Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 360 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Satu Data Provinsi Riau

Abstrak

Arsip Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Diubah dengan

Pergub Prov. Riau No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Satu Data Provinsi Riau

Mencabut

Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta Provinsi

Download file:

PERGUB 23 TAHUN 2021.PDF

SATU DATA

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 23, BD.2021/No.23

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Satu Data Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta dikelola secara seksama, teritegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Provinsi Riau, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Dasar Hukum Pergub Ini adalah : Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undangundang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Preseiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015.
Pergub ini terdiri dari 10 Bab dan 40 Pasal yang mengatur tentang : ketentuan umum, jenis dan sumber data, prinsip satu data, penyelenggaraan satu data, kerjasama, peran masyarakat, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Mencabut Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta Provinsi
18 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

Pergub Prov. Riau No. 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2021 tentang Insentif Pemungutan PAjak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mencabut

PERGUB Prov. Riau No. 31 Tahun 2020 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Download file:

pergub-no-22-tahun-2021.pdf

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 22, BD. 2021/No. 22

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan pakjak dan retribusi daerah, perlu diberikan insentif kepada instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi, bahwa berdasakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dinyatakan insentif diberikan kepada instansi pelaksan pemungut pajak daerah dan retribusi daerah secara proporsional bila mencapai kinerja tertentu.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018.
Pergub ini terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal yang mengatur tentang: Ketentuan Umum, Penerima Insentif, Pembayaran Insentif, Pembayaran Insentif Pajak dan Retribusi, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
9 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Riau No. 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau

Download file:

PERGUB 21 TAHUN 2021.PDF

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SERTA PENDIDIKAN KHUSUS

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, BD.2021/No.21

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri serta pendidikan khusus telah ditetapkan berdasarkan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas negeri dan sekolah menegah kejuruan negeri serta pendidikan khusus di provinsi riau, bahwa untuk kelancaran efektifitas terarah dan bersinerginya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri serta pendidikan khusus di provinsi riau, maka peraturan gubernur riau nomor 14 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri serta pendidilan khusus di Provinsi Riau.
Dasar Hukum Pergub Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undangundang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 9 diubah, 2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat {4) huruf d diubah, 3. Ketentuan Pasal 19 ayat ( 1) diubah, 4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, 5. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, dan 6. Ketentuan Pasal 32 diubah,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau
5 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

PERGUB 19 TAHUN 2021.PDF

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, BD.2021/No.19

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa penyebarluasan informasi publik merupakan penyebarluasan informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan perangkat daerah yang melibatkan peran setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penyebarluasan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh gubernur melalui pejabat kehumasan pemerintah daerah provinsi.
Dasar Hukum Pergub Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015.
Pergub ini terdiri dari 5 Bab dan 23 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, penyebarluasan informasi, mekanisme penyebarluasan informasi, evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
12 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Riau

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERGUB 18 TAHUN 2021.PDF

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD>2021/No.18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah melaksanakan grand design pembangunan kependudukan, bahwa untuk peningkatan kualitas penduduk diperlukan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat maka perlu menyusun grand design pembangunan kependudukan.
Dasar hukum pergub ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019.
Pergub ini terdiri dari 3 Bab dan 6 PAsal yang mengatur tentang: ketentuan umum, GDPK Provinsi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
136 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi RIau

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERGUB 16 TAHUN 2021.PDF

HUBUNGAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2021/No/16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Hubungan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi RIau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik agar tercapai optimalisasi daya guna dan hasil guna secara maksimal diperlukam alur keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.
Pergub ini terdiri dari 4 Bab dan 12 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, hubungan kerja, pelaporan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2021.
7 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Riau

Abstrak

Kesehatan Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

PERGUB 15 TAHUN 2021.PDF

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BD.2021/No.15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri di Provinsi Riau.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.81/MENLHK/ SETJEN / KUM.1/ 10/2019, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2020.
Pergub ini mengatur tentang: strategi pengurangan merkuri, strategi penghapusan merkuri, target pengurangan dan penghapusan merkuri, hasil pemantauan dan evaluasi merkuri.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
7 Hlm, Lamp III

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Diubah dengan

Pergub Prov. Riau No. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau
PERGUB Prov. Riau No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau

Mencabut

PERGUB Prov. Riau No. 24 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Riau

Download file:

PERGUB 14 TAHUN 2021.PDF

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 14, BD.2020/No.14

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanakkanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, serta pendidikan khusus perlu menetapkan peraturan gubernur tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri serta pendidikan khusus di provinsi riau.
Dasar hukum Pergub ini adalah: pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undangundang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.
Pergub ini terdiri dari 7 Bab dan 34 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, tata cara PPDB, pendataan ulang dan pemutakhiran data, perpindahan peserta didik, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa negeri di provinsi riau (berita daerah provinsi riau nomor 25 tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERGUB 13 TAHUN 2021.PDF

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2021/No.13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur sipil negara , pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2021, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang berseumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerrah provinsi riau tahun 2021.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pergub ini terdiri dari 6 Bab dan 10 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, dan ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
8 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Dicabut dengan

Pergub Prov. Riau No. 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mengubah sebagian

PERGUB Prov. Riau No. 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

Download file:

PERGUB 11 TAHUN 2021.PDF

PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI APBD

2021

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 11, BD.2021/No.11

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa agar pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjalanan dinas lebih terarah, maka ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan gubernur tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undangundang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Pergub ini mengubah beberapa ketentuan terkait SPT, SPPD, penandatanganan SPT dan SPPD, biaya perjalanan dinas : uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, biaya taksi, dan sewa kendaraan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
9 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT