STANDAR DATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Satuan Harga ditetapkan oleh Kepala Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.45 Tahun 1994, PP No.48 Tahun 2005;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Standar Satuan Biaya; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 69 Tahun 2015
STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Langsung Personil Dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultansi DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil dan biaya Langsung Non Personil untuk kegiatan Konsultansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.18 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 68 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dinyatakan penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2010, PP No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan Analisa Standar Belanja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 67 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkaan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, agar pelayanan perizinan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Indikator Monitoring dan evaluasi; Asas-Asas; Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2015.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 64 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, , UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 Tahun 2004
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Tujuan; Ruang Lingkup; Tahapan Restatement; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2015.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 63 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Khusus Bagi Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, , UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.25 Tahun 2006;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Pemberian Tunjangan Khusus Satpol PP; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 62 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAINNYA YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa standar satuan harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas peraturan bupati Sintang nomor 40 tahun 2014 tentang standar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat lainnya yang setara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2015.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 61 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Daerah Pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Rekening Kas Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011, dinyatakan pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip dasar pengembalian penerimaan, prosedur pembayaran pengembalian; penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 60 Tahun 2015
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk dijabarkan secara rinci sebagai landasan operasional pelaksanaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati Sintang Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 59 Tahun 2015
RENCANA STRATEGIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015-2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome Di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan kasus HIV dan AIDS di kabupaten Sintang yang semakin meningkat dapat menimbulkan dampak buruk dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya terhadap kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, politik, pendidikan serta budaya masyarakat pada umumnya, sehingga perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan serta menyeleruh;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1974, UU No.5 Tahun 1997, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No.13 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.29 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip dan Sasaran; Arah Kebijakan dan Rencana Strategi; Rencana Aksi Penanggulangan; Pencegahan Penularan HIV dan AIDS; Pemeriksaan Diagnosis HIV; Pengobatan Perawatan dan Dukungan; Rehabilitasi; Tugas dan Fungsi SKPD Dalam Rencana Aksi; Tugas dan Fungsi KPA; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi; Ketentuan Penutup; .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.
28 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
