Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, transparan, akuntabilitas, dan
manfaat kepada badan, lembaga, organisasi dan
masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan di
Daerah; bahwa agar pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial dapat
berjalan dengan tepat waktu dan akuntabel maka
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan
Bantuan Sosial perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (5) Pasal 6, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8, perubahan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 14, penyisipan ayat (4a) dan ayat (4b) Pasal 16, perubahan ayat (2) Pasal 17, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2021 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 belum memuat beberapa komponen Standar Satuan Harga yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan pengaturan atribusi perubahan lampiran, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020. Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 11 Tahun 2018; Perbup Penajam Paser Utara No. 17 Tahun 2023
Beberapa ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 diubah/disisipkan/dihapus dan/atau ditambah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.
588 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor : 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 1).
Peraturan ini mengatur mengenai penilaian PBB-P2 dan besaran persentase NJOP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
15 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2024
Insentif - Pemungutan - Pajak - Daerah - Dan - Retribusi - Daerah - Tahun - 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Tahun 2024 No.10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2022; Perda Kab.Bekasi No. 8 Tahun 2023; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2022; Perda Kab. Bekasi No. 9 Tahun 2023; Kepbup Bekasi No. HK.02.02/Kep. 85-BPKD/2024
Peraturan ini mengatur tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024, yang meliputi: Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; Penganggaran, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penciptaan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang autentik, terpercaya, memiliki kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyelenggaraan tata naskah dinas;bahwa pengaturan tata naskah dinas memberikan kemudahan ketertiban dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas, baik yang diselenggarakan secara elektronik maupun non elektronik;bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan President Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023;Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas,dengan sistematika:Ketentuan Umum;Maksud,Tujuan,Dan Ruang Lingkup;Jenis,Susunan,Dan Bentuk Naskah Dinas;Pembuatan Naskah Dinas;Papan Nama;Pengamanan Naskah Dinas;Pejabat Penandatangan Naskah Dinas;Pengendalian Naskah Dinas;Pembinaan Dan Pengawasan;Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
98 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2024
PERBUP Kab. Seruyan No. 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Tahun 2024 No. 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa ketentuan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5
Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Seruyan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan tidak sesuai dengan
kondisi dan keadaan saat ini dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. prinsip perjalanaan dinas;
b. perjalanan dinas jabatan;
c. mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas;
d. biaya perjalanan dinas;
e. pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya
perjalanan dinas;
f. pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; dan
g. standar biaya perjalanan dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Mencabut Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2022
76 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan ketertiban, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah telah mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan adanya penyesuaian tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 024 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023;Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TATA NASKAH DINAS,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS;PEMBUATAN NASKAH DINAS;PENGAMANAN NASKAH DINAS;PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS;PENGENDALIAN NASKAH DINAS;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
71 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD Tahun 2024 No. 186
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Kabupaten Murung Raya;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan ini mengatur Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Kabupaten Murung Raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
1334 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2024
tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemerintah kabupaten natuna - perubahan keuda atas peraturan bupati natuna nomor 2 tahun 2022
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD.2024/No.318
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
maka perlu dilakukan Perubahan Struktur Organisasi
di lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permenpanrb No.17 Tahun 2021; Permenpanrb No.25 Tahun 2021; Permendagri No.25 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR 660
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana · telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang ADD
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang ADD
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun
2023 nomor 269);
11. Peraturan Bupati Konawe Nomor 49 tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun
2023 Nomor 649);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ALOKASI DANA DESA
BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
BAB IV BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
BAB V MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN,PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
BAB VII SANKSI ADMINISTRASI
BAB VIII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
44
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
