Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 27 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Daerah Kota Pan... Tahun 2021 No.9.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Daerah Kota Pan... Tahun 2021 No.8.pdf

PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2021

2021

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, Lembaran Daerah KOta Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 21

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/899/Bakuda/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 16 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula dan setelah perubahan; kondisi darurat untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu; Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
15 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Pangkalpinang 7-2021.pdf

pertanggungjawaban - pelaksanaan - apbd ta 2020

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2021/NO. 20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, menegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 7 Tahun 2007; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 18 Tahun 2016; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 18 Tahun 2019; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 7 Tahun 2020; dan PERWAKO PANGKALPINANG No. 57 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat: a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c) Neraca; d) Laporan Operasional; e) Laporan Arus Kas; f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan g) Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut tercantum dalam 20 Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

Abstrak

Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 7 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Gudang

Download file:

Perda Pangkalpinang 6-2021.pdf

penataan - pembinaan - gudang

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2021/NO. 19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

ABSTRAK:

Gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting dalam mendorong kelancaran distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Guna menciptakan kepastian berusaha dan menjamin kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola gudang serta Pemerintah Kota Pangkalpinang, perlu melaksanakan penataan dan pembinaan gudang di wilayah Kota Pangkalpinang. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Gudang, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 9 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 16 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021; Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012; Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang pendaftaran gudang; pencatatan administrasi gudang; penataan gudang; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sanksi. Peraturan ini juga memuat tentang ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Gudang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 8 Tahun 2019 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

Download file:

Perda Pangkalpinang 5-2021.pdf

perubahan - rpjmd - pangkalpinang - 2018-2023

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2021/NO. 18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA PROV KEP BABEL No. 3 Tahun 2017; PERDA PROV KEP BABEL No. 5 Tahun 2020; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 8 Tahun 2007; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 1 Tahun 2012; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 18 Tahun 2016; dan PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 8 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang: beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang diubah, yaitu Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; dan ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018- 2023
14 hlm. (Penjelasan 5 hlm)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG BIDANG PENATAAN RUANG

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 8 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Sekitar Kawasan Pelabuhan Pangkalbalam
PERDA Kota Pangkal Pinang No. 7 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Wisata Tanjung Bunga
PERDA Kota Pangkal Pinang No. 6 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Industri Ketapang
PERDA Kota Pangkal Pinang No. 5 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pasar dan Sekitarnya

Download file:

Perda Pangkalpinang 4 - 2021.pdf

pencabutan - perda - bidang - penataan ruang

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2021/NO. 17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG BIDANG PENATAAN RUANG

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, maka terhadap beberapa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang bidang penataan ruang, materi sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tersebut, sehingga perlu dilakukan pencabutan
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2019; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 2 Tahun 2011; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 1 Tahun 2012;PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan yang menyatakan bahwa beberapa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yaitu: (1) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pasar dan Sekitarnya; (2) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Industri Ketapang; (3) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Wisata Tanjung Bunga; dan (4) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Sekitar Kawasan Pelabuhan Pangkalbalam; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
7 hlm. (Penjelasan 2 hlm.)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA PANGKALPINANG

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkalpinanng

Download file:

Perda Pangkalpinang 3 - 2021.pdf

perubahan - penyelenggaraan - perhubungan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2021/NO. 16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA PANGKALPINANG

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perparkiran dalam upaya menciptakan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas di Kota Pangkalpinang, dan juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, untuk mengatasi kelancaran dan keselamatan berlalu lintas tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang yang diubah, yaitu: Ketentuan angka 1, angka 6, dan angka 34, angka 71 diubah dan di antara angka 20 dan angka 21 disisipkan angka 20a; Ketentuan Pasal 194 diubah; Ketentuan Pasal 196 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 199 diubah; Ketentuan Pasal 200 diubah; Ketentuan Pasal 205 diubah; Ketentuan Pasal 206 diubah; Ketentuan huruf d Pasal 207 diubah; Ketentuan Pasal 208 diubah; Ketentuan Pasal 210 diubah; Ketentuan Pasal 216 diubah; Ketentuan Pasal 219 ditambahkan 1 (satu) ayat; dan Ketentuan ayat (2) Pasal 241 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang
24 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Abstrak

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Download file:

Perda Pangkalpinang 2 - 2021.pdf

perubahan - ketahanan - pangan

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2021/NO. 15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan perlu pengaturan lebih lanjut beberapa hal penting diantaranya cadangan pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, sistem informasi pangan dan gizi serta peran serta masyarakat. Berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959' UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 22 Tahun 2009; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang diubah, yaitu: ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat; Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat; Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 12 diubah; dan ketentuan Pasal 13 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
12 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERDA Kota Pangkal Pinang No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Download file:

Perda Pangkalpinang 1 - 2021.pdf

PERUBAHAN - RETRIBUSI - JASA - Umum

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2021/NO. 14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan mengacu dalam Pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menyebutkan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Pemakaman menyebutkan bahwa atas pelayanan izin penggunaan tanah makam, perizinan, penggunaan sarana pelayanan pemakaman milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi yang besaran tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa umum.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 105 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 7 Tahun 2007; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 16 Tahun 2011; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 18 Tahun 2016; PERDA KOTA PANGKALPINANG No. 16 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Jasa Umum, yang diubah yaitu: di antara angka 48 dan angka 49 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 48a; Ketentuan Pasal 2 angka 9 dan angka 11 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah; Dalam ketentuan BAB III Nama Dan Obyek Retribusi Jasa Umum ada penambahan bagian; Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A; Ketentuan Pasal 19 diubah; Dalam ketentuan BAB V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, ada penambahan bagian; Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A; Ketentuan Pasal 30 diubah; Dalam ketentuan BAB VII Struktur dan Besarnya Tarif, ada penambahan bagian; Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A; Ketentuan Pasal 34A diubah menjadi Pasal 34B;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Jasa Umum.
18 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 55 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Abstrak

Download file:

Peraturan Walikota Kota P...istik Integratif.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.