Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan
daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun
rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai
dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi,
misi dan arah pembangunan daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Halaman : 393
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 undang-undang nomor 1 tahun 2022 tetang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 1 Tahun 2022; PP NO 69 Tahun 2010; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 16 Tahun 2021; PP NO 34 Tahun 2021; PP NO 4 Tahun 2023; PP NO 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 7 Tahun 2021.
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
Lampiran File: 134 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8.1 Tahun 2024
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8.1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, maka perlu mengatur Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
berbasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; PermenPAN&RB No. 59 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.16 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 8 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
9 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3.1 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan
Peraturan Bupati Nomor 29.A Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3.1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk tertib administrasi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan adanya Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional;
berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 125 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2022; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 7 tahun 2023; Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penyediaan Dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
8 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2024
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia
termasuk penyandang disabilitas mempunyai
kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama,
sehingga perlu diberikan pelindungan dan pemenuhan
terhadap hak yang dimilikinya;
bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka
mewujudkan kesamaan hak dan kedudukan bagi
penyandang disabilitas menuju kehidupan yang
sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, perlu
dilakukan upaya pelindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas secara terarah dan terencana;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan
perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang
pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Pubik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang NomorPembentukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6801);MenimbangMengingat12 Tahun 2011 tentangPeraturan Perundang-undangan4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5871);7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6757);8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentangKesehatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6897);10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentangKabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6955);11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran NegaraRepubik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lemabaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5357);13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6402);14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajamen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahTahun 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6477);15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178);17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi PenyandangDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6368);18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentangPerencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadapPenghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan HakPenyandang Disabilitas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6399);19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentangAkomodasi yang Layak untuk Peserta Didik PenyandangDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6473);20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentangAkomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitasdalam Proses Peradilan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 174, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6538);21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentangAksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik,dan Perlindungan dari Bencana bagi PenyandangDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6540);22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentangStandar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan ProfesiPekeijaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 744);dan Pengawasan Penyelenggaraan23. Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan MinimalBidang Sosial di Daerah Provinsi dan di DaerahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 868);24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar PelayananMinimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di DaerahKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 868);25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentangAsistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri SosialNomor 2 Tahun 2024 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor 550);26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten LampungSelatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran DaerahKabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);28. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun2023 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, SusunanOrganisasi, serta Tata Keija Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor351).
Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2024.
Halaman : 37
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2024
Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah
perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan
Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan
mengacu pada Peraturan Menteri;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
pelayanan dasar di Bidang Sosial telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diiubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 6955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tantang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Tahun 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pada Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementrian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023
tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 351);
Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2024
Tentang Pedoman Umum Gertak Berahi Spontan (Gerakan Penyerentakan Berahi Sapi Po dan Inseminasi Buatan) Strategi Pengembangan Sapi Po Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Umum Gertak Berahi Spontan (Gerakan Penyerentakan
Berahi Sapi Po dan Inseminasi Buatan) Strategi Pengembangan
Sapi P Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan
sebagai wilayah sumber bibit (Wilsumbit) sapi Peranakan
Ongole (PO) melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor
: 357/Kpts/ PK.040/6/2015;
bahwa dalam rangka mempertahankan Kabupaten
Lampung Selatan sebagai wilayah sumber bibit sapi PO,
maka perlu Upaya meningkatkan populasi dan menjaga
kelestarian sapi Peranakan Ongole (PO) sebagai
komoditas unggulan rumpun sapi lokal (plasma nutfah)
di Kabupaten Lampung Selatan melalui inovasi Gerakan
Penyerentakan Berahi Sapi PO dan Inseminasi Buatan
(GERTAK BERAHI SPONTAN);
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum GERTAK BERAHI
SPONTAN (Gerakan Penyerentakan Berahi Sapi PO dan
Inseminasi Buatan) Strategi Pengembangan Sapi PO
Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangPetemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentangKabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6955);4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :35/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011 tentangPengendalian Temak Ruminansia Betina Produktif(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor434);5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :2841/Kpts/LB.430/8/2012 tentang Penetapan RumpunSapi Peranakan Ongole (PO);6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :04/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013 tentangUnit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor104);7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor46/Permentan/ PK.210/8/2015 Tahun 2015 tentangPedoman Budidaya Sapi Potong yang Baik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1270);8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor61/Permentan/ PK.230/12/2015 Tahun 2015 tentangPemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 1860);9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :18/Permentan/ RC.040/4/2018 Tahun 2018 tentangPedoman Pengembangan Kawasan Pertanian BerbasisKorporasi Petani (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 559);10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan,Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit HewanLainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 130);11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan DayaSaing, dan Pemasaran Hasil Petemakan (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 447);12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor357/Kpts/ PK.040/6/2015 tentang PenetapanKabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah SumberBibit Sapi Peranakan Ongole;13. Keputusan Direktur Jenbderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 611/Kpts/ PK.010/F/01/2023 tentang Petunjuk TeknisKegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Temak sertaPeningkatan Produksi Temak14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenLampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (LembaranDaerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023Nomor 35);15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, SusunanOrganisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (BeritaDaerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023Nomor 226)
Tentang Pedoman Umum Gertak Berahi Spontan (Gerakan Penyerentakan Berahi Sapi Po dan Inseminasi Buatan) Strategi Pengembangan Sapi Po Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
Halaman : 21
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2024
Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum
akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada Peraturan Menteri; bahwa dalam rangka penyelenggaraan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi da Kabupaten/ kota, salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/kota, salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum penegakan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi dampak gangguan keamanan dan ketertiban umum, perlu menetapkan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 2 Tahun 2018; PP NO 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 121 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 59 Tahun 2021; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 3 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2024
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA DI DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk tertib administrasi dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan kerjasama daerah yang didasarkan kepada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keijasama; pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 25 Tahun 2007; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; UU NO 34 Tahun 2024; PP NO 28 Tahun 2018; PP NO 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 22 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 25 Tahun 2020; PEDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama di Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
Lampiran File: 6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2024
KEBIJAKAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategi Daerah Provinsi tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Lampung Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah; berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 18 Tahun 2008; UU NO 25 Tahun 2009; UU NO 32 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 81 Tahun 2012; PERPRES NO 97 Tahun 2017; PERMENDAGRI NO 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2023; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; PERGUB NO 27 Tahun 2022; PERDA NO 2 Tahun 2015; PERDA NO 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Kebijakan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Lampiran File: 19 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
