Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah dan staf ahli
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011;
UU No 23Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 18 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permendagri No 56 Tahun 2019;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan Tipe A. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
Staf Ahli merupakan unsur pembantu Bupati dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Ahli serada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 18 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2017;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120Tahun 2018;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
Berkedudukan sebagaiUnsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 28 Tahun 1999;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014;
PP No 14 Tahun 2005;
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;
PP No 38 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 19 Tahun 2016;
Permendagri No 133 Tahun 2018;
Peraturan BPK No 3 Tahun 2007;
Perda Kab. Pamekasan No 9 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara atau pejabat lain;
Peraturan Bupati ini bertujuan :
a. menetapkan nilai kerugian daerah dan mengembalikan kerugian daerah yang telah terjadi;
b. mencegah berkembangnya kerugian daerah;
c. menciptakan tertib administrasi keuangan daerah; dan
d. menciptakan disiplin dan tanggung jawab PNS bukan Bendahara atau pejabat lain dalam mengelola keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 34 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraruran Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa dengan Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 9 Tahun 2020;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;
PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;
Perpres No 113 Tahun 2020;
Permendagri No 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2016;
PMK No 222/PMK.07 /2020 ;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 14 Tahun 2021.
Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar setiap Desa;
b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
d. Alokasi Formulasetiap Desa.
Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sesuai dengan Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, diperlukan pengaturan secara komprehensif dan mengikat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;
PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 8 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 20 Tahun 2018;
PMK No 205/PMK.07 /2019;
Permendes No 2 Tahun 2016;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 48 Tahun 2018;
Perbup Pamekasan No 14 Tahun 2021.
Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:
a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
b. Peraturan Desa mengenai APBDes;
c. Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa oleh Bupati.
d. Surat Pengantar; dan
e. Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 8);
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 22);
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 25);
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2020 Nomor 53);
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 56),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati No 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kab. Pamekasan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan daerah perlu membubarkan Dewan Riset Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;
Perpres No 112 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 23 Tahun 2021
Beberapa Peraturan Bupati tentang:
1. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Wilayah Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penataan kelambagaan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka perlu mengatur Kode Wilayah Tata Kearsipan;
b. bahwa dalam rangka untuk menertibkan data kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, perlu adanya kode wilayah tata kearsipan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimaria telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 43 Tahun 2009;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 16 Tahun 2006;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Permendagri No 135 Tahun 2017;
Permendagri No 54 Tahun 2009;
Permendagri No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016;
Perbup Pamekasan No 31 Tahun 2021.
Kode Wilayah Tata Kerasipan disusun dalam Kelompok Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Kelompok Dinas Daerah, Kelompok Badan Daerah, Kecamatan, Kelompok Perangkat Daerah Lainnya, Kelompok BUMD;
Kode Wilayah Tata Kerasipan dirumuskan dalam bentuk angka dengan memperhatikan prmsrp desimal.
Kode Wilayah Tata Kearsipan digunakan untuk kegiatan tata kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah dan surat menyurat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Biupati No 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi dinas daerah, diperlukan keberadaan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 18 Tahun 2016;
PP No 11 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 12 Tahun 2017;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 39 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pamekasan No 72 Tahun 2019.
Bebrapa kentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 72), untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f;
2. Ketentuan antara Bagian Kelima Pasal 12 dan Bagian Keenam Pasal 13 menyisipkari 1 [satu] Bagian dan 1 [satu] Pasal yakni Bagian Kelima A dan Pasal 12A;
3. Ketantuan setelah Lampiran II menambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran III sehingga bcrbunyi scbagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 29 Tahun 2004;
UU No 40 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 36 Tahun 2014;
UU No 38 Tahun 2014;
UU No 4 Tahun 2019;
PP 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;
PP No 71 Tahun 2020;
PP No 47 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 72 Tahun 2012;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Perpres No 64 Tahun 2020;
Permenkes No 269/Menkes/ PER/111/2008;
Permenkes No 1 Tahun 2012;
Permenkes No 37 Tahun 2012;
Permenkes No 28 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015;
Permenkes No 21 Tahun 2016;
Permenkes No 49 Tahun 2016;
Permenkes No 52 Tahun 2016;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Permenkes No 74 Tahun 2016;
Permenkes No 26 Tahun 2019;
Pemendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Kab. Pamekasan No 15 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan perda Kab. Pamekasan No 4 Tahun 2018;
Perda Kab. Pamekasan No 17 Tahun 2019;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 7 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT BLUD puskesmas dalam memberikan layanan, tata kelola keuangan dan pemanfaatannya guna menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggaraan UPT BLUD puskesmas.
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
a. terselenggaranya layanan UPT BLUD puskesmas yang bermutu, aman dan terjangkau sesuai perkembangan sosial ekonomi;
b. tersedianya anggaran biaya operasional penyelenggaraan layanan UPT BLUD puskesmas untuk UKP;
c. terselenggaranya tata kelola keuangan UPT BLUD puskesmas yang efektif, efisien, produktif, akuntabel dan transparan;
d. terwujudnya sinkronisasi, sinergitas, dan integrasi penyelengaraan fungsi UKM dan UKP sesuai Renstra dan RBA masing-masing puskesmas yang telah ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 No 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2021/2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2021 /2022;
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 39 Tahun 2008;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010;
Perpres No 82 Tahun 2019;
Permendikbud No 45 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Permendikbud No 9 Tahun 2019;
Permendikbud No 1 Tahun 2021;
Perda Kab. Pamekasan No 8 Tahun 2014;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 4 Tahun 2020.
PPDB dilaksanakan secara :
a. objektif;
b. tranparan; dan c. akuntabel.
PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Sekolah wajib menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat