Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2024

Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kalianda

Tanggal Penetapan

20 September 2024

Tanggal Pengundangan

20 September 2024

Tanggal Berlaku

20 September 2024

Sumber

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 93 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 25 TH 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25,
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati
ABSTRAK:	Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada Peraturan Menteri; bahwa dalam rangka penyelenggaraan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi da Kabupaten/ kota, salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/kota, salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum penegakan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi dampak gangguan keamanan dan ketertiban umum, perlu menetapkan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 2 Tahun 2018; PP NO 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 121 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 59 Tahun 2021; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 3 Tahun 2020. Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024. Lampiran File: 9 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2024

Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT