Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan
Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44
Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Pembentukan
Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Kepegawaian dan Jabatan; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 59 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kata Pontianak Tahun Anggaran 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Khusus Pembinaan dan Pengawasan Pada Inspektorat Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian Pemerintah Kata Pontianak, perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Kriteria Kegiatan Pengawasan; Tugas Pembinaan Dan Pengawasan; Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan; Standar Biaya Khusus; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
8 Halaman Peraturan dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekalongan Perubahan Perwal Nomor 58 Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan operaisonal Penyidik PNSD dalam penegakan atas pelanggaran {erda perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien; bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 19 Perda Kota pekalongan No 4 Tahun 2015 tentang Penyidik PNS (PPNS), perlu mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS; bahwa berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 2019 tentang PPNS di lingkungan Pemda maka perlu diadakan perubahan Susunan Sekretariat PPNS sesuai dengan Permendagri tersebut;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 21 Tahun 1988; PP No 43 Tahun 2012; Perda No 4 Tahun 2015; Perwako No 4 Tahun 2018;
Peraturan walikota ini mengatur tentang tujuan dan runag lingkup, organisasi, tugas, fungsi dan wewenang sekretariat PPNS, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2018 dicabut.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 59 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang
ABSTRAK:
Sebagai upaya untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kota Palembang, perlu merubah dan meninjau kembali Keputusan Walikota Palembang No. 517 Tahun 2002 tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang, perlu adanya ketentuan mengenai larangan, pengaturan jadwal dan rute mobil barang (truk) yang masuk dan keluar Kota Palembang. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Mencabut Keputusan Walikota Palembang No. 517 Tahun 2002 tentang Pengaturan Rute (Jaringan Lintas) Mobil Barang Dalam Kota Palembang
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 59
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka · Pemerintah Kota Blitar telah
menetapkan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
4 7 Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota
Blitar Tahun 2020.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan M~nteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan ¥enteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan fylenteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020; Peraturan pubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019; Peraturan : Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010; Peraturari Daerah Kota Blitar Nomar 4 Tahun 2011; Peraturad Daerah Kata Blitar Nomar 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016; Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
4 7 Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota
Blitar Tahun 2020 meliputi perubahan dalam lampiran peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
mengubah
Peraturan Walikota Nomor
4 7 Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota
Blitar Tahun 2020.
jumlah 9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 59
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
a. bahwa Agar rencana kerja anggaran yang disusun oleh
organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari
lebih logis, obyektif dan efisien, perlu menetapkan Standar
Belanja untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya
yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Watikota tentang
Analisis Standar Belanja Lingkup pemerintah Kota Kendari;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahon 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602];
2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);
5. Peraturan Pemerintah Nornor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4023);
6. Peraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepela Daerah
Kepada DPRD dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada masyarkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisaii dan Suaunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB Ill ANALISIS STANDAR BELANJA
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2019.
63
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 Permendagri No 112 Tahun 2016 tentang konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pmeda, pemda melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam di atas, maka perlu membentuk perwal semarang tentang konfrimasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan pemko semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; Uu No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 50 Tahun 2007; Permendagri No 112 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 8 Tahun 2014; Perda Kota Semarang no 11 Tahun 2016; Perda KOta Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 78 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang konfirmasi status wajib pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 59 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman - Reformasi Birokrasi
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1186
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; UU No. 30 Th. 2014; Perpres No. 81 Th. 2010; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 25 Th. 2020 stdd Permenpan RB No. 3 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2020, yaitu Lampiran pada Pasal 5 ayat (2) diubah; Pasal 7 diubah; ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah; serta diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
PERWALI ini mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2020
44 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 194
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkalpinang Dan Fasilitas Pendukung Lainnya
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai masjid yang peruntukannya untuk kegiatan keagamaan dan dapat dijadikan contoh bagi masjid di Kota Pangkalpinang. Untuk memberdayakan masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam dalam melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sarana Pendidikan dan dakwah perlu adanya pedoman dalam pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pengelolaan Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkalpinang dan Fasilitas Pendukung Lainnya yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, nama, status, dan sifat pengelolaan, badan pengelola masjid agung, sarana dan prasarana, pengelola keuangan, monitoring dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
24
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
