Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 78 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. DIY No. 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Download file:

17604_2022pg0034048.pdf

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK AIR PERMUKAAN

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2022/NO.49

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Pajak; Penghapusan Piutang PKB, BBNKB, dan BAP;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 16 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Dicabut dengan

Pergub Prov. DIY No. 90 Tahun 2024 tentang Tarif Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Diubah sebagian dengan

PERGUB No. 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
PERGUB No. 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang RIncian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Mengubah

PERGUB No. 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Download file:

17605_2022pg0034046.pdf

RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

2022

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46, BD.2022/NO.47

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

ABSTRAK:

a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; b. bahwa sehubungan dengan adanya obyek pendapatan baru pada Dinas Kelautan dan Perikanan, penggantian jenis penggandaan arsip dan operasionalisasi diorama pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, penambahan parameter pengujian laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, obyek pendapatan baru pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset, obyek pendapatan baru pada Dinas Kebudayaan, serta adanya kontribusi pembayaran listrik dari Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Cabang Pembantu Malioboro dan Sekretariat bersama Kartamantul, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai struktur dan besarab tarif pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 34 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Analisis Dampak pada Warisan Budaya

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

17554_2022pg0034044.pdf

ANALISIS DAMPAK PADA WARISAN BUDAYA

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD.2022/NO.45

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Dampak pada Warisan Budaya

ABSTRAK:

a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai adiluhung Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig yang perlu dijaga dan terus dilestarikan; b. bahwa untuk melindungi dan mempertahankan nilai penting warisan budaya secara berkelanjutan, kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilengkapi instrumen pengendali berupa Analisis Dampak Pada Warisan Budaya; c. bahwa peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur mengenai Analisis Dampak pada Warisan Budaya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Dampak Pada Warisan Budaya;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tata Cara Penyusunan; Pelaksanaan; Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi, Pelaporan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 37 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. DIY No. 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Penghargaan Atau Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap

Download file:

17495_2022pg0034040.pdf

PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2022/NO.41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, peran Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan bangsa, perlu untuk terus dipelihara dan ditingkatkan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas, perlu dilakukan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; c. bahwa berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa Pegawai NegerI Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan; d. bahwa Pasal 11 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa ketentuan mengenai penghargaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Gubernur;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Penghargaan; Bentuk Penghargaan; Kriteria Penerima Penghargaan; Tim Penilai; Tata Cara Pemberian Penghargaan;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 12 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan

Abstrak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Pergub Prov. DIY No. 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;
Pergub Prov. DIY No. 84 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;

Mencabut

PERGUB Prov. DIY No. 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan
PERGUB Prov. DIY No. 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan
PERGUB Prov. DIY No. 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat

Download file:

Pergub No 39 Tahun 2022.pdf

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU, DAN BATUAN

2022

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 39, BD.2022/NO.40

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan

ABSTRAK:

a. kekayaan alam tak terbarukan berupa mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan merupakan modal penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yang perlu dikelola dengan falsafah hamemayu hayuning bawono; b. bahwa berdasarkan delegasi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu disusun pedoman kegiatan usaha pertambangan bagi para pemangku kepentingan; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melaksanakan pemberian, pembinaan, dan pengawasan Perizinan Berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; WIUP; IUP Eksplorasi; IUP Operasi Produksi; IPR; Surat Izin Penambangan Batuan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; IUJP untuk Penjualan; Penggunaan Jalan Pertambangan; Penggunaan Tanah untuk Usaha Pertambangan; Pengendalian Produksi dan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis Tertentu dan Batuan; Pembinaan; Pengawasan; Sanksi Administratif; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 86 HLM; Lampiran: 91 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERGUB No. 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Download file:

Pergub DIY No 38 Tahun 2022.pdf

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD.2022/NO.39

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

ABSTRAK:

a. bahwa pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021; . Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai pengertian, kewenangan, dan ketentuan perizinan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran: 203 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

pg diy 35 2022.pdf

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2022/NO.35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal; b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan pemenuhan terhadap prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas; c. bahwa Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja merupakan instrumen untuk tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019;
Materi Pokok: mengatur mengenai besaran harga dan standar biaya

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 52 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERGUB No. 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023

Download file:

pg diy 34 2022.pdf

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD.2022/NO.34

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal; b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah; c. bahwa selain standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah; d. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan anggaran pada tahun anggaran 2023 serta untuk menyesuaikan nomenklatur standar satuan harga agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan standar satuan harga dan standar biaya umum; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peratruran ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020;
Materi Pokok: mengatur mengenai harga barang, rincian, dan penjelasan harga satuan yang berlaku di daerah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 1331 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Abstrak

Arsip

Download file:

Pergub No 33 Tahun 2022.pdf

PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD.2022/NO.33

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Koleksi Perpustakaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Koleksi Perpustakaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggara Perpustakaan dan Jenis Perpustakaan; Jenis Koleksi dan Jumlah Standar Koleksi; Tahapan Pengembangan Koleksi; Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaan; Pelestarian Koleksi; Pencatatan dan Penghapusan Aset; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 25 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Perpustakaan Digital

Abstrak

Pendidikan

Download file:

17551_2022pg0034032.pdf

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2022/NO.32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Perpustakaan Digital

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Perpustakaan Digital;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraa Perpustakaan Digital; Jenis Perpustakaan Digital; Pengembangan Perpustakaan Digital; Pengamanan Perpustakaan Digital; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Jumlah Halaman: 20 HLM

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT