Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Tangerang Selatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Tahun 2023 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; bahwa Gubernur Banten telah menerbitkan persetujuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melalui surat Gubernur Banten Nomor: 060/1865-ORB/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permen PP PA No. 4 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 45 Tahun 2022; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 36 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Bab IV Jabatan Fungsional Bab V Tata Kerja Bab VI Pembiayaan Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2019
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi dan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 4 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 141 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 134 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Penetapan Batas adalah proses penetapan batas wilayah secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Diatur mengenai ketentuan umum, batas wilayah kelurahan dalam Kecamatan Bukit Kecil, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2023.
25 hlm, Lampiran : 7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 23 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Partai Politik dan Pemilu - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1149
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas POkok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PRWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permendagri No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 77 Th. 2021 stdd Perwali Batam No. 67 Th. 2022
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelmpok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2022
38 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan
pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di
Kota Pasuruan agar dapat berjalan dengan tertib,
aman, nyaman dan lancar, perlu diselenggarakan
parkir di tepi jalan umum sesuai ketentuan;
b. bahwa Pemerintah Kota Pasuruan perlu
melakukan penyelenggaraan parkir di tepi jalan
umum dalam hal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar lalu lintas
dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun
2003; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun
2015
peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum; memuat antara lain: ketentuan umum; penyelenggara; pelaksana; lokasi; zonasi; penataan; penguncian roda kendaraan bermotor; pembukaan kunci roda kendaraan bermotor; pemindahan kendaraan bermotor;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
jumlah 11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa setelah rancangan Pearturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui surat Wali Kota Tomohon Nomor : 110/WKT/VI/2023 hal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah, perlu dilakukan pembahasan untuk mendapat persetujuan bersama; b. bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 194 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak memperoleh persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota Tomohon; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Wali Kota Tomohon menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 313 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Wali Kota Tomohon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
490 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 158
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan maka perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yaitu meliputi antara lain ketentuan umum, kedudukan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, direktur, unsur staf, tata kerja, hak mewakili, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 23 Tahun 2023
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah
Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 46) sebgaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 189)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
dinas perhubungan - uraian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 457
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti kebijakan
Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional perlu
dilakukan penataan uraian tugas pokok, fungsi, tata
kerja dan struktur organisasi pada Dinas Perhubungan,
sehingga dapat meningkatkan efektifitas, dan efisien
kinerja pelayanan kepada publik, di lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24a
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Tanjungpinang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
menyebutkan bahwa Uraian tugas pokok fungsi organisasi
dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali
Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.5 Tahun 2001; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2021; Permenpanrb No.17 Tahun 2021; Permenpanrb No.25 Tahun 2021; Perda No.11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.6 Tahun 2020
Dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang ini diatur tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi,
Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah
Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 46) sebgaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Nomor Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 189)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Kota ManadoTahun 2023 Nomor 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan usaha perjalanan wisata angkutan laut memiliki peran penting dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian Daerah; b. bahwa usaha perjalanan wisata angkutan laut merupakan salah satu komponen penting dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra Pariwisata; c. bahwa dalam rangka penerbitan dan peningkatan kualitas usaha perjalanan wisata angkutan laut perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mencapai hasil guna dan daya guna dalam pengembangan usaha perjalanan wisata angkutan laut di Wilayah Kota Manado; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENPAREKRAF No. 4 Tahun 2021.
Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 23 Tahun 2023
STANDAR - HARGA - SATUAN - BARANG - DAN - JASA - TAHUN - ANGGARAN - 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 23
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN, PERUBAHAN STANDAR HARGA, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2023
PERWALI Kota Salatiga No. 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2023;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun anggaran 2023. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
827 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
