Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggara Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan Marka Jalan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman ,
tertib dan disiplin dalam berlalu lintas diperlukan upaya dari
pemerintah daerah melalui penyelenggaraan lalu lintas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara , Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan ;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas ;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014
tentang Rambu Lalu Lintas ;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014
tentang Marka Jalan ;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018
tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Tahun
Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
1.Ketentuan Umum;
2.Maksud,Tujuan,dan Prinsip;
3.Besaran Alokasi Dana Desa;
4.Penggunaan Alokasi Dana Desa;
5.Penyaluran Alokasi Dana Desa;
6.Pengelolaan dan Pelaporan;
7.Pembinaan dan Pengawasan; dan
8.Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan DAD II.D.2 huruf e angka
91 dan huruf (angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah;
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Iamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;
Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.Ketentuan Umum;
2.Hibah;
3.Bantuan Sosial;
4.Monitoring dan Evaluasi;
5.Ketentuan Lain-lain;
6.Ketentuan Peralihan; dan
7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
51 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7), Pasal 25
ayat 3 Pasal 57 ayat 2, Pasal 3 ayat 7 , Pasal 67 ayat 12. Pasal
115 ayat (3), Pasal 120 ayat (3), Pasal 120 ayat (3), Pasal 136
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2021
tentang Pengelolaan barang Milik daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1.Ketentuan Umum;
2.Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola BMD;
3.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD;
4.Pengadaan;
5.Pengunaan;
6.Penilaian;
7.BMD Berupa Rumah Negara; dan
8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
117 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan
upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya;
Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undapg Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Angganan Badan Layanan Umum;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
1.Ketentuan Umum;
2.Maksud dan Tujuan;
3.Prinsip Tata Kelola;
4.Tata Kelola Korporasi;
5.Pejabat Pengelola;
6.Dewan Pengawas;
7.Organisasi Pelaksana;
8.Pengelolaan SDM;
9.Kerahasiaan Informasi Medis; dan
10.Hak dan Kewajiban Medis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
68 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban
masyarakat untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Daerah dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan di Daerah Kabupaten Lamandau:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah;
Ruang lingkup pengaturan ini meliputi:
a. keanggotaan dan tugas Forkopimda dan Fokopimcam;
b. hubungan kerja, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan;
c. insentif; dan
d. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pengurangan Atau Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (Satu)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian
nasional dan mewujudkan percepatan pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Lamandau, diperlukan langkah-langkah
kebijakan khususnya di bidang perekonomian, dan
sektor perdagangan untuk menghadapi pemulihan
perekonomian dan/atau stabilitas sebagai kesinambungan
dari kebijakan sebelumnya;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah;
Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (Satu);
Mengubah ketentuan Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Lamandau Nomor 70 Tentang Pemberian Pengurangan Atau Keringanan Retribusi Daerah Bagi Pedagang Pasar Induk Nanga Bulik dan Pasar Rakyat Nanga Bulik 1 (Satu)
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pembayaran Pasien Tidak Mampu Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang adil dan merata perlu dilakukan kebijakan
pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak
mampu;
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional ;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang
Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum
Daerah ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Lamandau;
1.Ketentuan Umum;
2.Penerima Bantuan;
3.Pelayanan Kesehatan;
4.Verifikasi Jaminan Kepesertaan dan Verifikasi Klaim Pelayanan Kesehatan;
5.Pengajuan dan Pencairan Klaim;
6.Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
7.Pendanaan; dan
8.Ketentuan Lain-lain;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah ;
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 / PMK .05 / 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengadaan Barang / Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamandau ;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
1.Ketentuan Umum;
2.Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa;
3.Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
4.Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
5.Pendanaan; dan
6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
pengelolaan pembangunan dan pencapaian sasaran
pembangunan daerah, diperlukan sinergi perencanaan
program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah
daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan
sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang ;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi , dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
1.Ketentuan Umum;
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
4.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
