PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH - PEMERINTAH PROVINSI JAMBI - PENCABUTAN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2018/NO.32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah rekomendasi Menteri Dalam Negeri mengenai pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017.
Pergub ini mengatur mengenai Pencabutan Beberapa Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.
Dengan Peraturan Gubernur ini maka:
a. Pergub No. 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD dan
Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi;
b. Pergub No. 17 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pelayanan Informasi
Kehutanan, Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB), Balai Pengujian dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Perkebunan (BPPTPP), dan Balai Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Jalan pada Dinas Daerah Provinsi Jambi;
c. Pergub No. 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kebun Binatang Taman Rimbo, Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Daerah serta Balai Pelayanan Informasi dan Penjaringan
Aspirasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
d. Pergub No. 52 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dan Kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh;
e. Pergub No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi;
f. Pergub No. 46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Sentral Kerinci pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
ABSTRAK:
bahwa upaya meningkatkan arus kunjungan WisatawanManca Negara dan Wisatawan Nusantara sebagai bagianpercepatan pembangunan dalam rangka mewujudkankesejahteraan masyarakat berdasarkan falsafah NegaraRepublik Indonesia; bahwa dalam rangka percepatan pembangunan danpengembangan serta peningkatan daya saing dan nilaijual daya tarik wisata di Kalimantan Selatan perlu didorongpotensi pariwisata yang dimiliki dengan menetapkanDestinasi Pariwisata Provinsi serta strategipembangunannya yang bermanfaat bagi masyarakat diKalimantan Selatan; bahwa dalam pengembangan pariwisata memerlukan peran serta masyarakat, maka perlu dikembangkan pariwisata terpadu berbasis masyarakat (community based integrated tourism development); bahwa kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Selatansebagai bagian kebijakan Nasional berupa penetapandan strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi perlu diatur dengan Peraturan Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Pembangunan Destinasi Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2015;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN DESTINASIPARIWISATA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Penetepan Destinasi Pariwisata Provinsidan Jenis Daya Tarik Wisata; 3. Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi; 4. Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat; 5. Perencanaan Kepariwisataan; 6. Industri dan Kelembagaan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Evaluasi dan Pelaporan; 9. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah ;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi tengah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur sulawesi tengah Nomor 2 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, dan eselonisasi; tugas dan fungsi; tata kerja; kepegawaian; perlengkapan kantor dan aset dari UPT RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
16 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
pendidikan merupakan hak semua warga negara
Indonesia, maka kewajiban pemerintah dan pemerintah
daerah memberikan layanan pendidikan dan menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu; dalam rangka meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan dan meningkatkan
kualitas pendidikan, diperlukan dukungan pembiayaan
operasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban
memberikan dukungan pembiayaan operasional pendidikan
melalui dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu
Daerah (BOMMDA)
UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010
dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pedoman dalam pemberian BOMMDA
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2018.
lampiran : 17 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2018
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016.
PERATURAN GUBERNUR INI MENGATUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019, DENGAN ISI SEBAGAI BERIKUT :
Pasal 1
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang
selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan
dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan acuan bagi :
a. seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019.
Pasal 2
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2019 mengacu
kepada Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten/Kota.
Pasal 3
Program dan kegiatan dalam RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan dapat
disesuaikan apabila terjadi perubahan uraian tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
3 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun 2018
ANALISIS JABATAN - ANALISIS BEBAN KERJA - DINAS PARIWISATA
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2018/NO.32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpan dan RB 33 Tahun 2011; Permendagri No. 70 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Permenpan dan RB No.18 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011; Pergub No. 61 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya diatur tentang monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan peran dan fungsi Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu yang disusun sesuai dengan visi, misi dan arah prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, maka Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 46) tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan perubahan.
Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 45 Tahun 201 7 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 18 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1968, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor
3 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Bengkulu. Dimuat tentang perubahan pasal 15, 18, 19.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Peraturan ini terdiri atas 5 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Bahwa jalannya pembangunan infrastruktur memerlukan adanya sinergisitas seluruh unsur perangkat daerah. Guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional diperlukan langkah-langkah percepatan koordinasi dan pelaporan dengan Pemantauan yang efektif, berkomitmen dan bertanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pergub Kaltim tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan percepatan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Timur
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.23 tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; Perpres No.75 Tahun 2014; Perpres No.3 Tahun 2016; Permenko Perekonomian No.12 Tahun 2015
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan percepatan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, percepatan koordinasi, tindak lanjut koordinasi dan/atau penyelesaian, pelaporan dan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018
PERGUB No. 11 Tahun 2023 tentang Pencabutan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah perlu dilakukan untuk mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah, sehingga mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah;
Bahwa dengan pelimpahan kewenangan beberapa urusan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan inventarisasi;
Bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dilakukan pembaharuan
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018
Materi Pokok: Pelaksanaan Inventarisasi Barang, Format dan Tata Cara Pengisian KIB dan KIR
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran : 31 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2018
KENDARAAN BERMOTOR-SANKSI ADMINISTRASI PAJAK-BEA BALIK NAMA-PEMBEBASAN
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD.2018/NO.31
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Perda Kaltim No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan dalam rangka tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dopandang perlu memberikan kebijakan pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Timur serta Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Pergub Kaltim tentang Pembebasan Pokok dan sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2016; Perda Kaltim No.1 tahun 2011; Perda Kaltim No.9 Tahun 2016; Pergub Kaltim Tahun 2011; Pergub Kaltim No.8 Tahun 2011
Dalam Peraturan gubernur ini diatur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada tanggal 17 September - 17 Desember 2018. Diberlakukan untuk semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor alat-alat berat/besar
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
