Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona VIrus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan
Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4
Tahun 2017
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin
dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka memutus mata
rantai penularan COVID-19 di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 29 Tahun 2017
bIAYA KEGIATAN OPERASIAONAL DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Kegiatan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sesuai amanat Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
bahwa untuk menunjang pelaksanaan peran strategis
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur, maka diperlukan Biaya
Kegiatan Operasional Piket
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Nomor 5234)
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB IV
PENUGASAN PIKET ;
BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB;
BAB VI
PENETAPAN BKO DAN TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB VII
PENGHENTIAN PEMBAYARAN;
BAB VIII
MEKANISME REKAPITULASI ABSEN;
BAB IX
PEMBIAYAAN;
BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI;
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Tugas Piket;
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyebaran Ternak Hibah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran temak bantuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan upaya untuk meningkatkan
kepemilikan temak masyarakat yang tergabung dalam
kelompok tani, pemberdayaan kelompok tani atau lembaga petani lainnya, meningkatkan populasi, produksi, menyediakan pupuk organik, menyediakan bahan baku industri, penyerapan tenaga keija, mendukung integrasi peitanian/perkebunan dengan temak, dan meningkatkan penghasilan masyarakat dalam rangka meningkatkan
perekonomian daerah; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyebaran Temak Hibah Pemerintah Kotawaringin Timur.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahim 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahim 2015 tentang Ketahanan Psmgan dan Gizi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukem Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyulxihan Pertanian Di Lingkungan Kementrian Pertanian; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan Penyebaran;
3. Jenis Ternak;
4. Pola Perguliran;
5. Pembinaan dan Pengawasan;
6. Monitoring dan Evaluasi;
7. Pendanaan; dan
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyebaran Ternak Bantuan Pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 30 Tahun 2017
bIAYA KEGIATAN OPERASIAONAL DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2017/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang peran Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan yang mempunyai misi
memberikan pelayanan prima dalam pencegahan dan
pemadaman kebakaran dalam membantu Kepala Daerah
untuk meningkatkan ketahanan lingkungan bersama
masyarakat dan menciptakan suatu kondisi daerah yang
tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda
pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
SBK DAN IMPLEMENTASI;
BAB IV
PENDANAAN;
BAB V
KETENTUAN SANKSI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawal Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa daiaiii langka lucuiiigkatkan motivasi, kualitas dan produktivitas kerja atas prestasi,inovasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi keija dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil.
1. Undang-Undang Nomor 27 Taliun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksansian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Taliun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Keija Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor94Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Taliun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kineija Pegawai Negeri Sipil; dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Bentuk, Kategori, Jumlah, dan Persyaratan Pemberian Penghargaan;
3. Tata Cara Penilaian;
4. Pendanaan; dan
5. Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
61
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.07/20/2020 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2019 ; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun
2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2020
Nomor 1) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Tahun 2020
Nomor 1) diubah
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam
mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun adalah melalui pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru pada setiap Tahun Pelajaran pada jenjang Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
atau Bentuk Lain yang Sederajat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2016
PPDB bertujuan untuk menjamin pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel,
nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong
peningkatan akses layanan pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah perlu diatur dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur. Untuk menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur yang transparan dan akuntabel.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016
Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur terdiri dari :
a. Kerangka Konseptual;
b. Kebijakan Akuntansi 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
c. Kebijakan Akuntansi 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
d. Kebijakan Akuntansi 03 tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;
e. Kebijakan Akuntansi 04 tentang Neraca;
f. Kebijakan Akuntansi 05 tentang Laporan Operasional;
g. Kebijakan Akuntansi 06 tentang Laporan Arus Kas;
h. Kebijakan Akuntansi 07 tentang Laporan Perubahan Ekuitas;
i. Kebijakan Akuntansi 08 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
j. Kebijakan Akuntansi 09 tentang Pendapatan Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional;
k. Kebijakan Akuntansi 10 tentang Belanja dan Beban;
l. Kebijakan Akuntansi 11 tentang Pembiayaan;
m. Kebijakan Akuntansi 12 tentang Aset;
n. Kebijakan Akuntansi 13 tentang Kewajiban dan Ekuitas;
o. Kebijakan Akuntansi 14 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Peristiwa
Luar Biasa;
p. Kebijakan Akuntansi 15 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor
16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan D1 Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dipandang perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 dan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, serta dalam rangka hari jadi ke 69 Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
c. bahwa penghapusan sanksi administrasi pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada konsiderans huruf a tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undeing Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19(Covid-19)dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayeikan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang InsentifPajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dsm Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; dan
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Penghapusan Sanksi Administrasi;
4. Ketentuan Lain-Lain; dan
5. Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah
ABSTRAK:
ahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan
pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan
kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna,
maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat
melalui kewajiban membayar pajak.
Untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan
kepada wajib pajak yang tidak taat/patuh terhadap
kewajibannya membayar pajak maka perlu adanya
kepastian hukum tentang Tata Cara Penagihan Pajak
Daerah. Untuk memberikan kepastian hukum agar
pelaksanaan penagihan pajak daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu
adanya pedoman/ tata cara penagihan pajak daerah.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak
Daerah, maka tata cara penagihan pajak daerah perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III III
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH ;
BAB IV
SURAT TAGIHAN;
BAB V
PEJABAT DAN JURUSITA;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
24 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
