Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2020
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS JASA KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS,DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakPeraturan ini mengatur ketentuan umum; Tambahan Penghasilan; Pengawasan dan Pembinaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2020 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS JASA KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER SPESIALIS,DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG BERTUGAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Bengkayang
Nomor
11
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Bengkayang
Tanggal Penetapan
13 Februari 2020
Tanggal Pengundangan
13 Februari 2020
Tanggal Berlaku
13 Februari 2020
Sumber
BD.2020/NO.11,LL KAB. BENGKAYANG: 16 HLM
Subjek
HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Bidang
Halaman ini telah diakses 268 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Dicabut dengan :
-
PERBUP Kab. Bengkayang No. 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Profesi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan