Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun 2023
PEDOMAN - TRANSAKSI - NON - TUNAI - DALAM - PENERIMAAN - DAN - PENGELUARAN - ANGGARAN - PENDAFTARAN - DAN - BELANJA - DESA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
Bahwa perlu diterapkan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup No. 123 Tahun 2021; Perbup Bogor No. 116 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, transaksi non tunai, standar operasional prosedur, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2023
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 - APB
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 20 Tahun 2023.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Kampung Tahun Anggaran 2023 meliputi Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung, prinsip penyusunan APB Kampung, kebijakan penyusunan APB Kampung, teknis penyusunan APB Kampung dan hal khusus mengenai pelaksanaan APB Kampung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
34
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 70 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka transparansi pelaporan pajak daerah serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah telah diterapkan mekanisme ataupun prosedur pengelolan pajak daerah melalui sistem informasi pajak daerah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah;bahwa dalam rangka peningkatan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah perlu diubah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;Peraturan PTesiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 65 Tahun 2016;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2019;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 70 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap
orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta merupakan bagian terpenting bagi
ketahanan nasional; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan
sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggarakan negara dan Badan Publik
lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada
kepentingan umum; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan angka 14, angka 15 dan angka 19 Pasal 1, perubahan Pasal 10 ayat (2), penyisipan ayat (2a) Pasal 10, perubahan ayat (1) Pasal 11, perubahan Judul Bagian Ketiga, perubahan Pasal 13, perubahan ayat (3) Pasal 14, perubahan Judul Bagian Kelima, perubahan Pasal 15, perubahan Judul Bagian Keenam, perubahan Pasal 16, perubahan Judul Bagian Ketujuh, perubahan Pasal 21, perubahan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (11) Pasal 23, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 34, perubahan Pasal 35, perubahan ayat (3) Pasal 38, perubahan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 39, perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 diubah.
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 70 Tahun 2023
TATA - CARA - PELAKSANAAN - PENGAWASAN - DAN - PENGENDALIAN - BARANG - MILIK - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD Tahun 2023 No.70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2017; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Penilaian Barang Milik Daerah, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengawasan dan Pengendalian BMD, Tugas dan Wewenang Dalam Pengawasan dan Pengenedalian BMD, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2023
PETA - JABATAN - APARATUR - SIPIL - NEGARA - DI - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD 2023/No.70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 sehingga Peta Jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 64 Tahun 2020 perlu disesuaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 1 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 45 Tahun 2022; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Peninkatan Dalam Jabatan Pelaksana, Peta Jabatan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 70 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Wonosobo No. 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Mengubah
Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Kepala
Desa dan Perangkat Desa secara merata dan menyeluruh,
perlu ada pengaturan yang dapat mengakomodir terkait
penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Wonosobo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan
Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 70 Tahun 2023
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 harus disesuaikan dengan perubahan kebijakan
terhadap indikator layanan dan mutu dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar HukumUndang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 121 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 26 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteti Dalam Negeti Nomor 59 Tahun 2021;
Peraturan Menteti Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023.
Ketentuan tentang Kondisi Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar; Program Prioritas Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar; Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM; Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM Pelayanan Dasar; Target dan Kebutuhan Pembiayaan Pelayanan dan Pemenuhan Mutu SPM Pelayanan Dasar; dan Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Lampiran dalam Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 115 Tahun 2022 diubah sebagian
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan :
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 70 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 70; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_70_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda No 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep serta ketentuan Pasal 3 Permendagri No 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan RIset dan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep.
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
Perpres No 78 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permenagri No 5 Tahun 2017;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Permenpan RB No 7 Tahun 2022;
Permendagri No 7 Tahun 2023;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023.
BRIDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab di Bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; BRIDA dipimpin olej Kepala BRIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten; Susunan Organisasi BRIDA sebagaimana dimaksud terdiri dari Kepala BRIDA, Sekretariat dan Kelompok JF.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, perbup Sumenep No 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Sumenep (BD Kab. Sumenep Tahun 2022 No 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
