Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2024

Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud Peraturan Bupati mi adalah sebagai pedoman operasional tata cara pembayaran dan penggunaan KKPD untuk pelaksanaan APBD. Tujuan penggunaan KKPD adalah untuk menyelesaikan tagihan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme UP pada SKPD meliputi tagihan barang dan jasa, belanja modal. Ruang lingkup Peraturan Bupati mi meliputi a. pengelola KKPD; b. uang Persediaan KKPD; c. mekanisme pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD; dan d. pelaksanaan pembayarandengan KKPD.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kampar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bangkinang

Tanggal Penetapan

24 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

24 Januari 2024

Tanggal Berlaku

24 Januari 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 1

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kampar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 44 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 1 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kartu kredit - apbd
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaran Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 1999, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 79 Tahun 2022, PerBI No. 23/6/PBI/2021 Maksud Peraturan Bupati mi adalah sebagai pedoman operasional tata cara pembayaran dan penggunaan KKPD untuk pelaksanaan APBD. Tujuan penggunaan KKPD adalah untuk menyelesaikan tagihan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme UP pada SKPD meliputi tagihan barang dan jasa, belanja modal. Ruang lingkup Peraturan Bupati mi meliputi a. pengelola KKPD; b. uang Persediaan KKPD; c. mekanisme pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD; dan d. pelaksanaan pembayarandengan KKPD.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024. 50 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2024

Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT