Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan sehingga harus dijaga kelestariannya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan
UU no.5 Tahun 1990; UU no.10 Tahun 1999; UU no.41 Tahun 1999; UU no.24 Tahun 2007; UU no.32 Tahun 2009; UU no.41 Tahun 2009; UU no.18 Tahun 2013; UU no.23 Tahun 2014; UU no.30 Tahun 2014; UU no.39 Tahun 2014; PP no.41 Tahun 1999; PP no.4 Tahun 2001; PP no.45 Tahun 2004; PP no.21 Tahun 2008; PP no.71 Tahun 2014; Instruksi Presiden no. 3 Tahun 2020; Permendagri no.33 tahun 2006; Permenlhk no.10 Tahun 2010; Permenlhk no.P32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016;Permentan no.5 Tahun 2018; Per. Kepala BNPB no.24 Tahun 2010; Per Kepala BNPB no. 3Tahun 2016;Perda no.3 Tahun 2014; Perda no.1 Tahun 2018; Pergub no.39 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan; Kesadaran Masyarakat; Sanksi Administratif; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
11 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bengkayang No. 30 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
PERBUP Kab. Bengkayang No. 22 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
Mengubah
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 perlu percepatan penyesuaian dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) serta penanganan pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 Tahun 2004; UU no.15 tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.56 Tahun 2005; PP no.71 Tahun 2010; PP no.2 Tahun 2012; PP no.12 Tahun 2017; PP no.18 Tahun 2017; PP no.12 Tahun 2019; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.32 Tahun 2011; Permendagri no.33 Tahun 2019; Permendagri no.20 Tahun 2020; Permenkeu no.19/PMK.07/2020/ Permenkeu no.35/PMK.07/2020; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016; Perda no.13 Tahun 2019;
peraturan ini merubah Peraturan Bupati Bengkayang nomor 1 Tahun 2020 pada penjabaran anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
merubah Peraturan Bupati Bengkayang nomor 1 Tahun 2020
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.6 tahun 2014; PP no.43 Tahun 2014; PP no.60 tahun 2014; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.44 tahun 2016; Permendagri no.20 Tahun 2018; PerLKPBJP no.12 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan umum; Tata Nilai Pengadaan; Ruang Lingkup pengadaan; Para Pihak; Perencanaan pengadaan; Persiapan Pengadaan; Pelaksanaan Pengadaan; Pembayaran Prestasi kerja; Keadaan Kahar; Pelaporan dan Serah terima; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan lain-lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
18 halaman peraturan dan 27 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bengkayang No. 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS JASA KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS,DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan tenaga medis di setiap unit pelayanan kesehatan
UU no.10 Tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 Tahun 2004; UU no.15 Tahun 2004; UU no.29 Tahun 2004; UU no.25 Tahun 2009; UU no.36 Tahun 2009; UU no.44 Tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; UU no.36 Tahun 2014; PP no.23 Tahun 2005; PP no.53 Tahun 2010; PP no.18 Tahun 2016; PP no.12 Tahun 2019; PP no.31 Tahun 2019; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permenkes no.1438/Menkes/Per/IX/2010; Permendagri no80 Tahun 2015; Permendagri no80 Tahun 2015; Permendagri no.79 Tahun 2018; Permenkesri no.36 Tahun 2019; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 tahun 2016; Perbup no.34 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; Tambahan Penghasilan; Pengawasan dan Pembinaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
12 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bengkayang No. 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERBASIS AKRUAL
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan management Letter dari Badan Pemeriksa keuangan Perihal Permasalahan Hasil Pemeriksaan Intern Nomor :11/Interim/BKY/02/2020 perlu dilakukan revisi Kebijakan Akuntansi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan terkait dengan batasan ni9lai maksimal persentase perbaikan aset tetap yang berpengaruh terhadap penambahan masa manfaat aset tetap
UU no.10 Tahun 1999; UU no.17 tahun 2003; UU no.1 Tahun 2004; UU no.15 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no. 12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; PP no.39 Tahun 2007; PP no.71 Tahun 2010; PP no.12 Tahun 2019; Permendagri no.13 Tahun 2006; Permendagri no.80 Tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2007; Perda no.11 Tahun 2016;
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati Bengkayang nomor 30 Tahun 2014 pada kebijakan akuntansi aset
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
merubah Peraturan Bupati Bengkayang nomor 30 Tahun 2014
4 halaman peraturan dan 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa sehingga perlu ditindaklanjuti.
UU no.10 tahun 1999; UU no.17 Tahun 2003; UU no.12 Tahun 2011; UU no.6 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.43 Tahun 2014; PP no.60 Tahun 2014; Perpres no.157 Tahun 2014; Permendagri no.114 tahun 2014; Permendagri no.80 Tahun 2015; Permendagri no.20 Tahun 2018; Permendesapdtt no.11 Tahun 2019; Permenkeu no.205/PMK.07/2019; Permendesapdtt no.13 tahun 2019; Perda no.6 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur ketentuan umum; Desa penerima Dana Desa; Penetapan Rincian Dana Desa; Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa; Prioritas penggunaan dana desa; Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa; Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
15 halaman peraturan dan 26 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
UU no.10 Tahun 1999; UU no.12 Tahun 2011; UU no.23 Tahun 2014; UU no.30 Tahun 2014; PP no.60 tahun 2008; Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2008; PP no.12 tahun 2017; Permendagri no.23 Tahun 2007; permendagri no.80 Tahun 2015; Perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Prinsip penerapan manajemen risiko; Penyelenggara manajemen risiko; Strategi penerapan manajemen risiko; Proses manajemen risiko; Rencana tindak pegendalian; Evaluasi dan pelaporan; Ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
9 Halaman termasuk 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bengkayang No. 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi perangkat Daerah diarahkan untuk menciptakaan organisasi yang efisien , rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerimtahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
UU no.10 Tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.18 Tahun 2008; UU no.43 Tahun 2008; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.18 Tahun 2016; PermenLH no.19 Tahun 2008; PermenLH no.20 tahun 2008; PermenLH no.6 tahun 2009; PermenLH no.9 tahun 2011; Permendagri no.80 tahun 2015; PermenPUPR no32 Tahun 2016; PermenLHK no.P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Perda no.11 Tahun 2016;
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati no 36 tahun 2016 pada ketentuan Bab II bagian ketiga;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
merubah Peraturan Bupati no 36 tahun 2016
8 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa penataan organisasi daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif , rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan pearturan perundang-undangan yang berlaku
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU nmo.43 Tahun 2008; UU no 12 tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; PP no.18 Tahun 2016; PP no.11 Tahun 2017; Perpres no.12 Tahun 2010; Permendagri no.80 Tahun 2015; Perda no.11 Tahun 2016;
Peraturan ini merubah Peraturan Bupati no.8 Tahun 2019 pada Ketentuan Bab II bagian ketiga dan ketentuan Bab II bagian kedelapan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
merubah Peraturan Bupati no.8 Tahun 2019
5 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bengkayang No. 37 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten bengkayang , perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Daerah tertinggal Kabupaten Bengkayang.
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 tahun 2004; UU no.33 tahun 2004; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.11 Tahun 2017; PP no.18 tahun 2016; permendagri no.80 tahun 2015; perda no.11 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
18 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
