perubahan APBD,penyusunan prognosis untuk 6 bulan berikutnya; Pasal ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021'tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan dalam rangka optimalisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, perlu disusun uraian tugas yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sesuai peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut di atas;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasarr Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : URAIANTUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
TUGAS, FUNGSI DANURAIAN TUGAS;
KETENTUANLAIN-LAIN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2015
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... Pasal 6 P elaksanaan S en su s BMD dilakukan dengan m etode pencacahan terh ad ap KIB A, KIB C, d an KIB D sesuai kondisi yang sebenarnya dengan pencocokan d a ta inventaris per 31 D esem ber ta h u n ...
... Pasal 7 P elaksanaan S en su s BMD dari m ulai p ersiap an sam pai dengan p e n y u su n an KIB A, KIB C, dan KIB D, BI d an BII ta h u n 2014 yang d ilak san ak an pada T ahun A nggaran 2015. ...
... BAB VI PENUTUP Pasal 8 P eratu ran B upati ini m ulai berlaku p ad a tanggal diundangkan. ...
... Pasal 3 P elaksanaan se n su s BMD d ilak san ak an sesuai dengan a sa s : a. azas keseragam an yaitu keseragam an validasi d ata awal dan d a ta yang dihasilkan dari se n su s a n ta ra d a ta P u sat ...
... BAB V PELAKSANAAN Pasal 5 (1) P elaksana S en su s BMD, terdiri dari : a. Tim S en su s Tingkat K abupaten; b. . ...
... KARTU INVENTARIS BARANG GEDUNG DAN BANGUNAN, DAN KARTU INVENTARIS BARANG JALAN, JEMBATAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR, M enim bang : a. bahw a keten tu an Pasal ...
BARANG MILIK DAERAH - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2015/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan,
Jembatan, Irigasi, dan Jaringan
ABSTRAK:
bahwa ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang; bahwa untuk memperoleh data Barang Milik Daerah yang benar, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan khususnya terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan, serta untuk menyusun Buku Inventaris Unit Pengurus Barang dan Buku Inventaris Induk, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang
Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan;
UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 64 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No 14 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No 13 Tahun 2014; Perbup Karanganyar No 84 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan asas, ruang lingkup, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2015.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 44 Tahun 2017
... Pasal 12 (1) L aporan kejadian sebagaim ana d im aksud dalam Pasal 11 ay at (3) dilaporkan kep ad a a ta sa n PPNS d an dicatat dalam registrasi p e n en m aa n laporan kejadian (2) L aporan kejadian sebagaim ...
... ana dimaksud dalam Pasal 11 ay at (3), b en sik an u ra ia n sm g k at m engenai penstiwa y sn g teijsdi a ta u d u g a an terjadm ya pelanggaran p id an a (3) A tasan PPNS setelah m en en m a laporan ...
... Kejadian seoagaim ana d im ak su d p ad a ay at (1), m enerbitkan s u ra t p erin tah penyidikan dan m em beri p e tu n ju k m engenai p elak san aan penyidikan Pasal 13 (1) Pengaw asan, p en g am atan ...
... g tid ak tercan tu m dalam s u ra t p e n n ta h penyidikan (4) PPNS d a n Penyidik Poln m em antau proses h u k u m selan ju tn y a se su a i vonis yang d itetap k an Bagian ketiga rengoi garusasian Pasal ...
... d im ak su d p a d a ay at (1) d ilak san ak an oleh a ta sa n PPNS b erd asark an h u b u n g a n d a n ta ta kerja orgam sasi di lm gkungan m stan si PPNS B agian K edua P elak san aan O perasional Pasal ...
... ra tu ia n p erundang-unduiigan, p e tu n ju k p elak san aan d a n p e tu n ju k tek m s yang berlak u bagi p elak san aan operasi, penyidikan m au p u n p e n u n tu ta n oleh PPNS BAB VI PEMBINAAN Pasal ...
... D aeiah K abupaten Pem alang BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 D itetapkan di Pem alang Pada tanggal fQD iundangkan di Pem alang SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG, BUDHIRAHARDJO BERITA DAERAH KABUPATEN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2017/No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesmambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang Penegakan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka untuk melaksanaka ntugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negen Sipil perlu dibentuk Sekretanat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada pada
Satuan Polisi Pamong Praja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2010; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Kedudukan Tugas Fungsi dan Kewenangan Sekretariat PPNS
Bab IV Struktur dan Tugas Pengurus Dalam Sekretariat PPNS
Bab V Hak dan Kewenangan PPNS
Bab VI Pelaksanaan Operasioan PPNS
Bab VII Pembinaan
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2018
... Pasal 1 P e ratu ra n D aerah Nom or 6 T ah u n 2014 ten tan g Izin G angguan (Lem baran D aerah Kota B alikpapan T ah u n 2014 Nom or 6) sebagaim ana telah d iu b ah dengan P e ratu ra n D aerah Nom or ...
PERDA Kota Balikpapan No. 12 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN PERDA NO.12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah NO. 6 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dałam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah l diubah dengan Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai izin gangguan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dałam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang' Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin
Gangguan;
UUD 1945 Pasał 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; 3. UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO.19 Ta.hun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI 22 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Mengubah PERDA NO.6 Tahun 2014
Mencabut PERDA NO.12 Tahun 2015
3 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
