Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 626 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan Petak Malai Dan Kecamatan Bukit Raya Di Kabupaten Katingan

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Katingan No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dl Kabupaten Katingan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

Perda_15_2007 pdf.pdf

Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2007/15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Petak Malai Dan Kecamatan Bukit Raya Di Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Katingan khususnya Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Katingan Hulu dalam rangka memenuhi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA BAB III : KETENTUAN PERALIHAN BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2007.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Desa Sebangau Jaya, Desa Sungai Kaki, Desa Selat Baning, Desa Makmur Utama, Desa Bumi Subur Dan Desa Bakung Raya Kecamatan Katingan Kuala; Penetapan Kembali Mekar Tani Kecamatan Mendawai Sebagai Desa; Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing; Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Katingan Tengah Dan Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Dl Kabupaten Katingan.

Abstrak

Desa

Download file:

Perda_14_2007.pdf

Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2007/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Sebangau Jaya, Desa Sungai Kaki, Desa Selat Baning, Desa Makmur Utama, Desa Bumi Subur Dan Desa Bakung Raya Kecamatan Katingan Kuala; Penetapan Kembali Mekar Tani Kecamatan Mendawai Sebagai Desa; Desa Karya Unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing; Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Katingan Tengah Dan Desa Rantau Bangkiang Kecamatan Sanaman Mantikei Dl Kabupaten Katingan.

ABSTRAK:

Bahwa dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk perlu dibentuk desa baru sebagai pemekaran dari desa di wilayah Kecamatan Katingan Kuala, Kecamatan Mendawai, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Tengah dan Kecamatan Sanaman Mantikei;
Undang-Undang Nonor 5 Tabun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA; BAB III : KETENTUAN LAIN - LAIN; BAB IV : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2004
19 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

Desa Struktur Organisasi

Download file:

Perda_13_2007.pdf

Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2007/13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : TATA CARA PENYUSUNAN OORGANISASI; BAB III : TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN BAB IV : TATA KERJA PEMERINTAH DESA BAB V : PERANGKAT DESA BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2007.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 12 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda_12_2007.pdf

Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2007/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

ABSTRAK:

A. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : ASAS PEMBENTUKAN, JENIS DAN MUATAN MATERI; BAB III : PERENCANAAN PENYUSUNAN; BAB IV : PEMBAHASAN; BAB V : TATA CARA PENGESAHAN DAN PENETAPAN; BAB VI : PENYAMPAIAN DAN PENTEBARLUASAN; BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2007.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentikan Kepala Desa

Abstrak

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perda_11_2007.pdf

Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentikan Kepala Desa

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun_ 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA; BAB III : PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH; BAB IV : PEMBERHENTIAN KEPALA DESA; BAB V : PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA; BAB VI : BIAYA PEMILIHAN; BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII : KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX : KETENTUAN LAIN LAIN; BAB X : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2007.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Keuangan Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perda_10_2007.pdf

Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keuangan Desa

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003;
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : KEUANGAN DESA BAB III :ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA; BAB IV : PELAKSANAAN ANGGARAN; BAB V : SUMBER PENDAPATAN DESA; BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN; BAB KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2007.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perda_9_2007.pdf

Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2007/9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

A. Bahwa Kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003;
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN; BAB III : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN; BAB IV : KEANGGOTAAN; BAB V : LARANGAN, TINDAKAN PENYIDIKAN; PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU; BAB VI : ASPIRASI MASYARAKAT; BAB VII : RAPAT DAN TATA TERTIB; BAB VIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN; BAB X : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2007.
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Retribusi Izin Gangguan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda_8_2007.pdf

retribusi

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2007

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

A. Bahwa Otonomi daerah yang seluas - luasnya meberikan kewenangan penuh kepada daerah kabupaten katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyelenggarakan usaha pada lokasi tertentu dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengadakan pungutan retribusi ijin gangguan di wilayah kabupaten katingan;
UU. No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No.5 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004;
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARAN TARIF; BAB VII : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN; BAB VIII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB IX : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB X : SANKSI ADIMISTRASI; BAB XI : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIII : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN; BAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XV : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVI : KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVII : PENGAWASAN; BAB XVIII : PENYIDIKAN; BAB XIX : KETENTUAN PIDANA; BAB XX : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXI : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
19 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2007

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Retribusi Perizinan dan Dokumen Kapal Serta Fasilitas Dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_7_2007.pdf

PERIZINAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2007

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan dan Dokumen Kapal Serta Fasilitas Dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau

ABSTRAK:

A. Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengeiola urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa transportasi sungai diwilayah Kabupaten Katingan mempuyai peranan yang sangat penting dan strategis daiam rangka kelancaran, keamanan,ketertiban, keselamatan, mobilisasi penumpang dan barang serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna menunjag pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perairan daratan sampai ke pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Katingan; C. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : PERSYARATAN ADIMISTRASI DOKUMEN KAPAL DAN PERIZINAN; BAB IV : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : WILAYAH PUNGUTAN; BAB VII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB VIII : SURAT PENDAFTARAN; BAB IX : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN; BAB X : PENETAPAN RETRIBUSI ; BAB XI : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XII : SANKSI ADIMISTRASI; BAB XIII : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIV : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XV : KEBERATAN; BAB XVI : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVII : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVIII : KADALUARSA PENAGIHAN BAB XIX : PENYIDIKAN BAB XX : KETENTUAN PIDANA BAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2004.
20 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda_6_2007.pdf

Organisasi

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa pelayanan disegala kehidupan masyarakat yang merupakan urusan rumah tangga Derah perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan; C. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TATA KERJA BAB V : KETENTUAN LAIN - LAIN BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 20O4 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dinyatakan tidak berlaku lagi
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT