Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018
Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati mi adalah sebagai
pedoman dalam Pengalokasian dan membagikan Pembagian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada
Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16.747.655.800,-
(Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta
Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus
Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.076.699.866,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2024
tunjangan - gaji - apbd - PERJALANAN DINAS - HONORARIUM
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
bahwa untuk terselenggaranya Pemerintahan Desa yang efektif, efisien clan akuntabel di Kabupaten Kampar perlu menyusun pedoman standarisasi bagi Pemerintahan Desa
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 110 Tahun 2016, Permendagri No. 18 Tahun 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 70 Tahun 2020
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati mi adalah untuk mengatur pengeluaran belanja yang mencakup Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif, Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kampar.
Standarisasi Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif,
Honorarium, Operasional, Biaya Perjalanan Dinas Dan Biaya BPJS Ketenagakerjaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kampar, digunakan sebagai pedoman bagi Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2024
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya Perubahan indeks
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PermenPAN No. 17 Tahun 2021, PermenPAN No. 25 Tahun 2021, Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020, Perda Kab. Kampar No. 3 Tahun 2022, Perbup No. 56 Tahun 2019
Ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Bupati Kampar
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2024 Nomor 4) diubah.
Basic TPP ASN dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
Basic TPP ASN = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
Keterangan:
a. indeks kapasitas fiskal Daerah Kabupaten Kampar
memiliki nilai bobot 1,371.
b. indeks kemahalan konstruksi memiliki nilai bobot
96,84.
c. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki
nilai bobot 0,9
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
Bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang bersih dan efektif. Bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas
penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis.
UUD 1945, UU No.12 Tahun 1956, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Perpres No. 95 Tahun 2018, Permendagri No. 78 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 1 Tahun 2023, KepmenPANRB No. 679 Tahun 2020, Peraturan Arsip Nasional No. 4 Tahun 2021
Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan aplikasi SRIKANDI dengan mengacu pada Pedoman Penerapan SRIKANDI yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
Pedoman Penerapan SRIKANDI meliputi:
a. pengertian umum dalam penerapan SRIKANDI;
b. indikator penerapan SRIKANDI; dan
c. penerapan SRIKANDI
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
22 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 7
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa dampak reformasi Birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan Nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyesuaian
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 2014, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPANRB No. PER/15/M.PAN/7/2008, PermenPANRB No. 1 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenPANRB No. 25 Tahun 2020
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB IV SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024
BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2020-2024
BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
137 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2024, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
diberikan kepada:
a.PNS dan Calon PNS;
b.Bupati dan Wakil Bupati;
c.Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
d.PPPK.
Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
hwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi,
disiplin clan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di iingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola
Keuangan Daerah, serta seiring dengan agenda reformasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih clan bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PermenPAN No. 17 Tahun 2021, PermenPAN No. 25 Tahun 2021, Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020, Perda Kab. Kampar No. 3 Tahun 2022, Perbup No. 56 Tahun 2019
TPP ASN diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. TPP ASN terdiri atas
a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
b. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
c. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
d. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN yang namariya tercantum dalam daftar gaji.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
25 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tuj uan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting. bahwa percepatan penurunan stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi
antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah
Desa/ Kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 69 Tahun 1999, PP No. 28 Tahun 2004, PP No. 33 Tahun 2012, Perpres No. 42 Tahun 2013, Perpres No. 83 Tahun 2017, Perpres No. 72 Tahun 2021, Permenkes No. 155/Menkes/Per/I/2020, Permenkes No. 2269/Menkes/Per/XI/2011, Permenkes No. 33 Tahun 2012, Permenkes No. 26 Tahun 2013, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PerBKKBN No. 12 Tahun 2021, Perda Kab. Kampar No. 10 Tahun 2016
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati mi adalah:
a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program
percepatan penurunan stunting;
b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah serta
seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam
mendukung percepatan penurunan stunting; dan
c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat,
cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi
dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan
Manusia.
Tujuan Peraturan Bupati mi adalah yaitu untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
162 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Di Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
hwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 61 Tahun 2021
tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan So sial Ketenagakerj aan di
Kabupaten Kampar belum mengakomodir kebutuhan
Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(5) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Perkebunan Sawit, perlindungan sosial bagi pekerja
perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta
program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015, PP No. 37 Tahun 2021, Perpres No. 109 Tahun 2013, Permennaker No. 19 Tahun 2015, Permennaker No. 29 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permenaker No. 10 Tahun 2016, Permenaker No. 11 Tahun 2016, Permennaker No. 23 Tahun 2016, Permenaker No. 5 Tahun 2021, PMK No. 91 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar
Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 61) diubah:
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 32 dan angka 33
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 7A
3. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaran Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 1999, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 79 Tahun 2022, PerBI No. 23/6/PBI/2021
Maksud Peraturan Bupati mi adalah sebagai pedoman
operasional tata cara pembayaran dan penggunaan KKPD untuk pelaksanaan APBD. Tujuan penggunaan KKPD adalah untuk menyelesaikan tagihan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme UP pada SKPD meliputi tagihan barang dan jasa, belanja modal.
Ruang lingkup Peraturan Bupati mi meliputi
a. pengelola KKPD;
b. uang Persediaan KKPD;
c. mekanisme pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD; dan
d. pelaksanaan pembayarandengan KKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024.
50 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
