PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD/02/2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan.Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk permendagri No.72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan mentri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang pemilihan kepala desa, maka untuk kesesuaian dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019, peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa perlu diubah.
Dasar peraturan Daerah ini adalah pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019;UU No. 43 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.72 Tahun 2020;Perda No.2 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Bupati membentuk PPK yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, Anggota ppk yang terhenti Termasuk didalamnya mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di masa bencana non alam Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 09 Tahun 2021
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD/09/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk tarif Retribusi pengujian kenderaan Bermotor yang di atur dalam peraturan daerah kabupaten Gorontalo Utara nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi pengujian kenderaan bermotor tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembanagan perekonomian saat ini.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2012; PP No. 15 Tahun 2016; UU No.12 Tahun 2019; PERDA No.3 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kenderaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2000;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU NO. 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015; PP No. 51 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2021; PP No. 55 Tahun 2005; UU No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha termasuk didalamnya mengatur tentang objek. subjek, wajib retribusi dan jenis retribusi jasa usaha, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesenggarahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, tata cara perhitungan retribusi, prinsip dan sasaran penetapan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
Terdiri dari 52 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2021
Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang perlu dijamin dan di wujudkan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 11 thn 2007; UU No. 28 thn 2009; UU No. 36 thn 2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, asas & tujuan, sistem pengelolaan air limbah domestik, tugas & wewenang, hak & kewajiban, peran masyarakat, insentif & disinsentif, kerjasama & kemitraan, retribusi pelayanan air limbah domestik, pembiayaan & kompensasi, pembinaan & pengawasan, lembaga pengelola, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Terdiri dari 29 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran Anggaran 2021
perubahan kedua atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 36 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2021/NO.464
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daera Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan beberapa SKPD yang mengalami Perubahan Klasifikasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; PP No.109 tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 tahun 2019; Permendagri No.16 Tahun 2007; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.99 Tahun 2019; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.64 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2020; Perbup No.36 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
Terdiri dari 30 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 03 Tahun 2021 Tentang bantuan santunan dana duka bagi masyarakat miskin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan santunan duka bagi masyarakat miskin
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka meringankan beban Masyarakat miskin dikabupaten Gorontalo Utara, perlu memberikan bantuan santunan duka bagi keluarga miskin meninggal dunia.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 11 thn 2007; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 12 thn 2011; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015; sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018; PERMENDAGRI No. 77 thn 2020; PERDA Kab. Gorut No. 5 thn 2019 PERDA Kab. Gorut No. 8 thn 2020; PERBUP Gorut No. 3 thn 2018; PERBUP Gorut No.36 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang bantuan santunan duka bagi masyarakat miskin di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud & tujuan, penerima bantuan & besarnya bantuan, tata cara pengajuan & penganggaran bantuan santunan dana duka, pencairan bantuan santunan dana duka, pertanggungjawaban bantuan santunan dana duka, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sebagai pedoman umum tata naskah dinas yang sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 54 Tahun 2009; PerBAN No. 5 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Naskah Dinas termasuk didalamnya ketentuan umum, ruang lingkup tata naskah dinas, jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penandatanganan naskah dinas, pengendalian naskah dinas, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 95 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2021
pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/NO.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 11 thn 2007; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 38 thn 2007; PP No. 71 thn 2010; PP No. 39 thn 2012; PP No. 12 thn 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan rekening milik satuan kerja perangkat daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis rekening, pembukaan rekening SKPD, pengelolaan rekening, penutupan rekening, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara No. 36 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD/36/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74Tahun 2012; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.99 Tahun 2019; Permendagri No.27 Tahun 2021; Keputusan Gubernur Nomor 478/29/XII Tahun 2021; PERDA No.26 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang APBD terdiri atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan pembiayaan daerah, Retribusi Daerah, Anggaran Pajak Daerah, Anggaran Belanja Operasional, Anggaran belanja barang dan jasa, Anggaran Pembiayaan Daerah, dan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 43 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 03 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentual pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi jasa Usaha
Dasar hukum peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP N0.51 Tahun 2002; PP No.69 Tahun 2010;.
Dalam peraturan ini diatur tentang Objek, Subjek, wajib Retribusi, dan jenis Retribusi Jasa Usaha, Retribusi pemakaian kekayaan daerah,Retribusi pasar Grosi dan/ atau Pertokoan, Retribusi tempat Pelelangan, Retribusi terminal, Retribusi khusus tempat parkir, Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/Villa,Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi Penyebrangan di air, Retribusi penjualan produksi usaha daerah Termasuk didalamnya mengatur tentang Tata cara perhitungan Retribusi, Prinsip dan sasaran penetapan Retribusi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
Terdiri dari 57 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
