Pencarian Peraturan

DESA MANDIRI TERPADU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2017/No.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Mandiri Terpadu

ABSTRAK:

a. bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Mandiri Terpadu;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentangPembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ,• I 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 · tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093}; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luvvu Utara Tahun 2015· Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Talttun 201 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor342); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 343);
PERATURAN BUPATI TENTANG DESA MANDIRI TERPADU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah kabupaten luwu utara 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4. Assesment adalah melihat/meninjau secara langsung sejauh mana tingkat perkembangan pembangunan di desa, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan untuk menyimpulkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan di desa tersebut. 5·. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan clan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Polrja adalah pokja desa mandiri terpadu. 7. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Luwu Utara. 9. Rencana Pembangunan Menengah desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (ebnam) tahun 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa.. selanjutnya clisebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. BAB III RUANO LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. l,.-' BAB IV PERENCANAAN PROGRAM DESA MANDIRI TERPADU Pasal 4 ( 1) Pemerintah daerah menyusun kebijakan, dengan mengarahkan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah ke Desa yang menjadi Pilot Project Program Desa Mandiri Terpadu. (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Desa Mandiri Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui assesment. Pasal 5 (I} Assesment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan di desa yang menjadi Pilot Project Program/Kegiatan Desa Mandiri Terpadu untuk melihat bidang penyelengaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan sosial kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat (2) Assesment dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan program/kegiatan Pokja Desa Mandiri Terpadu. BABV PENGANGGARAN PROGRAM DESA MANDIRI TERPADU Pasal 6 ( 1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Desa Mandiri Terpadu di Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada masing-masing perangkat daerah dan desa. -, ,,. BAB vr PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN POGRAM DESA MANDIRI TERPADU Pasal 7 Bupati menetapkan perangkat daerah yang membidangi desa sebagai koordinator penyelenggaraan Program Desa Mandiri Terpadu di Daerah dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 Lembaga non pemerintah dapat ikut serta dalam program Desa Mandiri Terpadu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan program• pembangunan. Pasal 9 (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan Program Desa Mandiri Terpadu, dibentuk Pokja Desa Mandiri Terpadu Kabupaten. (2) Keanggotaan Pokja Desa Mandiri Terpadu. meliputi seluruh kepala/pimpinan perangkat daerah. (3) Pembentukan Pokja Desa Mandiri Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasal 10 Pokja Desa Mandiri Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut: a. mendorong Sistem Manajemen Pemerintahan Desa; b. mendorong peningkatan. ekonomi pedesaan berbasis. pemberdayaan; dan c. mendorong pembangunan desa sehat dan layak anak. Pasal 11 Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan Program Desa Mandiri Terpadu dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya atau dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 12 Pokja menyampaikan laporan pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu kepada Bupati secara berkala dengan tembusan ·kepada perangkat daerah propinsi yang membidangi Desa. Pasal 13 Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi: a. pelaksanaan program dan kegiatan; b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; c. sasaran kegiatan; d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, APBDes atau sumber Iain; e. permasalahan yang dihadapi; dan f. upaya yang telah dilakukan. Pasal 14 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu. Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi Pasal 15 (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi desa bersama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan untuk mendorong percepatan pembangunan desa secara maksimal dan terkontrol. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disetiap perangkat daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun mendatang. Bagian Ketiga Pembinaan Pasal 16 Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu yang meliputi : a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu dilakukan oleh perangkat daerah, kecamatan dan lembaga non pemerintah; c. peningkatan kapasitas pokja Desa Mandiri Terpadu; dan d. strategi pencapaian kinerja. BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 17 Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat berhak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa Mandiri Terpadu. BAB lX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Bupati im dengan penempatannya dalarn berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
8

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2017/No.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan. b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis dan telah terbit Surat Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :0601.1/7305/B. Ortala Tanggal 6 November 2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara; c. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); o, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); �. Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349};
PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin ,, j pelak:sanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Utara 6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 8. Unit Pelak:sana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. 9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri. 10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan. 11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupak:an penjabaran dari tugas. 12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupak:an upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan. BAB II PEMBENTUKANDAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (2) UPT sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), masing• masing tersebut pada lampiran I, yang merupak:an bagian tidak: terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing• masing dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala UPT sebagaimana dimak:sud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. t -4- BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 ( 1) Susunan organisasi UPT terdiri dari: a. Kepala UPT Sekolah; b. Urusan Tata Usaha; dan c. Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Pasal 4 (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang• undangan. (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri; b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan Sekolah Dasar Negeri; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri; d. pelaksanaan administrasi UPT; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya. (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, urnum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaaan, sarana dan prasarana serta kehumasan; h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri; 1. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar; j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar; administrasi k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat; I. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar; m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar; n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, kesiswaan, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan; o. mengoordinasikan , mengatur kegiatan ekstrakurikuler; pelaksanaan p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat; q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah; r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri; s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT; t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPf dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Togas dan Uraian Togas Kepala Urusan Tata usaha Pasal 5 (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu kepala UPfD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan Program dan Kegiatan, Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Pelaporan dalam lingkup UPfD, yang menjadi kewenangannya sesuai Peraturan Perundang• Undangan. (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), meliputi: a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Urusan Tata Usaha untuk mengetahui perkembagan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan koordinasi pelaksanaan dalam lingkungan UPf sehingga koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan kegiatan; kegiatan terwujud integrasi g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT; h. mengkoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi; i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum; J. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan umum; k. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuagan; 1. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan m. Ketatausahaan; mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan Organisasi dan Ketatalaksanaan; n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan Kehumasan; p. melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas da fungsi; q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melakukantugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BABV ', JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan basil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuar ketentuan peraturan perundang-undangan. r..._ J BAB VI TATA KERJA Pasal 7 (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan, serta menerapkan prinsif hierarki, koordinasi, kerja sama, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, trasparansi serta efektifitas dan efisiensi. (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya. (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunujuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. I BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 8 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 9 Pembiayaan untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 10 (1) Dalam hal Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya, maka kepala daerah dapat membentuk Koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator. (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fumgsional, atau dari pegawai ASN lainnya yang ditunjukoleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT. (4) Pembentukan satuan tugas/unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Bupati ini dengan penempatannya dalarn berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
18

PENERIMAAN DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PINDAH DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2017/No.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Yang Pindah Dari dan Ke Instansi di Luar Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penerimaan dan penugasan pegawai negeri sipil yang akan pindah dari dan ke instansi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan kebutuhan Formasi, Kompetensi dan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dalarn lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara maka perlu mengatur tata cara Penerimaan dan penugasannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Yang Pindah Dari dan Ke lnstansi di Luar Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang emerintahan naerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Tujuh belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2077 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2015 Nomor 123); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 51); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 194); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang Kenaikan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN DAN PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PINDAR DARI DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara. 4. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. 5. Pegawai pindahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang pindah tugas dari instansi di luar pemerintah daerah ke dalam pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah ke instansi pemerintah di luar pemerintah daerah. 6. Pegawai titipan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di pemerintah daerah dan bekerja dalam jangka waktu tertentu atau sebaliknya, dengan alasan kedinasan. 7. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes kompetensi dan/ atau tes substansi. BAB II PENERIMAAN PEGAWAI PINDAHAN Pasal 2 Pegawai pindahan meliputi: a. pegawai pindahan dari pemerintah daerah yang akan pindah tugas ke Instansi pemerintah di luar pemerintah daerah; dan b. pegawai pindahan dari Instansi di luar pemerintah daerah yang akan pindah tugas ke pemerintah daerah. Pasal 3 Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara selektif dan hanya diperuntukan jika ada formasi yang tersedia pada pemerintah daerah. Pasal 4 Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati; c. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun; d. memperoleh rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang dituju; e. tidak sedang menjalani hukuman dinyatakan secara tertulis oleh �· disiplin yang pejabat yang f. berwenang; tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; g. tidak sedang dalam masa ikatan dinas pasca tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; dan h. memperoleh bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten. Pasal 5 Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati; c. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman; d. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 5 (lima) tahun; e. mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Instansi asal; f. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun; g. pangkat/golongan maksimal Penata TK.I, 111/d; h. belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat dan/ atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal dan tidak dalam proses hukum (peradilan/ penyidikan); i. tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang dalam masa ikatan dinas pasca tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian asal/pejabat yang berwenang; j. nilai setiap unsur dalam SKP tahun terakhir sekurang kurangnya baik; k. memiliki surat Keterangan Bebas Temuan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Instansi asal; l. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara; m. surat pernyataan tidak menuntut untuk ditempatkan padajabatan Struktural; dan n. mengikuti tes yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian. Pasa16 Tata cara penerimaan pegawai pindahan dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang akan pindah tugas ke Pemerintah Daerah sebagai berikut: a. calon pegawai pindahan mengajukan surat permohonan pegawai pindahan yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian meneliti kelengkapan berkas yang disampaikan pegawai pindahan; c. jangka waktu penelitian kelengkapan berkas persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan pindah oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; dan d. apabila memenuhi syarat administrasi, pegawai yang bersangkutan harus mengikuti tes/ujian. Pasal 7 (1) Tes seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari: a. tes wawasan aparatur; dan b. tes kemampuan penggunaan teknologi informasi. (2) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis (3) Waktu pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun pada Triwulan ketiga tahun berjalan. (4) Hasil tes akan di umumkan secara terbuka pada papan pengumuman perangkat daerah yang membidangi kepegawaian. (5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak lolos seleksi permohonan dinyatakan gugur. Pasal 8 (1) Pegawai Negeri sipil yang dinyatakan lulus tes lebih lanjut dapat direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak lolos akan diberikan surat pemberitahuan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten yang ditandatangani kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian atas nama Bupati. (3) Pegawai pindahan yang dinyatakan gugur dapat mengajukan kembali permohonan pindahnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (4) Berkas usulan pegawai pindahan menjadi dokumen pemerintah daerah. BAB III PENERIMAAN PEGAWAI TITIPAN Pasal 9 Pegawai titipan terdiri atas: a. pegawai titipan dari instansi luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah; dan b. pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi pemerintah di luar pemerintah daerah. Pasal 10 Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. mengajukan usulan permohonan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang; c. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang; d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal dan tidak dalam proses Penyidikan maupun Peradilan; e. mengikuti suami/istri yang bertugas di wilayah kabupaten luwu utara; dan f. memperoleh Surat Keterangan Bebas Temuan dari pejabat yang berwenang dari Instansinya. Pasal 11 Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi syarat: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil; b. adanya rekomendasi dari tempat yang di tuju; c. tidak sedang menjalani tugas belajar dan dalam ikatan dinas setelah menjalani tugas belajar; d. mengikuti suami/istri yang bertugas di luar wilayah Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara; e. tidak sedang dalam atau menjalani proses hukuman yang dinyatakan secara tertulis dari pimpinan; dan f. memperoleh Surat Keterangan Bebas Temuan dari perangkat daerah yang membidangi pengawasan. Pasal 12 \ .. Tata cara penerimaan Pegawai titipan Instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah sebagai berikut: a. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian meneliti permohonan tertulis dari pimpinan instansi asal atau ditugaskan sebagai Pegawai titipan; b. calon pegawai titipan yang memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; c. calon pegawai titipan yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh perrierintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian atas nama Bupati; d. penerimaan dan penugasan pegawai titipan hanya berlaku untukjangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan;dan e. Pegawai titipan yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai pegawai titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan dari instansi asal paling Iambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai pegawai titipan yang di tujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 13 Pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi pemerintah di Juar Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan: a. calon pegawai titipan mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan Jangsung secara berjenjang dengan tembusan ke kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; b. atasan Jangsung dari calon pegawai titipan meneruskan permohonan tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian me!alui kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian paling Jama 2 (dua) minggu setelah diterimanya permohonan; c. pegawai titipan mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian melalui kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian; dan d. jangka waktu pegawai titipan yang bertugas ke instansi di luar pemerintah daerah paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 14 (1) ' Hak pegawai titipan sebagai berikut: a. pegawai titipan dari Instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Instansi asal; dan b. pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi diluar pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. (2) Pemberian gaji pegawai titipan sebagai berikut: a. pemberian gaji pegawai titipan dari Instansi di luar pemerintah daerah tetap tanggung jawab Instansi asal; dan b. pemberian gaji pegawai titipan dari pemerintah daerah yang ditempatkan ke intansi di Juar pemerintah daerah tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 15 Pegawai titipan dari instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang akan ditempatkan di pemerintah daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 16 Pegawai titipan dari pemerintah daerah yang akan ditempatkan ke instansi pemerintah di luar pemerintah daerah wajib: a. mengirimkan laporan kehadiran pegawai titipan yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang; b. menyerahkan nilai masingmasing unsur SKP / daftar penilaian pelaksanaan pekerjsaan kepada perangkat daerah asal; c. melaporkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan kepada pejabat yang berwenang pada lnstansi yang dituju setelah berakhimya jangka waktu sebagai pegawai titipan; dan d. khusus bagi pegawai titipan yang menduduki sebagai jabatan fungsional berkewajiban mengmm rekomendasi angka kredit yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar perhitungan angka kredit oleh tim penilai angka kredit. BABN KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Dalam hal tertentu dan/atau berdasarkan kebutuhan organisasi, maka Bupati dapat menerima perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari luar pemerintah daerah berdasarkan syarat dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dengan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dan huruff. BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
10

KELAS PASAR DAN TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PASAR DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/No.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Pasar dan Tata Cara Penggunaan Fasilitas Pasar Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelas Pasar dan Tata Cara Perolehan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pasar daerah, perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai kelas pasar dan pengunaan fasilitas pasar daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Pasar dan Tata Cara Penggunaan Fasilitas Pasar Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, - 1 - \' J I l' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten. Luwu Utara Tahun 2016 Nomor S);
PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS PASAR DAN TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PASAR DAERAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat transaksi jual beli yang diberi batas tertentu yang terdiri dari pelataran/halaman, bangunan berbentuk lods, kios dan bentuk lainnya yang disediakan untuk pedagang dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 5. Lods adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar untuk usaha berjualan, berbentuk bangunan memanjang dilengkapi langit-langit dan tanpa dilengkapi clinding. 6. Kios adalah bangunan pasar untuk usaha berjualan dengan bentuk beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit. 7. Pelataran adalah tanah yang dilroasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat berupa lapangan/halaman/lantai ti.dak beratap, halaman trotoar, teras bangunan, areal terbuka/setengah terbuka yang berada dalam lokasi pasar dan dipergunakan sebagai tempat transaksi jual beli atau pemberian pelayanan jasa.. . � f' J i' I 8. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor pokok dan identitas lainnya dari wajib retribusi yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam bentuk kartu/Perangkat daerah yang membidangi Pendapatan. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak mvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.. BAB II KRITERIA KELAS PASAR DAN FASlLITAS PASAR ..Pasal 2 ' -,. \. Klasifikasi kelas pasar meliputi: a. Pasar Kelas I adalah pasar yang mempunyai kriteria sebagai berikut : l. menyediakan fasilitas berupa ruko, kios, lods, pelataran, kantor dan MCK; 2. kegiatan pasar adalah pasar harian atau paling kurang 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu; dan 3. lokasi pasar terletak dalam jangkauan pengunjung paling kurang meliputi antar kabupaten. b. Pasar Kelas II adalah pasar yang mempunyai kriteria sebagai berikut: 1-. menyediakan fasilitas berupa kios, lods, pelataran, kantor dan MCK; 2. kegiatan pasar adalah pasar harian atau paling kurang 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu; dan 3. lokasi pasar terletak dalam jangkauan pengunjung paling kurang meliputi antar kabupaten atau antar kecamatan. c. Pasar Kelas III adalah pasar yang mempunyai kriteria sebagai berikut: 1. menyediakan fasilitas berupa kios, lods, pelataran; 2. kegiatan pasar adalah pasar harian atau paling kurang 2 (dua) hari dalam 1 (satu} minggu; dan 3. lokasi pasar terletak dalam jangkauan pengunjung paling kurang meliputi antar kecamatan atau antar desa/kelurahan. •. Ii" \ Pasal 3 Penetapan kelas pasar berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB III PENGGUNAAN FASILITAS PASAR Pasal4 (1) Setiap orang atau badan yang akan dan/atau menyewa ruko, kios atau lods wajib memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan persetujuan pemanfaatan/penggunaan ruko, kios atau lods. (3) Persetujuan pemanfaatan/penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (4) Perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling larnbat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya habis. (5) Persetujuan atau perpanjangan persetujuan pemanfaatan/penggunaan ruko, kios atau lods ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 5 Syarat memperoleh persetujuan atau perpanjangan persetujuan pemanfaatan/penggunaan ruko, kios atau lods sebagaimana dimaksud dalam Pasal- 4 yaitu : a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati; b. foto copy Kartu Tanda Penduduk; c. foto copy Kartu Keluarga; dan d. foto copy Kartu NPWRD bagi yang mengajukan perpanjangan persetujuan pemanfaatan/ penggunaan. (1) Permohonan pemanfaatan/penggunaan ruko, kios atau lods sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Kecarnatan setempat diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perdagangan. (2) Perangkat daerah yang membidangi pendapatan dan perangkat daerah yang membidangi perdagangan melakukan penelitian berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Kelas Pasar dan Tata Cara Perolehan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
5

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/No.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Sadan Pengeioia Keuangan dan Aset Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata kerja Badan Pengeloia Keuangan dan Aset Daerah; b. bahwa dalarn rangka penyeienggaraan fungsi penunjang di bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi periu dilakukan penyesuaian dan penyempumaan tugas, fungsi, rincian tugas, dan tatakerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian Togas serta Tata Kerja Badan Pengeiola Keuanga dan Aset Daerah.
I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- .. ,, . • i Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara · Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 75) diubah sebagai berikut: (1) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal3 Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; c. Bidang Anggaran terdiri atas : 1. Sub Bidang Penyusunan APBD; 2. Sub Bidang Otorisasi dan DPA; dan 3. Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan 2 ( d. Bidang Perbendaharaan terdiri atas : 1. Sub Bidang Belanja, 2. Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; dan 3. Sub Bidang Kas Daerah; e. Bidang Aset Daerah terdiri atas : 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; 2. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset Daerah; dan 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; f. Bidang Ak:untansi terdiri atas : 1. Sub Bidang Ak:untansi Penerimaan Daerah; 2. Sub Bidang Ak:untansi Pengeluaran Daerah; dan 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 12 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 A (1) Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala sub bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; dan 3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; d. melaksanakan pengoreksian kelengkapan DPA- SKPD/SKPKD; e. menyiapkan naskah SPD; f. menyiapkan bahan pengesahan DPA; g. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sub Bidang Evaluasi Belanja dan Pembiayaan; h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; i. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (3) Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Sub Bidang Belanja dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Belanja. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Sub Bidang Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Belanja; b. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja; c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Belanja; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Belanja; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Belanja; dan 4 f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang cliberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Belanja mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Belanja; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Belanja; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Belanja; d. merencanakan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait penyusunan anggaran belanja; e. melaksanakan penelitian dan evaluasi belanja SKPD/SKPKD; ' '- f. melaksanakan pembukuan terhadap semua jenis belanja; g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terkait belanja; h. melaksanakan pelaporan hasil kegiatan terkait urusan belanja secara berkala; i. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan belanja; dan pad a melaksanakan pembinaan disiplin pembagian tugas aparatur sipil negara Sub Bidang Belanja; j. k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; I. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; ·-- m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (4) Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 14 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 A (1) Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan clipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pendapatan, dan Pembiayaan. 5 (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; d. pengoordinasian, kegiatan Sub Pembiayaan; pengendalian, pengawasan Bidang Pendapatan dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; d. merencanakan dan memfasilitasi penyusunan kebijakan terkait penyusunan anggaran pada pendapatan dan pembiayaan; e. melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap pendapatan dan pembiayaan; f. melaksanakan pembukuan terhadap terhadap pendapatan dan pembiayaan; g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD terkait sesuai dengan bidang tugasnya; h. melaksanakan monitoring serta laporan penyelenggaraan urusan pendapatan dan pembiayaan; i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; 1. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (5) Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; dan f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; 7 ,. ' ; d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan inventarisasi dan dokumen a set; e. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dalam hal pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi; f. merencanakan kegiatan, menyusun konsep dan menyiapkan bahan standarisasi harga penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu; g. merencanakan kegiatan, menyusun dan menghimpun DKBMD dan DKPBMD, RKBMD dan RKPBMD untuk satu tahun anggaran yang diperlukan setiap SKPD; h. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan kebijakan menggunakan aset yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah; i. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, mengelola dan melaporkan rekapitulasi data aset masing-rnasing SKPD; j. memfasilitasi, meneliti dan menyiapkan bahan untuk menerima, menyimpan, menyalurkan, mengamankan dan memelihara aset yang tidak dalam penguasaan SKPD (aset idle); k. merencanakan kegiatan dan menghimpun seluruh Laporan Pengguna Barang Semesteran (LPBS) dan Laporan Pengguna Barang Tahunan (LPBT) serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan dan (sensus)dari masing-masing SKPD; 1. melaksanakan penyusunan Neraca (Aset Tetap) daerah; m. melaksanakan pencatatan aset milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI)dan Buku Induk Inventaris (Bil), sesuai kodefikasi dan penggolongan aset daerah; n. membuat daftar hasil pengadaan Barang Milik Daerah yang ada di SKPD; o. melaksanakan verifikasi pengajuan usulan penetapan status penggunaan barang mi1ik 8 .. . daerah sesuai usulan dari SKPD p. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi aset daerah di SKPD; q. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya; r. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan inventarisasi dan dokumen aset; s. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah; t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; u. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; v. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (6) Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 18 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18A '-· (1) Sub Bidang Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 dipimpin oleh kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; 9 .. ' . f. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; dan pelaksanaan oleh atasan fungsinya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan ' Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; d. menyediakan bahan perencanaan dan pengadaan aset daerah; e. membuat daftar laporan dan analisis aset daerah; f. melaksanakan analisis kelengkapan pelaporan aset daerah; g. membuat kebijakan standard pelaporan aset daerah; h. menyusun standard harga satuan barang / jasa 1. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara lingkup Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; I. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ a tau kegiatan kepada atasan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 7) Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah. (2) Untuk i:nenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; dan f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; d. melaksanakan fasilitasi penyusunan kebijakan terkait pengelolaan penerimaan dan belanja; e. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan urusan penerimaan dan belanja daerah; f. menerima dan mencatat bukti setoran 11 . ' . . . penerimaan daerah; g. menyimpan seluruh bukti asli penerimaan daerah; h. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka rekonsiliasi penerimaan daerah; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerimaan daerah; a. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara lingkup Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Daerah; b. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; c. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. (8) Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 20 a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20A (1) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tu gas, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; dan 12 ' . � • ,, f. pelaksanaan oleh atasan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Suo Bidang Ak:ufira:nsi Pengeluaran Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pengeiuaran Daerah; d. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; e. melaksanakan monitoring pelaporan Pengeluaran daerah; f. melaksanakan pengendalian daerah; g.. melaksanakan pen�a.mtfilJ. b11kti. penyetoran pajak; h. melaksanakan pencatatan seluruh pengeluaran daerah; evaluasi dan pengeluaran L melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas pada Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Daerah; j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi basil kerja bawahan; l.. menY.!'lJ.D.Pa.il5M Ja.pora.n p!.JJaksgnicJ.M· tµgas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 13 .. Pasal II (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini; (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gara setiap orang mengetahuimya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatanya dalam berita daerah kabupaten luwu utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
15

PERLINDUNGAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/No.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjaga fungsi ekologi Ruang Terbuka Hijau, mewujudkan keselamatan bagi kepentingan umum serta untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan/atau sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian pohon; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nornor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331);
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum yang meliputi hutan kota, taman, taman pemakaman umum, sabuk hijau dan jalur hijau sepanjangjalan, sungai, dan pantai. 6. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dan/atau badan yang meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/badan yang ditanami tumbuhan. 7. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. 8. Perlindungan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi pohon. 9. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 10. Perusakan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak atau mati. BAB II RUANO LINGKUP pasal 2 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi; a. penyelenggaraan perlindungan pohon; b. peran serta masyarakat dan/atau badan; dan c. rekomendasi; BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON pasal 3 (1) Penyelenggaraan perlindungan pohon dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau badan. (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik. BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 4 (1) Masyarakat dan/atau badan berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan pohon di Ruang Terbuka Hijau Privat maupun Ruang Terbuka Hijau Publik. (2) Peran serta masyarakat dan/atau badan dalam penyelenggaraan perlindungan pohon, dilakukan melalui kegiatan antara lain; a. penanaman pohon; b. pemeliharaan pohon; c. tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau d. melaporkan kepada Perangkat daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati. (3) Masyarakat dan/atau badan dilarang: a. memaku pohon; b. menempelkan dengan cara memaku iklan/poster/sejenisnya pada pohon; c. membakar pohon; d. membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon; atau e. melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak atau mati. BAB v REKOMENDASI Bagian Kesatu Umum pasal 5 (1) Setiap kegiatan penebangan Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan wajib dilengkapi Rekomendasi Penebangan Pohon yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup. (2) Rekomendasi Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 10 (Sepuluh) hari kerja sejak Rekomendasi diterbitkan. (3) Apabila dalam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja, pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka Rekomendasi Penebangan Pohon tidak berlaku. Bagian Kedua Persyaratan pasal 6 (1) Untuk memperoleh Rekomendasi Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), masyarakat atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup; (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai dengan keterangan mengenai : a. jenis, jumlah pohon serta lokasi yang dimohonkan untuk ditebang; b. alasan penebangan pohon; dan c. pernyataan pemohon tentang kesediaan pemohon untuk melaksanakan kewajiban setelah diterbitkannya Rekomendasi Penebangan Pohon. Bagian Ketiga Alasan Penebangan Pohon pasal 7 Penebangan pohon di daerah dilakukan dengan alasan sebagai berikut : a. keberadaan pohon mengganggu jaringan utilitas; b. keberadaan pohon mengganggu atau membahayakan bagi keselamatan/kepentingan umum; dan c. ditempat atau disekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan atau akan dipergunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon. Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Rekomendasi pasal 8 (1) Kewajiban pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi : a. melakukan penebangan pohon sesuai dengan kaidah umum penebangan dan ketentuan perundang-undangan; b. mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon; c. melaksanakan penggantian pohon; dan d. melaksanakan penanaman pohon di lokasi yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas pelaksanaan penebangan pohon. pasal 9 (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut: a. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter sampai dengan 30 (tiga puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 15 (lima Belas) pohon berdiameter sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter; b. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 30 (tiga puluh) sentimeter sampai dengan 50 (lima puluh) sentimeter, maka jurnlah penggantinya sebanyak 30 (Tiga puluh) pohon berdiameter sekurang-sekurangnya 10 (sepuluh] sentimeter; dan c. terhadap setiap pohon yang ditebang dengan diameter lebih dari 50 (lima puluh) sentimeter, maka jumlah penggantinya sebanyak 50 (Hrna puluh) pohon berdiameter sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) sentimeter. (2) Jenis pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup. (3) Pemenuhan kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon. pasal 10 (1) Pemenuhan terhadap kewajiban penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut: a. Pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan untuk memastikan pohon yang telah ditanam tetap hidup; b. Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penanaman pohon dilakukan; c. Dalam hal pohon yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon wajib menanam kembali pohon sejenis dan wajib melakukan pemeliharaan danpengamanan;dan d. Biaya pemeliharaan dan pengamanan menjadi beban yang ditanggung oleh Pemegang Rekomendasi Penebangan Pohon. (2) Setelah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap pohon yang ditanam biaya pemeliharaan menjadi beban Pemerintah Daerah. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALlAN Bagian Kesatu Umum pasal 11 (1) Pengawasan dan Pengendalian perlindungan pohon dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup. (2) Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan melalui: a. perijinan penebangan pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik; b. monitoring dan evaluasi; dan c. penindakan. (3) Dalam rangka pengendalian perlindungan pohon, penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak diperlukan Rekomendasi Penebangan Pohon. Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi pasal 12 ( 1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan pohon di Ruang Terbuka Hijau. (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik. Bagian Ketiga Penindakan pasal 13 (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup berhak melakukan penindakan jika terdapat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan : a. teguran tertulis; b. penertiban; dan c. pencabutan rekomendasi. (3) Pelaksanaan penindakan dilaksanakan secara terkoordinir oleh perangkat daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup, Perizinan dan Ketertiban Sosial. BAB VII KETENTUAN PENUTUP pasal 15 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
12

KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN ( CAR FREE DAY)

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Hari Bebas Kendaraan ( Car Free Day)

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjaga Kualitas Udara, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mengatur lokasi keramaian publik; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan hari bebas Kendaraan bermotor (Car Free Day);
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ; ' ' , l Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331);
PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY). BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara; 2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur penyelenggara pemerintahan daerah uang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 5. Kawasan adalah daerah tertentu yang digunakan untuk kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (carfree day); 6. Sekretariat bersama yang selanjutnya disebut Sekber adalah pelaksana teknis kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (Carfree day); 7. Pengisi kegiatan adalah Perorangan dan/atau Komunitas yang melaksanakan kegiatannya pada Kawasan hari bebas kendaraan bermotor (Carfree day); 8. Pengunjung adalah Perorangan dan/atau Komunitas yang berkunjung Pada Kawasan hari bebas kendaraan bermotor (Carfree day); 2 '•, BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Penetapan Waktu dan Kawasan; b. Sekretariat Bersama c. Pengisi Kegiatan dan Jadwal Kegiatan; d. Perizinan Kegiatan; e. Kewajiban dan Larangan; f. Parkir Pengunjung; g. Pembiayaan dan h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan. '- ,· BAB III PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN Pasal 3 ( 1) Waktu pelaksanaan hari bebas kendaran bermotor (Car Free day) adalah pada hari minggu mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB; (2) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaran bermotor (Car Free day) adalah sepanjang ruas jalan Andi Jemma Masamba. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terdapat kegiatan penting yang tidak dapat dipindahkan dan/atau ditunda. BAB IV SEKRETARIAT BERSAMA Pasal 4 (1) Bupati membentuk Sekretariat Bersama hari bebas Kendaraan Bermotor ( Car free day) dengan Keputusan Bupati; · (2) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang memiliki tugas fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ( Car free day); (3) Sekretariat bersama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Harl Bebas Kendaraan bermotor (Carfree day). 3 ,.-, BABV PENGISIAN KEGIATAN Pasal 5 .r:> x., (2) Pengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car free day) adalah Perangkat daerah, Instansi vertikal, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, Sanggar Tari dan Kesenian, Komunitas Seni dan Olahraga, Pelaku Usaha, Organisasi profesi dan organisasi Masyarakat dan Kepemudaan; (3) Pengisian Kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas Kendaraan Bermotor (Car free day) bertujuan sebagai ajang pemberian pelayanan, Promosi, Kreativitas, serta perdagangan; (4) Jadwal kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free day) disusun setiap tahun oleh Sekretariat bersama. BABV PERIZINAN KEGIATAN Pasal 6 (1) Pengisi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car free day) dengan mengajukan izin tertulis ke Sekretariat bersama paling lambat 1 (Satu) Minggu sebelum pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Carfree day); (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; (3) Permohonan izin dikaji oleh sekretariat bersama untuk ditetapkan disetujui/ditolak; (4) Penetapan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia sekretariat bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4 ' . • I'• BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Pengisi Pasal 7 Pengisi Kegiatan wajib: a. mendapatkan ljin dari Sekber; b. bagi Penjual Barang dan Makanan harus menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat dan halal; c. menjaga Kebersihan, keamanan dan ketertiban; d. menepati waktu, Penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan. Pasal 8 Pengisi Kegiatan dilarang: a. merokok berjualan maupun promosi rokok; b. melakukan kegiatan politik praktis; dan c. melakukan kegiatan yang melanggar norma - norma umum, menggangu ketentraman dan ketertiban umum; Bagian kedua Pengunjung Pasal 9 Pengunjung Wajib: a. berpakaian Rapi dan Sopan; dan b. menjaga Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasal 10 Pengunjung dilarang: a. merokok b. membawa Senjata Tajam c. memarkir kendaraan di sembarang tempat d. melakukan Kegiatan Politik Praktis dan e. melakukan kegiatan yang melanggar norma - norma umum, menggangu ketentraman dan ketertiban umum. 5 BAB VII PARKIR Pasal 11 (1) Lokasi parkir ditetapkan oleh Panitia Sekretariat bersama; (2} Penyelenggaran Fasilitas parkir dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengendalian parkir; BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 12 (1) Biaya koordinasi dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ( Car free day) dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat; (2) Biaya Pengisian Kegiatan oleh Perangkat daerah dan/atau Instansi veritakal dibebankan pada kegiatan masing-masing Perangkat daerah dan/atau instansi vertikal. BAB IX PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN Pasal 14 . \... / (1) Sekretariat Bersama melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala maupun Insidentil kepada Bupati; (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ( Car free day) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali; (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, tim koordinasi dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari Bebas kendaraan bermotor (Carfree day) kepada Bupati. 9 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap pengundangan orang rnengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati mi dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
10

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Dinas Sosial; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang di Bidang Penanganan Fakir Miskin perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Uraian Togas serta Tata Kerja Dinas Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, .. ri • .... '. 1 f I 11 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 65) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Bagian Perencanaan Dan Pelaporan; c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial: 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. d. Bidang Pelayanan dan Rehabiltasi Sosial 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Cacat dan Pelayanan Lanjut Usia; dan \ .. 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, NAPZA dan HIV AIDS. e. Bidang Pemberdayaan Sosial: 1. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; dan 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil (KAT). f. Bidang Penanganan Fakir Miskin 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir; dan 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal. 2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang kepala Seksi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perencanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; b. pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; d. pengoordinasian, pengendalian dan mengawasi kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ... I ,. • ' (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; b. melaksanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi '- - Penanganan Fakir Miskin, Perkotaan dan Pesisir; d. melaksanakan Penyelenggaran Sosialisasi Program pemberdayaan Masyarakat Miskin; e. memfasilitasi proses seleksi keluarga Binaan Sosial (KBS), Warga Binaan Sosial (WBS) dan Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE); f. menetapkan Kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial; g. melaksanakan Seleksi calon lokasi dan calon peserta keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial; h. melaksanakan Pengumpulan data, mengidentifikasi masalah serta pemberian pelayanan sosial; 1. melaksanakan bimbingan tekhnis keterampilan, pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP); j. melaksanakan Sosialisasi Program pemberdayaan Masyarakat Miskin; k. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir; 1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Pesisir; n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan; p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. . ..· . 3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 ( 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f angka 3 dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah \ Tertinggal mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perencanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; b. pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; c. pembinaan dan pembagian tugas pada Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; dan f. pelaksanaan oleh atasan fungsinya. fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal rnernpunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; b. melaksanakan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; d. melaksanakan Kerjasama dengan Usaha• usaha Kesejahteraan Sosial, Dunia Usaha ",. ' !.., . "-. maupun Lembaga - lembaga lainnya dalam pemberdayaan fakir miskin; e. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; f. melaksanakan fasilitasi proses seleksi keluarga Binaan Sosial (KBS), Warga Binaan Sosial (WBS) dan Pembe g. ntukan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE); h. menetapkan Kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial; i. menetapkan Kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi sasaran keluarga Binaan Sosial dan Warga Binaan Sosial; j. melakukan bimbingan tekhnis ketrampilan pengelolaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP); k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan Pelaporan Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; 1. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kegiatan seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; n. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas aparatur sipil negara lingkup Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan dan Daerah Tertinggal; o. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi basil kerja bawahan; p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal II (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati irn dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
8

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2017/No.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Juran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Kesehatan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah [Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang N...o,.m...o.r 23 T. ahu..f) 2.0.,1. 4 t. entang-· Pemerintaha. n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem ·Jamina.n Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 r> tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara -, Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan - Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Q56); 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); ·· f]. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi KerJa, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH ' ·PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yan� melakukan usaha maupun yang tidak melakukan · usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama clan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, .. - ··laim··--1- ·- P.�.�n ------ - - .. Y�Y�� - ··--- .. ·- - -· 9rg�� m·-- �- �--��- ' - ··-- -- ·- - -· 9rg�.rmH.i�i politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif clan bentuk usaha tetap. ·�. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pen�saha! badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. s, Izin adalah izin yang diberikan oleh pernerintah daerah kepada setiap oran$ atau perusahaan sesuai peraturan ·perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. l ' ' • 1. · Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka · pemenuhan . kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya. 8. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Rek.lame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, lzin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin K--·e--s·e···h··a--r-a-.-n· a-·-a-·n- K---e·-s···e··l·a•·m"'a•·t·a···r·i K...e.lrJia.. , I..z,i..n..P-r·a--k·-t-i--k- Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin War.ung Inter.net, Izin Penyelenggaran Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan · Ikan, Izin Trayek, 'Panda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha. 9,.. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. � 0. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hulrum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, 12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing · yan� beketja palin� singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara aan/atau Pernerintah. 14. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan ermintaan pembayaran. - . 15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutn.ya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pennintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 6PJS Kesehatan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah adalah BPJS Kesehatan Cabang Palopo. ·-1 BAB III TUJUAN "- .. '· , Pasal 3 Peraturan bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja. BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Pasal 4 Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial Kesehatan. BABV KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL �ESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU Pasal 5 �I) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari pemerintah daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan. - . (2) · Sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan syarat-syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemeriritah daerah. - ' . '' (3) Syarat-syarat tambahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) meliputi: .. a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan; dan b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan. !�) (�) (q) (1) Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asmg; d. izm operasional perusahaan penyedia jasa pe�erj�/buruh;d� e. Izin Mendirikan Bangunan. Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan tetap diberlakukan syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ��gi ��tj�P. P.�ffiRP.RP p�rRnmg� �ffi.H ��4� Yf:mg memohon lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e wajib mengikutser.takan pekerjanya dalam kepeser.taan program jasa konstruksi jaminan sosial Kesehatan, 'apabila akan memulai mendirikan bangunan. . Setiap pemohon perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membuat surat pemyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial Kesehatan. BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TER{f.ENT-U Pasal 6 Cl) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan .oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah. ' . ' (.2}, Unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1), '- . .. meliputi: a. perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan S!P!!; b. perangkat daerah yang membidangi kesehatan; c. perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum; d. perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan; e. perangkat daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil mikro dan menengah; f. perangkat daerah yang membidangi social; g. perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi; dan h. perangkat daerah yang membidangi perizinan dan administrasi pelayanan terpadu. Pasal 7 Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada BPKD wajib melampirkan syarat• syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). l BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA Pasal 8 (l) Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama. (�) ��R¥-�mfl R�r�� R�g�� 4im��H4 P.�R� ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerja. (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan perjanjian kerja sama antara unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan. .. ,I,. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 9 (l) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapat pelayanari.. publik tertentu. Pasal 10 \•• # (l) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah atas pennintaan BPJS Kesehatan. (2) Permintaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditindaklanjuti oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang mempunyai tu�as dan fungsi pengawasan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi sosial. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan · Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. ' . BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
9

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2017/No.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi

ABSTRAK:

a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu adanya upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi yang baru, terpadu dan lintas sektoral; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Rencana lnduk Teknologi lnformasi dan Komunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Berbasis Protokol Internet; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 /Per/ Men.Kominfo / 11 / 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
BABI KETENTUAN UMUM pasal 1 Dalam Peraturan Bupati irii, yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten luwu utara 2_. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Perangkat Daerah Pengelola Teknologi lnformasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut OPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unit/ satuan kerja yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya. 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), database, sistem informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (humanware), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. 6. Komite Pengarah Teknologi lnformasi dan Komunikasi selanjutnya disebut Komite Pengarah TIK adalah tim yang bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 7. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APED. 8. Rencana Induk Teknologi lnformasi dan Komunikasi selanjutnya disebut Renduk TIK adalah pedoman bagi perangkat daerah di lingkungan PemerintahKabupaten Luwu Utara dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Teknologi lnformasi dan Komunikasi agar selaras dengan rencana strategi pemerintah, 9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, 10. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 11. Unit Penanggung Jawab yang selanjutnya disingkat UPJ adalah OPD/Unit Kerja yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan dan operasionalisasi Teknologi. 12. Blok fungsi adalah pengelompokan komponen kepemerintahan ke dalam fungsi aplikasi untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi. 13. Proses bisnis adalah mekanisme kerja dalam manajemen pemerintahan yang terdiri dari suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan Pemerintah BAB II RUANG LINGKUP RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI pasal2 Ruang lingkup Renduk TIK meliputi rencana pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi: a. pengembangan sumber daya manusia; b. pengembangan infrastruktur jaringan komputer; dan c. pengembangan sistem aplikasi. BAB III SISTEMATIKA RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI pasal 3 (1) Sistematika Renduk TIK terdiri dari: BAB I Pendahuluan BAB II Kerangka pemikiran Dasar BAB III Cetak Biru Pengembangan baba IV Tahap Pengembangan BAB V Rencana Implementasi (2) Rincian Renduk TIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 4 Renduk TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. PASAL 5 Dalam pembangunan dan pengembangan teknologi informasi perangkat daerah wajib : a. mengikuti Renduk TIK tentang komponen proses bisnis dan mekanisme kerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam manajemen sistem pemerintahan adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih · tujuan tertentu) seperti tertuang dalam arsitektur yang meliputi: 1) blok fungsi pelayanan; 2) blok fungsi administrasi dan manajemen; 3) blok fungsi legislasi; 4) blok fungsi pembangunan; 5) blok fungsi keuangan; 6) blok fungsi kepegawaian; dan 7) blok fungsi dinas dan lembaga; b. mengikuti aturan tentang pola-pola integrasi seperti tertuang dalam Arsitektur Integrasi; c. mengikuti aturan tentang model-model informasi seperti tertuang dalam Arsitektur lnformasi; d. mengikuti aturan tentang target aplikasi seperti tertuang dalam Arsitektur Aplikasi yang meliputi: 1) aplikasi yang akan digunakan untuk menjalankan proses bisnis perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2) spesifikasi aplikasi, yaitu berisi aturan-aturan khusus aplikasi tentang fitur-fitur/modul-modul yang harus terdapat dalam suatu aplikasi beserta pertukaran data/informasi antar aplikasi. 3) diagram aplikasi, yaitu berisi gambaran pola pertukaran data/informasi antar aplikasi. e. mengikuti standar baku dalam penyimpanan, penyediaan dan pengamanan data dan infrastruktur untuk menjamin ketersediaan, kerahasiaan dan integritas data serta menjaga keamanan infrastruktur. f. menyediakan sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dalam TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya. BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA BAB 6 (1) Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi spesifikasi dan kompetensi sesuai dengan tugas yang diberikan. (2) Untuk keperluan yang bersifat operasional sehari- hari, perangkat daerah wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang petugas TIK, 1 (satu) orang untuk pengelolaan sistem dan 1 (satu) orang untuk pemeliharaan perangkat dan jaringan komputer. (3) Petugas TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki keahlian TIK multidisiplin untuk bisa menangani berbagai persoalan umum yang ada di perangkat daerah. (4) Sumber .daya manusia TIK dengan keahlian khusus yang jumlahnya terbatas dapat ditempatkan di perangkat daerah yang membidangi TIK, namun berkewajiban memberikan layanan tidak hanya untuk instansinya tetapi juga untuk perangkat daerah yang lain. BABV PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER PASL 7 (1) Infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan perangkat daerah dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi TIK. (2) Infrastruktur jaringan komputer lokal di perangkat daerah dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi TIK. (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi TIK. PASAL 8 (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jarmgan e-government pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi TIK. (2) perangkat daerah yang membidangi TIK mempunyai kewenangan untuk penomoran Internet Protokol. BAB VI PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PASAL 9 (1) Aplikasi e-government terdiri atas : a. aplikasi umum, yaitu aplikasi yang digunakan lebih dari 1 (satu) perangkat daerah; dan b. aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang digunakan untuk keperluan internal perangkat daerah. (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh perangkat daerah yang membidangi TIK. (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh perangkat daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi TIK. (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi TIK. (5) Aplikasi yang dikembangkan perangkat daerah bersifat terbuka. (1) Pengembangan sistem aplikasi untuk Pemerintah Daerah dibuat melalui tahapan sesuai PASAL 10 standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem aplikasi untuk Pemerintah Daerah dioperasikan dengan menggunakan data center yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi TIK. (3) Untuk menjamin beroperasinya sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah yang membidangi TIK memberi jaminan keamanan sistem, menerapkan manajemen risiko, menyusun standar operasional dan prosedur, menangani gangguan akses, dan melakukan audit minimal sekali dalam setahun. BAB VII TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Bagian Kesatu Pengelola TIK PASL 11 (1) Tata kelola TIK dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi TIK. (2) perangkat daerah yang membidangi TIK sebagai penanggungjawab dalam : a. penyedia informasi tata laksana kerja (bussinees process), bentuk masukan dan keluaran yang akan diotomatisasikan dengan menggunakan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkungan internal; b. pembangunan, pengembangan, operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi TIK di lingkungan perangkat daerah; c. penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan perangkat daerah; d. penyelenggaraan pertukaran data di lingkungan internal perangkat daerah; e. kerja sama tim dan alih teknologi dalam pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan perangkat daerah. Bagian Kedua Pengorganisasian TIK PASAL 12 (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan TIK dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi TIK (2) perangkat daerah yang membidangi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan fungsi: a. manajemen informasi; b. manajemen jaringan komunikasi; dan c. manajemen infrastruktur dan operasi. (3) Pengelola TIK pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya meliputi urusan : a. infrastruktur dan jaringan komunikasi; dan b. operasional. BAB VIII KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PASAL 13 (1) Untuk pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Komite Pengarah TIK. (2) Komite Pengarah TIK Pemerintah Daerah terdiri dari: a. Pembina TIK; b. Pengarah TIK; dan c. Tim Koordinasi Kebijakan dan Tata Kelola TIK. (3) Keanggotaan Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IX PEMBIAYAAN PASAL 15 (1) Setiap perencanaan anggaran untuk pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK harus mendapat persetujuan prinsip dari Komite Pengarah TIK. (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Tim Anggaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan TIK BABX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PASAL 16 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pernbangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi TIK. BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT PASAL 17 Dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK, masyarakat berhak: a. mengetahui Renduk TIK; b. mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan TIK; c. berperan serta dalam proses perencanaan TIK; dan d. mendapat pelayanan yang lebih baik dari pembangunan dan pengembangan TIK; c. berperan serta dalam proses perencanaan TIK; dan d. mendapat pelayanan yang lebih baik dari PASAL 18 Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK meliputi: a. pemberian masukan berupa informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pendayagunaan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi; b. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/ tau bantuan tenaga ahli TIK; dan c. kerjasama investasi dalam bidang TIK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan. PASAL 19 Tata cara peranserta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK diatur sebagai berikut: a. pemberian masukan berupa informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pendayagunaan TIK dapat disampaikan melalui akses yang tersedia kepada Gubernur; dan b. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/ atau bantuan tenaga ahli TIK disampaikan secara tertulis kepada Bupati. BAB XII KETENTUAN PENUTUP pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah iru dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
11

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT