Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Struktur Organisasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016
sebagaimana
telah di ubah
Nomor
72
Tahun
2019
tentang Perangkat
dengan
tentang
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016
Daerah
Peraturan Pemerintah
Perubahan Atas Peraturan
tentang Perangkat
dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor
12
Tahun
2016
Pembentukan dan Susunan
telah diubah
tentang
2016
maka
dengan
Perangkat
Daerah
Daerah
tentang
sebagaimana
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2021
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
12
Tahun
tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat
Daerah,
perlu menetapkan peraturan Bupati tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Permenpan RB No 17 Tahun 2021, Permenpan RB No 17 Tahun 2021, Peraturan Daerah kAb sijunjung Nomor 12 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
3. TUGAS DAN FUNGSI
4. TATA KERJA
5. KETENTUAN PERALIHAN
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
21 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 47 Tahun 2021
Badan Layanan Umum Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI, yang isinya sebagai berikut :
Penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan BPN bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APB Nagari. Dalam hal ADN tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Wali Nagari dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Nagari selain Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 44 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 133 tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bahwa salah satu cara penyelesaiaan kerugian daerah adalah melalui sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah:
bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penyelesaian kerugian daerah perlu disusun pedoman pelaksanaan sidang majelis Penyelesaian Kerugian daerah yang diatur dengan pertauran Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan sidang majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah;
UU nomor 12 tahun 1956, UU no 23 tahun 2014, peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005, peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2016, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, peraturan menteri dalam negeri nomor 133 tahun 2018, peraturan bupati sijunjung nomor 58 tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN MAJELIS 3. SUSUNAN MAJELIS 4. KEWENANGAN KEDUDUKAN MAJELIS
5. TATA CARA PENYELESIAN KERUGIAN DAERAH 6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
20 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, Berita daerah kabupaten sijunjung Tahun 2021 nomor 43
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 202, Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 20 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022, yang memuat Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2022, meliputi:
a. singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dengan kewenangan nagari, RKP Nagari dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
b. prinsip penyusunan APB Nagari,
c. kebijakan penyusunan APB Nagari,
d. teknis penyusunan APB Nagari: dan
e. hal-hal khusus lainnya. Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
52 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 39 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha Negara Badan Layanan Umum
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita daerah kabupaten sijunjung Tahun 2021 nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan Peraturan Bupali tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Bidang Kesehatan,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. SUMBER DAYA MANUSIA
3. STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
4. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
5. PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
6. PENGELOLAAN BELANJA
7. PENGELOLAAN BARANG
8. PIUTANG DAN UTANG/ PINJAMAN
9. KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
10. INVESTASI, SILPA DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD
11. PENYELESAIAN KERUGIAN
12. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
13. PEMBINAAN PENGAWASAN
14. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2021.
55 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa bcrdasarkan Pasal 51 avat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan Standar
Satuan Harga sebagai salah satu pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan
pcrencanaan dan pelaksunaan anggaran:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Presiden Nomor 3~ Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional. diperlukan
Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi
dalam perencanaan, pelaksanaan dan estimasi
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
bahwa berdasarkan perrimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Biaya Umurn Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nornor 23 Tuhun 2014, Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2017, Pera tu ran Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022 untuk mcmbcrikan panduan agar
terdapat kesarnaan pemahaman dan langkah pada semua pihak yang
terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dnn estimasi
pelaksanaan APBD terutarna mengenai kegiatan.
Standar Biaya Umum dirujukan sebagai pedoman dalam penyusunan,
perencanaan, pelaksanaan dan estimasi pelaksanaan APBD bagi PD,
sehingga yang disusun merniliki relevansi antaru alokasi anggaran suatu kegiatan/program yang direncanakan serta diperoleh pernbiayaan
kegiatan secara wajar, kepatutan dan efisien.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
87 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda kab. Sijunjung No. 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota DPRD
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (4), Pasal 25 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (3) Perda Kab. Sijunjung No. 9 Tahun 2017, perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Perda Kab. Sijunjung No. 9 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tunjangan Kesejahteraan
3. Kelompok Pakar atau Tim Ahli
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita daerah kabupaten sijunjung Tahun 2021 nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Tahun anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk memcnuhi kebutuhan penganggaran
yang belum tercanturn dalarn Standar Biaya Tahun
Anggaran 2021, maka Pcraruran Rupoti Nomor 41
Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tohun Anggaran
2021 perlu diubah untuk kedua kalinya;
bahwa untuk mernberikan kepastian hukum tcrhadap
penganggaran yang belurn dicanturnkan pada
Peraturan Bupati Nomor 4 I Tahun 2020 tcntang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan
perubahan pada Peraturan Bupati dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tcntang Perubahan
Kedua /\ras Peraruran Bupati Nomor 41 Tahun 2020
ten tang Standar Biaya Tahun Anggaran 202 l ;
Undang-Undang Nomor 12 Tohun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pcraturan Mcntcri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 / PMK.02 /2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021, dengan isi sebagai berikut Mengubah Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung
Tahun 2020 Nomor 42), sehingga menjadi sebagaimana tercanturn dalam
larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 41 tahun 2020
42 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No. 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran PBB P2
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, maka ketentuan dalam Perbup No. 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran PBB P2 perlu diubah dan disesuaikan kembali
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 91 Tahun 2010, Perda No. 14 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No. 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi PAD yang merupakan kebijakan otonomi daerah dan disentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 maka perlu dilakukan intensifikasi PBB-P2
UU No. 12 tahun 1956, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 91 Tahun 2010, Perda No. 14 Tahun 2012
Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) pasal 19 Perbup No. 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB-P2 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Perbup No. 19 Tahun 2014
4 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
