Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan motivasi kerja
dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui
pajak daerah dan retribusi daerah, maka kepada
para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu
diberikan insentif pemungutan. Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu diatur kembali besaran yang
akan diterima pihak-pihak yang berperan dalam
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan Bupati ini mengatur Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Sumber Insentif, Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2017
PERBUP Kab. Balangan No. 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Pembenrukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Balangan ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah, yang memuat: Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Balangan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera
ABSTRAK:
Program beras untuk keluarga berpendapatan
rendah bertujuan untuk memberikan bantuan pangan
(beras) kepada keluarga berpendapatan rendah atau
Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi
kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada
pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras
pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang
ditentukan. Untuk menghindari praktek penyaluran beras
sejahtera di lapangan yang tidak berdasarkan harga
standar beras sejahtera, sehingga perlu adanya biaya
sew a transportasi agar ada keringanan beban yang
dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Desa dalam
penyaluran beras sejahtera. Agar penyaluran beras untuk keluarga berpendapatan rendah dilaksanakan dengan tertib,
lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun
petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran beras untuk
keluarga miskin.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 1988; Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk
Keluarga Miskin diKabupaten Balangan. Penyaluran beras untuk rumah tangga berpendapatan rendah dari titik
distribusi yang ditetapkan oleh BULOG Barabai ke RTS PM diberi bantuan
yang diatur sebagai berikut : untuk medan/wilayah yang ringan/mudah dijangkau biaya sewa
transportasi pengangkutan selama 2 hari sebesar Rp. 350.000,/
hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Paringin dan Paringin
Selatan ke desa-desa; untuk medan/wilayah yang sedang/kurang mudah dijangkau biaya
sewa transportasi pengangkutan selama 2 hari sebesar Rp. 400.000,/
hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Batumandi, Lampihong,
Juai dan Awayan ke desa-desa; untuk medan/wilayah yang berat/susah dijangkau biaya sewa
transportasi pengangkutan selama 3 hari sebesar Rp. 450.000,/
hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi
ke desa-desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah. dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Togas Pokok, Fungsi dan Uraian Togas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penelltian Dan Pengembangan Daerah, Meliputi : Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah; Tugas Pokok, Fungi Dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 17 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - STRUKTUR ORGANISASI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan untuk pembangunan di Daerah, serta telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja,
maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas
Pokok, dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD; tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Organisasi Sekretaraiat DPRD meliputi Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas; Bagian Perencanaan dan Keuangan; Bagian Perundang-Undangan, Persidangan dan Risalah; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Pemerintah Kabupaten Balangan mendapatkan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan Tahun 2017.
Untuk kelancaran pelaksanaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan Tahun 2017 perlu dilakukan
penyesuaian pada APBD Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2017.
Untuk kelancaran pelaksanaan program
kegiatan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu
dilakukan penyesuaian belanja pada APBD Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Balangan Nomor 51 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006;PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Perda Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp .l.099 .580.667.591,- mengalami pergeseran sebagaimana dirinci pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan Daerah, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, Ketentuan Pasal 193
Ayat (1) , Uang milik pemerintahan daerah yang
sementara belum digunakan dapat didepositokan
dan/ atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan
daerah. Untuk optimalisasi pemanfaatan kas daerah
dengan pertimbangan yang menguntungkan bagi
keuangan daerah, terhadap kelebihan kas yang terjadi,
Pemerintah Daerah perlu menempatkan uang daerah
pada Bank umum dalam bentuk deposito.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur Maksud dan Tujuan Deposito, Penempatan Uang Daerah, Jangka Waktu dan Besarnya Simpanan, dan mekanisme penempatan uang daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati diatas perlu menetapkan Balangan tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Bupati Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Meliputi : Ketentuan Umum; Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Jenis Dokumen Perizinan Yang Dipersyaratkan; Prosedur Dan Proses Dokumen Ukl-Upl Dan Sppl.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok Dan Tata Kerja Staf Ahli
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan
perumusan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur
Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas
yang sesuai dengan batas kewenangan dan
tanggung jawab Staf Ahli Bupati, dipandang perlu
untuk menetapkan tugas pokok, uraian tugas dan
tata kerja Staf Ahli Bupati.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang Tugas pokok dan tata kerja Staf Ahli, Staf Ahli Bupati dapat melakukan kajian baik atas perintah Bupati
maupun atas inisiatif sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan
disampaikan kepada Bupati dalam bentuk telaahan staf setiap 3 (tiga)
bulan atau setiap waktu diperlukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
Perbup Kab. Balangan No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
PERBUP Kab. Balangan No. 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD.2017/NO.11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan nasional melalui upaya meningkatkan mutu pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam upaya untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga jasa dan pengabdian mereka dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak di Daerah perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. guru dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri yang berstatus non pegawai negeri sipil belum mendapatkan kesejahteraan yang sesuai sebagaimana layaknya pengabdian yang mereka berikan di sekolah, karena kemampuan pembiayaan pada sekolah-sekolah tersebut sangat terbatas. dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik khususnya yang masih berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, baik di sekolah yang negeri maupun swasta pemerintah Daerah perlu memberikan insentif tenaga pendidik. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2010 .
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru Dan Tenaga Kependidikan, Meliputi : Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Sasaran Dan Kriteria Penerima Insentif; Pengajuan, Pencairan Dan Pertanggung jawaban; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Peralihan .
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
