RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD. 2020/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021
ABSTRAK:
-Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KErja Pemerintah Daerah;
-Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021.
-UU No. 7 Drt Tahun 1956
-UU No. 17 Tahun 2003
-UU No. 25 Tahun 2004
-UU No. 33 Tahun 2004
-UU No. 23 Tahun 2014
-PP No. 5 Tahun 1982
-PP No. 10 Tahun 1986
-PP No. 8 Tahun 2008
-PP No. 12 Tahun 2019
-Permendagri No. 13 Tahun 2006
-Permendagri No. 86 Tahun 2017
-Permendagri No. 40 Tahun 2020
-Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2011
-Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Peraturan Daerah Tahun 2021 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah DAerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas daerah pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang disusun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2020
perubahan ketiga atas peraturan bupati langkat nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2020/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Mempercepat Penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa , persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setap Desa Tahun 2020 perli dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
UU No. 7 Drt Tahun 1956, UU No.6 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 5 tahun 1982, PP No. 10 Tahun 1986, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 78 Tahun 2019, Permenkeu No. 78 Tahun 2019, Permenkeu No. 50/PMK.07/2017, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permenkeu No. 35/PMK.07/2020, Perda Kab. Langkat No. 29 tahun 2007, Perda Kab. langkat No. 6 Tahun 2016, Perda Kab. Langkat No. 12 Tahun 2019, Perbup langkat No. 55 tahun 2016, Perbup Langkat No. 42 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 476 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar Barang Pengelola Menurut Penggolongan dan kodefikasi barang maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
UU No. 7 Drt tahun 1956, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 5 tahun 1982, PP No. 10 Tahun 1986, PP No. 27 tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 137 tahun 2017, Perda Kab. Langkat No. 28 Tahun 2007, Perda Kab. Langkat No. 29 Tahun 2007, Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kodefikasi Barang; Kode Lokasi; Kode Register; Pendanaan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2020
penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Tata cara Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor. 24 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-Kanak, Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama dipandang belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di Kabupaten Langkat sehingga perlu direvisi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
UU No. 7 Drt Tahun 1956, UU No. 20 Tahun 2003, UU Nomor 23 tahun 2014, PP No. 5 Tahun 1982, PP No. 10 Tahun 1986, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, Permendikbud No. 22 Tahun 2016, Permendikbud No. 44 Tahun 2019, Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2016
Dalam Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara PPDB; Pelaksanaan PPDB; Pendataan Ulang; Perpindahan Peserta Didik; Pelaporan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Perbup Langkt Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2020
perubahan kedua atas peraturan bupati langkat nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Penanganan Dampak Covid-19 dapat berupa BLT Dana Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
UU No. 7 Drt Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 1982, PP No. 10 Tahun 1986, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 tahun 2014, Perpres No. 78 Tahun 2019, Permenkeu No. 50/PMK.07/2017, Permenkeu No. 193/PMK.07/2018, Permendagri No. 20 tahun 2018, Permenkeu No. 35/PMK.07/2020, Perda Kab. Langkat No. 29 tahun 2007, Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2016, Perda Kab. Langkat No. 12 Tahun 2019, Perbup Langkat No. 55 Tahun 2016, Perbup Langkat No. 42 Tahun 2019.
dalam Perbup ini mengatur tentang Perbuahan kedua atas peraturan bupati nomor 10 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten langkat tahun anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (4) Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan besaran tunjangan BPD.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup Langkat tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
1. UU no 7 Drt tahun 1956
2. UU no 6 tahun 2014
3. UU no 23 tahun 2014
4. PP no 5 tahun 1982
5. PP no 10 tahun 1986
6. PP no 43 tahun 2014
7. Permendagru no 110 tahun 2016
8. Permendagru no 20 tahun 2018
9. Perda Kab. Langkat no 12 tahun 2019
10. Perbup Langkat no 42 tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 18 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2020/ No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Permenkeu RI noomr 35.PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan COvid-19 dan/atau menghadap Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka syarat penyaluran dan besaran Dana Desa KAbupaten Langkat Tahun 2020 yang diatur dalam Perbup nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020 perlu direvisi
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat no 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
1. UU nomor 7 Drt Tahun 1956
2. UU nomor 6 Tahun 2014
3. UU nomor 23 Tahun 2014
4. PP nomor 5 Tahun 1982
5. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1986
6. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014
8. Peraturan Presiden nomor 78 Tahun 2019
9. Permenkeu nomor 50/PMK.07/2017
10. Permenkeu nomor 193/PMK.07/2018
11. Permendagri nomor 20 Tahun 2018
12. Permenkeu RI nomor 35/PMK.07/2020
13. Perda Kabupaten Langkat nomor 29 Tahun 2007
14. Perda Kabupaten Langkat nomor 6 Tahun 2016
15. Perda Kabupaten Langkat nomor 12 Tahun 2019
16. Perbup Langkat nomor 55 tahun 2016
17. Perbup Langkat nomor 42 tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2020
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2020/ No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PAsal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
1. UU no 7 Drt Tahun 1956
2. UU no 6 Tahun 2014
3. UU no 23 Tahun 2014
4. PP no 5 Tahun 1982
5. PP no 10 Tahun 1986
6. PP no 43 Tahun 2014
7. Permendagri no 20 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sumber Pengalokasian Dan Pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Mekanisme Pemberian Siltap; Penghentian Pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa; Evaluasi dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Perbup no 8 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 16 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/ No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
A. bahwa dengan terbitnya PEraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COvid-19 dan/atau menghadapi Ancaman Yang Menbahayakan Perekonomian Nasional, maka Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Langkat Tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020, perlu direvisi pada lampirannya;
B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 15 Tahun 2020 tentnag Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020
1. UU nomor 7 Drt Tahun 1956
2. UU nomor 6 Tahun 2014
3. UU nomor 23 Tahun 2014
4. PP nomor 5 Tahun 1982
5. PP nomor 10 tTahun 1986
6. PP Nomor 43 Tahun 2014
7. PerMen Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018
8. PerMenKeu RI nomor 35/PMK.07/2020
9. Perda Kab. Langkat nomor 6 Tahun 2016
10. Perda Kab. Langkat nomor 12 Tahun 2019
11.Perbup Langkat nomor 42 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Lampiran Pergub nomor 15 tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2020.
Pergub nomor 15 tahun 2020
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteru Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tn=entang tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020
Dalam Perbup ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang Dianggarkan dalam APBD, Rincian Pembagian dan Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Mekanisme Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
