perubahan atas peraturan walikota nomor 3 tahun 2019 tentang insentif khusus pengelola keuangan daerah dilingkungan pemerintah kota gorontalo
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2020/NO.6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 3 tahun 2019 tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 tahun 2019 tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan daerah di Lingkungan pemerintah Kota Gorontalo.
Dalam peraturan walikota ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019 Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perwali No. 3 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 3 tahun 2019 tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi jasa usaha
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan bahwa ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi jasa Usaha.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) thn 1945; UU No. 29 thn 1959; UU No. 28 thn 2009; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi jasa usaha termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis retribusi jasa usaha, prinsip dan sasaran penetapan retribusi, struktur dan besarnya tarif, wilayah dan tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, masa retribusi, saat retribusi terutang dan penagihan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, tata cara penyelesaian keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Terdiri dari 41 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi perizinan tertentu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 29 thn 1959; UU No. 28 thn 2009; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 97 thn 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi perizinan tertentu termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, retribusi perizinan tertentu, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif, wilayah dan tata cara pemungutan, tata cara penagihan, masa retribusi, saat retribusi terutang dan penagihan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, tata cara pembentulan, pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Terdiri dari 35 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2020
perubahan atas peraturan walikota gorontalo nomor 28 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat kota gorontalo
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2020/NO.7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo nomor 28 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perda No. 5 Tahun 2016; Perwali No. 28 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas peraturan walikota gorontalo nomor 28 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja inspektorat kota gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo nomor 28 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Gorontalo
Terdiri dari 5 halaman dengan lampiran.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2020
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.
penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik daerah di lingkungn pemerintah kota gorontalo
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2020/NO.8
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No.37 tahun 2018; Permendagri No.118 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang Prinsip dan tujuan, ruang lingkup, kewajiban BUMD menerapkan GCG, organ BUMD, pemilik modal/pemegang saham, dewan pengawas/komisaris/dewan komisaris, direksi, auditor eksternal atas laporan keuangan, informasi, keselamatan, kesempatan kesetaraan kerja, dan pelestarian lingkungan, monitoring dan evaluasi BUMD, hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholders), etika berusaha, anti korupsi dan donasi, program pengenalan BUMD, pengukuran terhadap penerapan GCG, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2020.
Terdiri dari 50 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2020
PERWALI Kota Gorontalo No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Gorontalo nomor 47 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
Mengubah :
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
perubahan kedua atas peraturan wali kota gorontalo nomor 47 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2020/No. 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keungan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.109 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.1 Tahun 2008; PP No.30 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.33 Tahun 1999; Perda No.11 Tahun 2019 Perwako Gorontalo No.47 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggarab Pendpatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat Dulohupa Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 77 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat Dulohupa Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pembentukan dan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, wewenang dan kewajiban lembaga adat dulohupa, keanggotaan, masa bhakti dan syarat keanggotaan, berakhirnya keanggotan lembaga adat dulohupa, lambang lembaga adat dulohupa, sumber pembiyaan, pembinaan, pengawasan dan peloparan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2020
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PETUNJUK TEKNIS JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN LANGSUNG PAKET PANGAN BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Jaring pengaman Sosial berupa bantuan langsung Paket Pangan bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan penyediaan bahan pangan, dibutuhkan pemberian bantuan langsung pangan daerah untuk menjaga ketersediaan pangan bagi amsyarakat daerah yang terkena dampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dasar hukum Peraturan UU No.29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No.24 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permedagri No.20 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Wali Kota Tentang Petunjuk Teknis Jaring Pengman Sosial Berupa Bantuan Langsung Paket Pangan Bagi Masyarakat Yang Terdampak Sosial dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2020.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2020
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilaayah Kota Gorontalo dalam rangka percepatan penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19)
Dasar hukum Peraturan UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.40 Tahun 1991; Peraturan Presiden No.17 Tahun 2018; Permenkes No.9 Tahun 2020; Permenhub No. PM 18 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Keputusan Kepala BNPB RI No.9.A Tahun 2020; Keputusan Menkes No.HK.01.07/Menkes/104/2020; Pergub Gorontalo No.15 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Wali Kota Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Pelaksanaan PSBB, Kegiatan Tertentu Yang Dilaksanakan, Hak dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan, Sumber Daya Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, serta Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
Terdiri dari 27 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
