Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2007

Retribusi Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; BAB III : GOLONGAN RETRIBUSI; BAB IV : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; BAB V : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF; BAB VI : STRUKTUR DAN BESARAN TARIF; BAB VII : TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN; BAB VIII : MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; BAB IX : TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB X : SANKSI ADIMISTRASI; BAB XI : TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII : TATA CARA PENAGIHAN; BAB XIII : TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN; BAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XV : PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVI : KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XVII : PENGAWASAN; BAB XVIII : PENYIDIKAN; BAB XIX : KETENTUAN PIDANA; BAB XX : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXI : KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Katingan
Nomor
8
Bentuk
Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat
Perda
Tahun
2007
Tempat Penetapan
Kasongan
Tanggal Penetapan
23 April 2007
Tanggal Pengundangan
24 April 2007
Tanggal Berlaku
24 April 2007
Sumber
LD.2007
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Katingan
Bidang
Halaman ini telah diakses 467 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan