PERBUP Kab. Barito Utara No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat daerah
Kabupaten Barito Utara
Pasal 4, Pasal 14 dan Lampiran III PERBUP Kab. Barito Utara No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);
1. Kedudukan dan Susunan Organisasi
2. Tugas dan Fungsi
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Tata Kerja
5. Kepegawaian
6. Pendanaan
7. Jabatan Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Mencabut Pasal 4, Pasal 14 dan Lampiran III Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Barito Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tigas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Penyerapan Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatasi kelambatan pelaksanaan penyerapan anggaran anggaran diperlukan pedoman upaya percepatan penyerapan anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara
UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 192 Tahun 2014; Pergub Kalteng No 41 Tahun 2017
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Persiapan dan perencanaan percepatan penyerapan anggaran;
b. pelaksanaan percepataan penyerapan anggaran;
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
d. penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
17 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun
2019
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional ;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Laporan Neraca;
f. Laporan Arus Kas ; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
12 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2006
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh Pemerintah ; Bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi koperasi untuk melakukan perubahan tertentu terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan pengesahan oleh Pemerintah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI; BAB III
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
DAN TATA CARA PENGESAHANNYA; BAB IV
PENGUMUMAN PENGESAHAN; BAB V
BIAYA ADMINISTRASI; BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2006.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 31 Taun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubatas atas Undang-Undang Nomor 31 Taun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Perubahan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017
PERBUP Kab. Barito Utara No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa Organisaasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016;
b. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu dilakukan perubahan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito
Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahunn 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun
2019
Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai
berikut :
Bab I : pendahuluan;
Bab II : gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
Bab III : permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
Bab IV : tujuan dan Sasaran;
Bab V : strategi dan Arah Kebijakan;
Bab VI : rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
Bab VII : kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
Bab VIII : penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2019.
70 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2019
PERBUP Kab. Barito Utara No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. dengan berlakunya
Peraturan
Presiden
Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Undang--Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang--Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang--Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang--Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang--Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang--Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
33 Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor
11), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
33 Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor
11), diubah
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 70 Tahun 2017
PERBUP Kab. Barito Utara No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
PERBUP Kab. Barito Utara No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016;
b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis
dan operasional pada Dinas Daerah dan sebagai upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu
diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan b maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Utara perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratuuran Pemerintah republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Noor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016;
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PADA DINAS DAERAH;
BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV : ORGANISASI;
BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
BAB VI : KEPEGAWAIAN;
BAB VII : ESELON;
BAB VII I : TATA KERJA;
BAB IX : PEMBIAYAAN;
BAB X : KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XI : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Penangkaran Ternak sebagai Unit
Pelaksana teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 41);
b. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito
Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008
Nomor 42);
c. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Benih Ikan sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Pertanian, Perikanan dan dan
Peternakan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 43);
d. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perlengkapan dan
Perbekalan sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 3);
e. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 5 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan
sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2009 Nomor 4);
f. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pendidikan sebagai Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor
5);
g. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan tata Kerja Balai Benih Tanaman Perkebunan dan
Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara (Berita
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 9);
h. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2009 Nomor 12);
i. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisa
dan Tata Kerja Unit Dermaga sebagai Unit Pelaksana tekn
(UPT) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barit
Utara Tahun 2009 Nomor 14);
j. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal sebag
Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Utar
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomo
15);
k. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 17 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Latihan Kerj
sebagai Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Sosial, Tenag
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara (Berit
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 16
dan
l. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium
Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bada
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daera
Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 17
sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Bupati Barit
Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan ata
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 200
tentang Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium
Lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bada
Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara (Berita Daera
Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 13),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Utara No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah h Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
Rinc"'n Dana Alokain Dan.a o.: ... Sew.p Deaa dJ K.obupa\Cn
Banto Utan, Tahun Anggaran 2018
UU No 6 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; PMK No 49 tahun 2016; Perda Kab Barito Utara No 3 Tahun 2010; Perda Kab Barito Utara No 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati Barito Utara ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
