Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 134 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pelalawan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Pelalawan No. 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Download file:

8 Tahun 2024.pdf

pajak - retribusi - pendapatan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pelalawan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pelalawan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, perlu dilakukan penyesuaian
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 20022, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 35 Tahun 2023, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 10 Tahun 2016, Perda No. 11 Tahun 2023
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentangTata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 51), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 25 2. Ketentuan Pasal 10 diubah 3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) 4. Ketentuan Pasal 15 diubah 5. Ketentuan Pasal 19 diubah 6. Ketentuan Pasal 22 diubah 7. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 8. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pelalawan Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Selasih

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

7 Tahun 2024 ttg Tata Car...rah Selasih_0001.pdf

blud - kesehatan - rsud

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 7

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Selasih

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Selasih
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permendagri No. 22 Tahun 2020, Perda No. 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 17 (tujuh belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pelaksanaan Kerja Sama; KSO; Hasil Kerja Sama BLUD RSUD Dengan Pihak Lain; Pembiayaan; Pemantauan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
8 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Kebijakan Akuntansi

Download file:

6 Tahun 2024.pdf

kebijakan akuntansi

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan aturan hukum, maka Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan perlu diubah
UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 73 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 6 Tahun 2022, Perbup. No. 82 Tahun 2022
Ketentuan angka 1) huruf b), angka 1) huruf c), dan angka 1) huruf d) angka 29, angka 1) huruf a), angka 1) huruf b), angka 1) huruf cj, dan angka 1) huruf d) angka 30, huruf a), huruf b), hurufc), dan huruf d) angka 31, huruf a), huruf b), hurufc), dan huruf d) angka 32 huruf D, angka 33 huruf E BAB XIII dan huruf c) angka 13 huruf D BAB XV Lampiran Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 82) diubah dan ditambahkan angka 6) huruf a), angka 5) huruf b), angka 5) huruf c, dan angka 5) huruf d) angka 29, angka 5) huruf a), angka 4) huruf b), angka 4) huruf c), dan angka 5) huruf d) angka 30 huruf D BAB XIII, huruf f) angka 5 huruf B, huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, huruf M, dan huruf N BAB XIX, BAB XXIII, BAB XXIV, BAB XXV, BAB XXVI, BAB XXVII, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
44 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

4 Tahun 2024.pdf

tunjangan - belanja pegawai

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 4

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 14 Tahun 2024, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 10 Tahun 2016, Perda No. 12 Tahun 2023, Perbup No. 45 Tahun 2023
Pejabat Negara, PNS, PPPK, CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, serta Pegawai Non-Pegawai Aparartur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
7 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Insentif Kepada Mubalig Dan/Atau Mubaligoh Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

3 Tahun 2024 ttg Pedoman ...aligoh_0001_0001.pdf

insentif - agama

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Mubalig Dan/Atau Mubaligoh Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan perhatian kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh di Kabupaten Pelalawan, dengan ini Pemerintah Daerah memberikan Insentif sebagai pendukung dalam kegiatan dakwah, oleh sebab itu perlu adanya bantuan berupa Insentif kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh yang dimaksud. bahwa dalam pelaksanaan pemberian Insentif kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh agar tertib administrasi dan tepat sasaran, perlu adanya pedoman pelaksanaannya.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 10 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. pelaksanaan pemberian Insentif; b. pembiayaan; dan c. pengawasan. Pemberian Insentif kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh menggunakan prinsip sebagai berikut : a. terbuka; b. akuntabel; dan c. tepat jumlah. Insentif diberikan kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan. Insentif diberikan kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sekali dalam setahun.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
6 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Barang Pada Kegiatan Syiar Agama Islam/Safari Ramadhan Di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

2 Tahun 2024.pdf

agama

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 2

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Barang Pada Kegiatan Syiar Agama Islam/Safari Ramadhan Di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, akuntabel dan transparan serta memperlancar pelaksanaan penyaluran terhadap pemberian barang untuk diserahkan kepada masjid, musala dan perwiritan/majelis taklim sebagai pedoman pemberian Barang yang diserahkan kepada masjid, musala dan perwiritan/majelis taklim
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015,
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah : a. kriteria, sasaran dan persyaratan penerima; b. bentuk Barang yang akan diserahkan; c. mekanisme penyaluran Barang; d. pelaksanaan pemberian; e. pembiayaan; dan f. pengelolaan dan pelaporan

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2024.
5 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

1 Tahun 2024.pdf

tunjangan - dprd

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, perlu diatur pedoman pelaksanaannya. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penghitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 8 Tahun 2017
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan besaran tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan perumahan pimpinan dan Anggota DPRD, DO Pimpinan DPRD, standar kebutuhan minimal rumah _tangga Pimpinan DPRD yang dialokasikan secara wajar. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pemberian hak keuangan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024.
11 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 49 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Download file:

49 Tahun 2023 ttg Tata Ca...uhan Daerah_0001.pdf

barang daerah

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 49

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan mengenai tata cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda No. 10 Tahun 2016, Perda No. 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan RKBMD dan mewujudkan pencapaian kebutuhan riil Barang Milik Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah; b. penyusunan RKBMD; c. penelaahan RKBMD pada pengelola barang;dan d. RKBMD untuk kondisi darurat dan perubahan RKBMD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
12 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 48 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan

Abstrak

APBD

Download file:

48 Tahun 2023.pdf

apbd - kartu Kredit

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 48

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, maka dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diterapkan pembayaran secara nontunai dengan menggunakan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah. bahwa bersdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
UUD 1945, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 79 Tahun 2022, Perda No. 10 Tahun 2016
Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman operasional tata cara pembayaran dan penggunaan KKPD untuk Pelaksaan APBD. Tujuan penggunaan KKPD yaitu untuk menyelesaikan tagihan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme UP pada SKPD meliputi tagihan barang dan jasa, belanja modal dan belanja perjalanan dinas. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi a. pengelola KKPD; b. UP KKPD; c. mekanisme pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD; d. mekanisme pelaksanaan pembayaran dengan KKPD e. biaya penggunaan KKPD; dan f. pembukuan atas belanja UP KKPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
39 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 47 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pelalawan

Abstrak

Kesehatan

Download file:

47 Tahun 2023 ttg Percepa...n Pelalawan_0001.pdf

47 Tahun 2023 Lampiran Perbup_0001.pdf

kesehatan - stunting

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 47

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Pelalawan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi percepatan penurunan Stunting. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Desa Kabupaten Pelalawan masih terdapat kekurangan sehingga belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam percepatan pencapaian sasaran Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pelalawan dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diganti
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU no. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 2 Tahun 2018, Perpres No. 83 Tahun 2017, Perpres No. 72 Tahun 2021, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 18 Tahun 2018, Permendagri No. 20 tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenDesPDTT No. 18 Tahun 2019, PMK No. 61/PMK.07/2019, Perda No. 10 Tahun 2016
Maksud Peraturan Bupati yaitu: a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program percepatan penurunan Stunting; b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan Stunting; dan c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan Peraturan Bupati yaitu: a. membuat target penurunan prevalensi Stunting di Daerah; b. terwujudnya konvergensi program di tingkat Daerah dalam percepatan penurunan Stunting; c. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat; dan d. meningkatkan kesadaran publik dan mengubah perilaku) kunci atau perilaku mendasar yang berpengaruh pada faktor risiko Stunting melalui Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
26 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT