Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Tahun 2023 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah
untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta usulan
kegiatan lain, perlu adanya perubahan Analisa Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisa Standar Belanja.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes
Nomor 68 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua terhadap Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes untuk tahun anggaran 2023, mengubah sejumlah ketentuan yang telah direvisi sebelumnya. Perubahan tersebut terutama mengenai lampiran yang diubah untuk disesuaikan dengan isi Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 39 Tahun 2023
PERBUP Kab. Brebes No. 69 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Brebes No. 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2023 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bbahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat
Daerah untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersumber
dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau serta usulan kegiatan lain, perlu diadakan
perubahan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes
Nomor 69 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua terhadap Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes untuk tahun anggaran 2023, yang mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah direvisi. Perubahan terutama berfokus pada lampiran, yang telah disesuaikan dengan isi Peraturan Bupati ini untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, LD Tahun 2023 No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah IR. Soekarno (Hospital by Law)
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia
dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
Daerah, perlu peningkatan kualitas pelayanan serta
pengaturan organisasi dan tata laksana Rumah
Sakit sesuai tata kelola Rumah Sakit yang baik dan
tata kelola klinis yang baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, tata kelola Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 73 Tahun 2022
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Struktur organisasi, tujuan, dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno di Kabupaten Brebes. Hal ini mencakup visi, misi, budaya kerja, nilai-nilai dasar, serta tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen rumah sakit. Bupati memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembinaan RSUD Ir. Soekarno, serta menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan dan operasional rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
49 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum IR.Soekarno
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat
peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan memberikan
pelayanan yang bermutu, perlu Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
perlu Standar pelayanan minimal yang diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan,
keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan
kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana
Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup, jenis pelayanan, indikator, serta target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi RSUD Ir. Soekarno. Selain itu, peraturan ini juga mengatur evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan terkait penerapan dan pencapaian SPM tersebut. RSUD Ir. Soekarno harus terus menerapkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SPM kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
133 hlm. beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan untuk mempermudah
pelayanan pembayaran, perlu penugasan kepada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
persampahan/kebersihan, Pemerintah Daerah
meningkatkan pelayanan persampahan/ kebersihan
melalui Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai
peran dalam melakukan optimalisasi retribusi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan
ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentangBadanUsahaMilikDaerah,danPasal54ayat
(7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes,
Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan
kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis untuk
mendukung perekonomian daerah dan
menyelenggarakanfungsikemanfaatanumumtertentu
dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan
kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Subjek dan Objek Penugasan, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Mandiri Sampah melalui Gerakan Brebes Bebas Sampah Plastike Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan wajib
Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaanya
melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir dalam
rangka mewujudkan Desa Mandiri Sampah; bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah
melalui kegiatan pilah pilih olah sampah dari rumah,
sehingga desa mampu secara mandiri dalam mengelola
sampah, perlu pembentukan desa mandiri sampah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan Desa Mandiri
Sampah melalui Gerakan Brebes Bebas Sampah
Plastike Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah, perlu
diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Mandiri
Sampah melalui Gerakan Brebes Bebas Sampah
Plastike Pilah Pilih Olah Sampah dari Rumah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Pengelola Sampah Tingkat Desa, Pembentukan Desa Mandiri Sampah dengan Strategi Bestie Pipih Opah, Pengelolaan Sampah Tingkat Desa, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2023 No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang Umum di Jalan Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan bongkar muat barangumum
tidak diperkenankan mengganggu keamanan,
keselamatan,kelancaran,sertaketertibanlalulintas dan
masyarakat di sekitarnya. Untuk menata ruas jalan di wilayah Kabupaten
Brebes perlu adanya penyelenggaraan bongkar muat
barang umum di jalan Kabupaten Brebes.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kriteria, persyaratan, serta pelaksanaan bongkar muat dan pengawasan muatan angkutan barang umum di Kabupaten Brebes. Pengemudi dan perusahaan angkutan wajib mematuhi ketentuan teknis, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, serta akan dikenakan sanksi administrasi atas pelanggaran yang ditemukan. Pengawasan muatan dilakukan melalui pemeriksaan teknis, dimensi, dokumen, dan daya angkut, dengan pengecualian tertentu untuk jenis angkutan khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Tahun 2023 No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara
Negara pada Pemerintah Daerah untuk melaporkan
kekayaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia
dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK dalam jangka waktu tertentu, dengan sanksi administratif bagi yang tidak mematuhi. Selain itu, pembentukan tim pengelola LHKPN Daerah, tugas Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta teknis penyampaian dan pengelolaan LHKPN juga diatur dalam peraturan ini. Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap tahun dan dipantau oleh tim pengelola dan inspektorat untuk memastikan kepatuhan serta kewajaran pengungkapan harta kekayaan penyelenggara negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2022 tentang
Laporan Harta Kekayaan Negara (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 79) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2023 No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat
berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, perlu adanya Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Harga Satuan Pokok.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (HSPK) untuk tahun anggaran 2024, yang menjadi acuan harga tertinggi dalam perencanaan anggaran daerah. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan daerah harus mengikuti HSPK tersebut, namun dalam kondisi tertentu, penyesuaian harga dapat dilakukan dengan izin Bupati. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan prosedur untuk menambahkan item kegiatan yang tidak tercantum dalam HSPK serta mengatur penyesuaian harga dalam kasus fluktuasi mata uang dan inflasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2023 No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian
kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat
berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, perlu adanya Analisa Standar Belanja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisa Standar Belanja.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Standar Harga Satuan (ASB) Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2024 sebagai acuan harga tertinggi dalam perencanaan anggaran daerah, dengan batasan yang tidak dapat dilampaui. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah harus mengikuti ASB tersebut, sambil memperhatikan penyesuaian harga berdasarkan izin Bupati dalam kondisi tertentu. Selain itu, peraturan ini mengatur prosedur penambahan dan penyesuaian item kegiatan serta pengaturan harga dalam situasi fluktuasi harga akibat faktor eksternal seperti inflasi dan fluktuasi mata uang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
