Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf ayat (1) dan (2) huruf a, dalam Perjanjian kerjasama antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pasangkayu dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis data online sistem;
c. bahwa untuk menindaklanjuti program Korsupgah (Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Korwil III Sulselbar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 1986; PP No. 43 Tahun 1994; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 16 Tahun 2011; Perbup Mamuju Utara No. 39 Tahun 2015; Perbup Mamuju Utara No. 22 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
1. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran
2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
3. Saat Terutang Pajak dan Tata Cara Penetapan
4. Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan
5. Pemungutan Pajak
6. Cara Pelaporan Transaksi
7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penengakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencengahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu
meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam
upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus
Disease 2019 di daerah Kabupaten Pasangkayu; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 201 9;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam penggunaannya. Diatur tentang Kewajiban Protokol Kesehatan; Pengawasan dan Penindakan; Tata Cara Pengenaan Sanksi; Peran Serta Masyarakat; Sosialisasi Kewajiban Protokol Kesehatan; dan Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
48
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan
perubahan; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran
2020;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020; Pera tu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakkhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 35/PMK.07 /2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan tata cara pembagian dan rincian dana desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tata cara pembagian dan rincian dana desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR.20 TAHUN 2020
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
UU Nomor 7 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Pemendes PDTT Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019, Perbup Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2019
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan Pembangunan Desa; Penyusunan RPJM Desa; Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa; Pemantauan dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Desa; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Ayat ( 1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor
177 /KMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini mengatur tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perubahan Uraian RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
Perbup Kab. Pasangkayu No. 23 Tahun 2019
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Tujuan; Mekanisme Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dalam upaya percepatan pembangunan berdasarkan Visi Misi dan Program NAWA JIWA di Kabupaten Pasangkayu, perlu membentuk staf khusus percepatan pembangunan daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 14 Tahun 2019 tentang Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah, susunan keanggotaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan percepatan pembangunan daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan Staf Khusus Percepatan Pembangunan Daerah (SKPPD), keanggotaan dan tugas SKPPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur tugas, fungsi dan stuktur organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Pasangkayu;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Mamuju Utara, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas, fungsi dan stuktur organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Stuktur
Organisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas, funngsi dan rincian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu
menyusun pedoman penerimaan peserta didik di Kabupaten Pasangkayu;
b. bahwa Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 51 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2019; Perbup Pasangkayu No. 13 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan, yaitu pada Pasal 21, dan Pasal 22 tentang Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan berdasarkan sistem zonasi dan PPDB pada jenjang SD dan SMP wajib menerima calon PDB yang berdomisili pada radius terdekat dalam zona yang telah ditetapkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah total keseluruhan peserta didik yang diterima.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Peserta Didik Pindahan
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Pada Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan
yang mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Pada Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 61 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; ermendagri No. 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020; Perda Kabupaten Pasangkayu No. 10 Tahun 2019; Perbup Mamuju Utara No. 47 Tahun 2019;
Dalam Perbup ini diatur tentang penetapan besaran bantuan pendanaan kelurahan di setiap Kelurahan, yang meliputi:
a. besaran bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan setiap Kelurahan; dan
c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
