Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 609 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERWAL_30_Perubahan_Kedua...ak_Keuangan_DPRD.pdf

gaji tunjangan honorarium

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa uang jasa pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat; b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2017 belum mengatur ketentuan terkait pemberian uang jasa pengabdian, maka peraturan walikota tersebut perlu diubah; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 ; 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2017
materi pokok: Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 35) disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 20A. memuat uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri;
jumlah 4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 28 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA KECIL

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Monopoli dan Persaingan Usaha

Download file:

PERWAL_28_KEMITRAAN_USAHA_KECIL.pdf

perdagangan usaha

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA KECIL

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Usaha Kecil;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; 7.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017; 8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/9/2014 ; 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013;
materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Usaha Kecil. memuat antara lain: ketentuan umum; prinsip kemitraan; bentuk kemitraan; pelaksanaan kemitraan; pembinaan; pelaporan; monitoring dan evaluasi; pembiayaan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
jumlah 9 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 26 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Kediri No. 58 Tahun 2020 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Download file:

PERWAL_26_Tahun_2021_ttg_...ran_APBD_TA_2021.pdf

apbd

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dengan adanya penambahan anggaran dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur serta penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 8.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; 15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 17.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ; 24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 25.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 27.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 37.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020; 38.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; 39.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2020; 40.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006; 41.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010; 42.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010; 43.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011; 44.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012; 45.Peraturan Daerah Kota Kediri 5 Tahun 2012; 46.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012; 47.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2014; 48.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016; 49.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2017; 50.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2017; 51.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019; 52.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2020; 53.Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2020; 54.Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020;
materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
merubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
jumlah 18 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 25 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWAL_25_PEMBERIAN_UANG_LEMBUR_18_April.pdf

honorarium

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 25

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja lembur, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan kerja lembur; b. bahwa pedoman pelaksanaan kerja lembur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2019 belum mengatur mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga peraturan walikota tersebut perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Kerja Lembur Bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; ketentuan kerja lembur; besaran uang lembur; prosedur dan tata cara pembayaran uang lembur; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 12 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG MAKAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

APBD Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWAL_24_PEMBERIAN_UANG_MAKAN_18_April.pdf

gaji tunjangan honorarium

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN UANG MAKAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, perlu untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pemberian uang makan bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Kediri; b. bahwa pedoman pemberian uang makan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 belum mengatur ketentuan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga peraturan walikota tersebut perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Materi pokok: emngatur mengenai Pemberian Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; pemberian dan pembayaran uang makan; prosedur dan tata cara pembayaran uang makan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Makan, Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinta Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Kediri No. 12 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Download file:

PERWAL_23_Perubahan_Perwa...020_ttg_PPDB_FIX.pdf

pendidikan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, maka beberapa ketentuan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 ; 9. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020
Materi pokok: mengatur mengenai mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. memuat antara lain: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah; 2. Ketentuan Pasal 14 diubah; 3. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah; 4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
merubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
jumlah 5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

PERWAL_22_Tahun_2021_ttg_...ttg_Hibah_Bansos.pdf

hibah

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. antara lain: 1. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 27 diubah; 2. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2A); 3. Ketentuan Pasal 36A ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4A);

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
merubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
jumlah 7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

PERWAL_20_TAHUN_2021_ttg_Perwal_Pedoman_PPID.pdf

informasi_dokumentasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 20

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Kediri; b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan perundang-undangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 ; 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 ; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri; memuat antara lain: ketentuan umum; akses informasi dan dokumentasi publik; hak dan kewajiban; PPID; kelembagaan, tugas, kewenangan; SOp PPID; daftar infoemasi dan dokumentasi publik; laporan layanan informasi dan dokumentasi; PLID; mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi; pembinaan dan pengendalian penataan PLID; keeratan dan sengketa informasi; pendanaan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
jumlah 23 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Abstrak

COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Kediri No. 32 Tahun 2020 tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Download file:

PERWAL_18_TAHUN_2021_ttg_...sehatan__terbaru.pdf

pengendalian COVID 19

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penegasan penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan, maka ketentuan penggunaan masker sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu diubah kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ; 9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020;
Materi Pokok: mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. antara lain: 1. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 6 diubah; 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 dihapus;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL_17_TAHUN_2021_ttg_...il_fix_satpol_pp.pdf

perlindungan_masyarakat

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 2021

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara; b. bahwa satuan perlindungan masyarakat di Kota Kediri sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; 6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016
Materi pokok: mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat. memuat antara lain: ketentuan umum; pengorganisasian; tugas, hak dan kewajiban; pemberdayaan; peningkatan kapasitas; pembinaan; pelaporan; monitoring dan evaluasi; pendanaan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
jumlah 27 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT