Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HONORARIUM/UANG LELAH PETUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 maka
perlu diberikan honor/uang lelah bagi petugas percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Honorarium/Uang Lelah Petugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17
Tahun 2016; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018;
peraturan ini mengatur mengenai Standar Honorarium/Uang Lelah Petugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019; mepiputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; besaran honorarium/uang lelah; masa pemberian uang lelah; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
jumlah 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018
peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; tata nilai pengadaan; ruang lingkup pengadaan; para pihak dalam pengadaan; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pelaksanaan pengadaan; keadaan kahar; pemutusan perjanjian; sanksi; penyelesaian perselisihan; pelapran dan serah terima; pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor
57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 87 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA WENING TRENGGALEK
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Trenggalek perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019;
peraturan ini mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; jenis Pengadaan;
para pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
metode Pengadaan Barang dan Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
jumlah 23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha
Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun
2019
peraturan ini mengatur mengenai Peraturan Bupati tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah; memuat: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang dan
Jasa;
organisasi Pengadaan Barang dan Jasa;
pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN
ABSTRAK:
Menimbang : `a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat, perlu melakukan peningkatan
dan pengembangan terhadap seluruh sumberdaya
organisasi pada unit kerja yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan masyarakat;
b. bahwa sebagaimana hasil uji kelayakan pada unit kerja
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat,
dengan berdasar pada kriteria dan persyaratan yang telah
ditetapkan sebagaimana diatur dalam pedoman standar
puskesmas rawat inap, dinilai bahwa Puskesmas
Ngulankulon telah memenuhi persyaratan untuk
ditingkatkan statusnya menjadi Pusat Kesehatan
Masyarakat Perawatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 81 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 81 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan; yaitu perubahan pada nama puskesmas dan wilayah kerja di kecamatan pongalan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 81 Tahun 2012
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016–2020
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016;
peraturan ini mengatur mengenai Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2020. memuat : ketentuan umum; sistematika road map,; monev san ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
jumlah 58 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12
Tahun 2019; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019;
Materi pokok: mengatur mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingku (a. jumlah Desa;
b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap
Desa;
c. penetapan rincian Dana Desa;
d. mekanisme dan tahapan penyaluran Dana Desa;
e. prioritas penggunaan Dana Desa;
f. pelaksanaan Dana Desa;
g. pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa;
h. pemantauan dan evaluasi Dana Desa; dan
i. sanksi administratif.)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara
pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 2),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pegawai negeri sipil yang merupakan unsur aparatur
negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang
menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata,
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh
kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan
kesejahteraan pegawai negeri sipil, maka perlu diberikan
penghargaan berupa pemberian tambahan penghasilan;
c. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundangundangan
dan kondisi saat ini, maka Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah tidak
sesuai dan perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016
peraturan ini mengatur mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai Negeri Sipil; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; tuang lingkup (a. penetapan besaran TPP;
b. kriteria pemberian TPP;
c. penerima TPP;
d. pemberian dan penghitungan TPP;
e. tata cara pembayaran; dan
f. pembiayaan.) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai
berikut:
a. Kelas Jabatan;
b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
c. indeks kemahalan konstruksi; dan
d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020.
jumlah 117 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020
ABSTRAK:
Menimbang:a. bahwa pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
diperlakukan sebagai penerimaan hibah, sehingga harus
dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola
keuangan negara yang baik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 13
huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati bertugas dan berwenang
merencanakan program dan anggaran sesuai dengan
tingkatannya; c. bahwa dalam rangka menyusun anggaran kebutuhan
barang/jasa dan honorarium dalam pelaksanaan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan standar baku dan
seragam serta memperhatikan kondisi daerah maka perlu
adanya standar honorarium;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2020;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20
Tahun 2016; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun
2019; 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017; 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019
peraturan ini mengatur mengenai Standar Honorarium
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2020 sebagaimana dalam lampiran perbup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 50
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
ABSTRAK:
Menimbang: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal
81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 18; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun
2016
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa; perubahan meliputi besaran penghasilan tetap kades dan perangkat desa; komposisi belanja desa; tata cara dan persyaratan penyaluran ADD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
mengubah Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
50 Tahun 2017
jumlah 7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
