Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2007

Retribusi Perizinan dan Dokumen Kapal Serta Fasilitas Dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : PERSYARATAN ADIMISTRASI DOKUMEN KAPAL DAN PERIZINAN; BAB IV : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : WILAYAH PUNGUTAN; BAB VII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB VIII : SURAT PENDAFTARAN; BAB IX : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN; BAB X : PENETAPAN RETRIBUSI ; BAB XI : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XII : SANKSI ADIMISTRASI; BAB XIII : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIV : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XV : KEBERATAN; BAB XVI : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVII : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVIII : KADALUARSA PENAGIHAN BAB XIX : PENYIDIKAN BAB XX : KETENTUAN PIDANA BAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan dan Dokumen Kapal Serta Fasilitas Dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

23 April 2007

Tanggal Pengundangan

24 April 2007

Tanggal Berlaku

24 April 2004

Sumber

LD.2007

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 521 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_7_2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERIZINAN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2007
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan dan Dokumen Kapal Serta Fasilitas Dibidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Danau
ABSTRAK:	A. Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengeiola urusan rumah tangga sendiri; B. Bahwa transportasi sungai diwilayah Kabupaten Katingan mempuyai peranan yang sangat penting dan strategis daiam rangka kelancaran, keamanan,ketertiban, keselamatan, mobilisasi penumpang dan barang serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna menunjag pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perairan daratan sampai ke pelosok-pelosok daerah di Kabupaten Katingan; C. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : PERSYARATAN ADIMISTRASI DOKUMEN KAPAL DAN PERIZINAN; BAB IV : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; BAB VI : WILAYAH PUNGUTAN; BAB VII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB VIII : SURAT PENDAFTARAN; BAB IX : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN; BAB X : PENETAPAN RETRIBUSI ; BAB XI : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB XII : SANKSI ADIMISTRASI; BAB XIII : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XIV : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XV : KEBERATAN; BAB XVI : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XVII : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVIII : KADALUARSA PENAGIHAN BAB XIX : PENYIDIKAN BAB XX : KETENTUAN PIDANA BAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2004. 20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521