Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 189 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021

STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI

APBD Kepegawaian, Aparatur Negara Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas peraturan bupati nomor 7 tahun 2021 Tentang standar biaya umum nagari dan biaya perjalanan dinas Di lingkungan pemerintahan nagari

Download :
Perbup No 7 Tahun 2021.pdf

Abstrak

standar biaya-nagari-biaya perjalanan dinas

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM NAGARI DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI

ABSTRAK:

a. bahwa agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Nagari, perlu menetapkan Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Nagari; b. bahwa dalam rangka efekstifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang tercantum dalam kegiatan Pemerintahan Nagari, perlu disusun Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Nagari; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Nagari;
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini memuat VI Bab dan 18 Pasal serta II Lampiran. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1-Pasal 2; Bab II Standar Biaya Umum Pasal 3; Bab III Standar Biaya Perjalanan Dinas Pasal 4-Pasal 13; Bab IV Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pasal 14-Pasal 15; Bab V Pertanggungjawaban Pasal 16; Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 17-Pasal 18. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai standar dalam penetapan besaran belanja keuangan Nagari dan biaya Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintahan Nagari.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Nagari Berita Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Nagari dan Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Nagari.
34 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2023

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Administrasi dan Tata Usaha Negara APBD

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengubah :

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Download :
Perbup no 7 tahun 2023.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara - APBD

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-273-2023 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023, dimana Pemerintah Kabu paten Padang Pariaman diberikan Bantuan Keuangan Khusus pada APBD Tahun 2023; bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan Pergeseran Anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 51) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati : a. Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 1); b. Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 3). diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 11 (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan setelah pergeseran menjadi sebesar Rp 54.538.434.812 (lima puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas : a. Pendapatan Bagi Hasil; dan b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.238.434.812 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman No. 7 Tahun 2017

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG AKADEMI PERAWAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kesehatan

Download :
7. Perda Nomor 7 Ttg Pencabutan Perda Akper.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda No. 8 Tahun 2018.pdf

Abstrak

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018, dengan perubahan sebagai berikut : Pasal 1 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan a. Semula Rp. 1.412.992.590.829,30 b. Bertambah/berkurang Rp. 16.167.522.821,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.466.361.930.430,30 2. Belanja a. Semula Rp. 1.445.716.890.974,03 b. Bertambah/berkurang Rp. (181.067.513,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.482.769.644.067,46 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (16.407.713.637,16) 3. Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan a. Semula Rp. 50.756.333.971,32 b. Bertambah/berkurang Rp. (23.848.620.334,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.907.713.637,16 Pengeluaran Pembiayaan a. Semula Rp. 18.000.000.000,00 b. Bertambah/berkurang Rp. (7.500.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 16.407.713.637,16 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. (0,00) PASAL 2 (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 117.735.858.381,30 2. Bertambah/berkurang Rp. (9.732.709.832,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 108.003.148.549,30 b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 1.109.717.566.000,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.111.120.813.471,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 222.740.953.228,00 2. Bertambah/berkurang Rp. 24.497.015.182,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 247.237.968.410,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf a. terdiri dari : 1. Pendapatan Pajak Daerah a. semula Rp. 40.900.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 675.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 41.575.000.000,00 2. Hasil Retribusi Daerah a. semula Rp. 15.440.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (10.724.990.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.715.010.000,00 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan a. semula Rp. 7.740.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (1.948.985.249,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.791.014.751,00 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah a. semula Rp. 53.655.858.381,30 b. bertambah/berkurang Rp. 2.266.265.417,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 55.922.123.798,30 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat1 huruf b. terdiri dari : 1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak a. semula Rp. 14.144.579.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.403.247.471,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 14.547.826.471,00 2. Dana Alokasi Umum a. semula Rp. 769.827.010.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 769.827.010.000,00 3. Dana Alokasi Khusus a. semula Rp. 325.745.977.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 325.745.977.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c terdiri dari : 1. Pendapatan Hibah a. semula Rp. 71.183.119.228,00 b. bertambah/berkurang Rp. (3.492.984.818,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 67.690.134.410,00 2. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 52.449.990.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.788.444.812,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 54.238.434.812,00 3. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus a. semula Rp. 16.500.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 16.500.000.000,00 4. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya a. semula Rp. 0,00 b. bertambah/berkurang Rp. 26.510.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 26.510.000.000,00 5. Pendapatan Lainnya a. semula Rp. 800.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (308.444.812,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 491.555.188,00 6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah a. semula Rp. 81.807.844.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 81.807.844.000,00 PASAL 3 (1). Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : A. Belanja Tidak Langsung a. semula Rp. 835.408.756.622,32 b. bertambah/berkurang Rp. (10.431.860.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 824.976.895.922,16 B. Belanja Langsung a. semula Rp. 647.541.954.958,30 b. bertambah/berkurang Rp. 10.250.793.187,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 657.792.748.145,30 (2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 646.805.822.181,05 b. bertambah/berkurang Rp. (10.300.761.700,16) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 636.505.060.480,89 B. Belanja Hibah a. semula Rp. 13.782.962.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.401.200.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 15.184.162.000,00 C. Belanja Bantuan Sosial a. semula Rp. 5.765.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (275.000.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 5.490.000.000,00 D. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 7.489.000.000,00 b. bertambah/berkurang Rp. (2.859.999.000,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.629.001.000,00 E. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa a. semula Rp. 161.023.913.412,00 b. bertambah/berkurang Rp. 1.102.700.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 162.126.613.412,00 F. Belanja Tidak Terduga a. semula Rp. 542.059.029,27 b. bertambah/berkurang Rp. 500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.042.059.029,27 (3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b. terdiri dari : A. Belanja Pegawai a. semula Rp. 24.462.012.384,00 b. bertambah/berkurang Rp. 35.022.248.698,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 10.560.236.314,00 B. Belanja Barang dan Jasa a. semula Rp. 317.654.195.343,30 b. bertambah/berkurang Rp. (11.290.864.266,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 306.363.331.077,30 C. Belanja Modal a. semula Rp. 305.425.747.231,00 b. bertambah/berkurang Rp. 10.981.421.139,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 316.407.168.370,00 dan perubahan lainnya

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021

PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN-LABORATORIUM-LINGKUNGAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan guna mendapatkan data yang abash tentang parameter kualitas lingkungan diperlukan penyelenggaraan laboratorium lingkungan; b. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, diperlukan suatu aturan mengenai peraturan pengelolaan laboratorium lingkungan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a, huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/ 2010, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016,
SISTEMATIKA PERATURAN INI SEBAGAI BERIKUT: KETENTUAN UMUM , SARANA DAN PRASARANA, JENIS PELAYANAN, KETENTUAN PENGUJIAN, PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2017

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

Pendidikan Struktur Organisasi

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2018

Pemberian Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

tunjangan khusus - pengelola keuangan daerah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa mengingat tingginya beban kerja dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Pengelola Keuangan Daerah perlu diberikan tunjangan khusus kepada Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaanya kepada Sekretaris Daerah dan kepala SKPKD selaku PPKD, dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, maka khusus BPKD selain sebagai kepala OPD juga sebagai kepala PPKD sehingga memiliki kelebihan beban kerja, resiko kerja serta tanggungjawab dalam rangka meningkatkan kinerja, menunjang disiplin dan tertib administrasi serta meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam mengelola keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 49 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 1980; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010; Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017; Perbup Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2017; Perbup Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2017;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan khusus pengelola keuangan daerah yang memuat ketentuan umum; maksud pemberian tunjangan khusus pengelolaan keuangan daerah; penerima tunjangan khusus pengelolaan keuangan daerah; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2022

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Administrasi dan Tata Usaha Negara Badan Layanan Umum

Download :
PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2022 FULL.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Badan Layanan Umum

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota; bahwa keberadaan air yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penyediaan air, memerlukan penyelenggaraan rencana induk sistem penyediaan air minum yang transparan, efektif dan parsipatif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2040;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 - 2040, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT: 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI 3. JANGKA WAKTU 4. PENYELENGARA 5. PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN 6. SISTEMATIKA RI SPAM 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
923 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup no 8 tahun 2023.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota merupakan salah satu penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah sehingga perlu dijabarkan pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022
Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah. Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Daerah bertujuan untuk : a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah; b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan; c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundangundangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023.
12 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.