PERBUP Kab. Gunungkidul No. 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal
28 ayat (3) huruf c, Pasal 58 ayat (5), Pasal 93, Pasal 105 ayat
(5), Pasal 108 ayat (5), Pasal 119, Pasal 122 ayat (7), Pasal 125
ayat (6), Pasal 137 ayat (4), Pasal 138 ayat (11), Pasal 139 ayat
(7), dan Pasal 140 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun
2023 ;
Materi pokok: Ketentuan Umum, Masa Pajak Dan tahun Pajak, Pendaftaran Dan Pendataan Pajak, Penetapan Besaran Pajak Terutang, Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Pengecualian Obyek Pajak Reklame, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Peraturan Yang Dicabut: a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri B);
b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 Nomor 11);
c. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2017 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2017 Nomor 67);
d. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 90);
e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15
Tahun 2010 tentang Bea Peraturan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 31);
f. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 100); dan
g. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2022 Nomor 37);
Jumlah Halaman: 90 HLM, Lampiran: 37 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai
peran penting dalam peningkatan pelayanan publik dan
perekonomian daerah;
b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah yang berkualitas, perlu didukung
pelaksana pengadaan barang dan jasa yang profesional,
berintegritas, dan menjunjung tinggi kode etik pengadaan
barang dan jasa;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa mengamanatkan bahwa unit
kerja pengadaan barang/jasa memiliki dan menerapkan
kode etik;
d. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 83 Tahun
2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan
perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan
Peraturan Bupati yang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tujuan, Prinsip Dasar Dan Etika Dasar, Kewajiban Dan Larangan, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Pemeriksaan Dan Keputusan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2024
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal
15 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2),
Pasal 31, dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2023 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kewenangan, Kewajiban, dan Tanggung Jawab, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi Tertentu Yang Bisa Mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal, Tata Cara Pemberian Insentif Dan/atau Pemberian Kemudahan, Jangka Waktu Dan Frekuensi, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan, Promosi Penanaman Modal, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah Halaman: 22 HLM, Lampiran: 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelompok Informasi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa hak memperoleh informasi merupakan salah
satu hak asasi manusia dan diseminasi informasi
publik merupakan upaya keterbukaan informasi publik
untuk mengembangkan dan memberdayakan
masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan
pemerintahan yang baik;
bahwa untuk meningkatkan efektivitas diseminasi
informasi publik dan pemberdayaan masyarakat perlu
mengedepankan inisiatif masyarakat yang didukung
oleh Pemerintah Daerah dan seluruh komponen
masyarakat dalam bentuk kelompok
informasi
masyarakat;
bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum terhadap pembentukan kelompok informasi
masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Tugas Dan Fungsi, Kedudukan Dan Kelembagaan, Forum Tingkat Kalurahan, Forum Tingkat Kapanewon, Forum Tingkat Daerah, Pelaksanaan, Pengembangan Dan Pemberdayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Jumlah Halaman: 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Bahwa tata naskah dinas diperlukan untuk menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Jenis, Susunan dan bentuk naskah dinas, Pembuatan Naskah Dinas, Pengamanan Naskah Dinas, Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah Dinas, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Jumlah Halaman : 27 HLM; Lampiran : 62 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa diperlukan suatu pedoman agar pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi pokok : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Nilai Dasar Tambahan Penghasilan Pegawai, Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai Tambahan, Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gununungkidul.
Jumlah halaman : 34 HLM, Penjelasan : 1 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian, Evaluasi, Dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum
sebagaimana diamanatkan dalam pembukaaan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
maka perlu dilaksanakan Program Pembangunan Daerah
yang efektif dan efisien;
b. bahwa Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan program
pembangunan Daerah perlu dilakukan dalam rangka
menjamin pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan
tujuan pembangunan daerah, tata kelola administrasi
pemerintahan yang baik, efektif dan efisien guna mencapai
target pembangunan sesuai dengan perencanaan dan
identifikasi permasalahan serta hambatan;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga
perlu dicabut dan diganti;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor
12,13,14, dan 15;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Jumlah Halaman: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis,
profesional, efektif, dan efisien perlu dilakukan
penyederhanaan birokrasi melalui penyesuaian sistem
kerja;
b. bahwa untuk melakukan penyesuaian Sistem Kerja
diperlukan pengaturan Mekanisme Kerja antara Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan
Fungsional;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, setiap Instansi Pemerintah
harus melakukan pengaturan Penyesuaian Sistem Kerja;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana
teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu
disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit
pelaksana teknis pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Unit Kerja Non Struktural, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 148 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam
Kebakaran
Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2023
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana
teknis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Daerah perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit
pelaksana teknis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan
Pelatihan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai
Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 1 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
