Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 5/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang NILAI SEWA REKLAME
ABSTRAK:
Menimbang :
a.bahwa dalam rangka meningkatkan investasi danketaatan pembayaran pajak reklame maka PeraturanWali Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2013 tentang NilaiSewa Reklame dipandang sudah tidak sesuai dengansituasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nilai Sewa Reklame;
Mengingat :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun No. 44 Tahun 2018; Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai Nilai Sewa Reklame; meliputi: ketentuan umum; pengenaan pajak reklame; tarif pajak reklame dan cara penghitungan NSR: (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(2) Besarnya Pajak Reklame terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2013 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 22/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
KEPADA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta meringankan beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
b.bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dapat tepat sasaran, tepat jumlah, tepatkualitas, tepat waktu dan tepat administrasi perluadanya pedoman teknis dalam pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman TeknisPemberian Bantuan Sosial Percepatan PenghapusanKemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu PelayananKesejahteraan Sosial;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman TeknisPemberian Bantuan Sosial Percepatan PenghapusanKemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu PelayananKesejahteraan Sosial; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. peruntukan bantuan sosial;
b. persyaratan bantuan sosial;
c. mekanisme pelaksanaan; dan
d. evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
Jumlah 12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI
BARANG KEBUTUHAN POKOK
ABSTRAK:
Menimbang
:
a.bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga panganserta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagiwarga di Kota Madiun, perlu dilakukan subsiditerhadap barang kebutuhan pokok untukmeningkatkan daya beli warga Kota Madiun;
b.bahwa dengan adanya penambahan jenis subsidisebagaimana dimaksud dalam huruf a oleh PemerintahKota Madiun, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 50Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SubsidiHarga Barang Kebutuhan Pokok dipandang sudah tidaksesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
Mengingat
:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok; meliputi: ktentuan umum; jenis barang subsidi; subsidi angkutan barang; evaluasi dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 50/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN YANG MENEMPUH PENDIDIKAN JENJANG SARJANA DAN
MAGISTER
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan
Bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun Yang Menempuh Pendidikan
Jenjang Sarjana dan Magister dipandang sudah tidak
sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu
diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai
Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan
Magister;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai
Negeri Sipil selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun yang Menempuh Pendidikan Jenjang Sarjana dan
Magister; perubahan meliputinilai besaran bantuan program B2P PNS; kriteria; persyaratan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
mengubah Peraturan Wali
Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022
jumlah 10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN YANG MEMASUKI MASA PURNA TUGAS
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan ucapan terimakasih Pemerintah Kota Madiun kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas perlu diberikan penghargaan;
b.Bahwa Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 37 Tahun2001 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi PegawaiNegeri Sipil, Tenaga Honorer Daerah/Kontrak danPerangkat Desa yang Memasuki MasaPensiun/Meninggal Dunia di Lingkungan PemerintahKota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dankondisi saat ini sehingga perlu diganti;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkanPeraturan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Memasuki Masa Purna Tugas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur mengenai Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Memasuki Masa Purna Tugas; meliputi: ketentuan umum; pemberian penghargaan; pemberian penghargaan; bentuk penghargaan; pembiayaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer Daerah/Kontrak dan Perangkat Desa yang Memasuki Masa Pensiun/Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu di ganti (Lembar Daerah Kota Madiun Tahun 2001 Nomor 38/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 23/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2022/2023
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri,
Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat
berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak
Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama
Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2022/2023.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 ten tang
Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
PPDB dilaksanakan secara:
a. objektif;
b. transparan; dan
c. akuntabel.
dengan tahapan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
37 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 21/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM SATU TAHUN SEKALI
BAGI TENAGA UPAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2020
tentang Pemberian Honorarium Satu Tahun Sekali Bagi
Tenaga Upahan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Walikota Madiun Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pemberian Honorarium Satu Tahun Sekali Bagi Tenaga
Upahan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita
Daerah Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 12/G) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 20/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi maka perlu adanya
pedoman pelaksanaannya.
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2013
tentang Pembangunan dan Penataan Menara
Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2019
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Ruang lingkup Peratu.ran W alikota ini meliputi:
a. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
b. tata cara pengajuan keberatan Retribusi;
c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
d. tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan
Retribusi;
e. tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran;
f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa; dan
g. tata cara pemeriksaan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
25 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 19/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dan
tertib administrasi keuangan, maka Peraturan
Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi
dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;
3. Peratu.ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peratu.ran Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peratu.ran Menteri Pendayagunaan Aparatu.r Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tu.njangan Kinerja
Pegawai Negeri;
6. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun.
Komponen TPP berdasarkan Beban Kerja terdiri atas:
a. nilai jabatan;
b. indeks jabatan; dan
c. besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Behan Kerja.
Nilai jabatan dihitung dengan menggunakan metode
Factor Evaluation System (FES) yang divalidasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
18 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 18/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terpenuhinya
hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta
mengembangkan diri serta memperoleh pendidikan yang
memadai demi masa depan generasi bangsa yang
berkualitas;
b. bahwa perkawinan pada usia anak akan memiliki
dampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak, psikologis
anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber
daya manusia sehingga perlu dilakukan upaya
pencegahan.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Kata Layak Anak.
Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. Orang tua;
c. Anak; dan
d. Masyarakat.
Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud yaitu:
a. melaksanakan program untuk pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
b. menyediakan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
c. membentuk gugus tugas pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
d. melaksanakan sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
