Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan dan dalam rangka penataan
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi yang
diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan
evaluasi jabatan dalam menentukan kelas dan nilai
jabatan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 Tahun 2013
Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan
sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau
tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selaras dengan beban pekerjaan
dan tanggung jawab jabatan yang dipangku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 02 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati
berwenang menetapkan tata cara pengalokasian dan
pembagian Alokasi Dana Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Bupati dapat memberikan bantuan
keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati
berwenang menetapkan Besaran penghasilan tetap kepala
Desa, Sekretris Desa dan perangkat desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2019
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Bantuan Keuangan
kepada setiap Desa;
b. Penyaluran Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada setiap Desa; dan
c. Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada setiap Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk
setiap Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
6 Tahun 2019
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kotawaringin Timur Tahun
Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit
ABSTRAK:
1. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pola tarif dan tarif RSUD dr. Murjani, maka perlu melakukan perubahan beberapa pengaturan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit; dan
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 1959 Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20052 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; dan
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit diubah dan dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut atas Program Prioritas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Program
Indonesia Pintar (PIP) untuk Pendidikan Nasional yang
bertujuan untuk tercapainya pemerataan pendidikan secara
khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur dan secara umum
di seluruh Indonesia. Untuk membantu meringankan beban masyarakat,
khususnya orang tua/wali murid Sekolah Dasar/Sederajat
dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di wilayah
Kabupaten Kotawaringin Timur akan memberikan bantuan
pakaian seragam dan perlengkapan sekolah bagi siswa yang
tidak mampu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018
Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:
a. Perencanaan;
b. Jenis Bantuan;
c. Persyaratan;
d. Pengadaan;
e. Penyaluran;
f. Tugas dan Tanggung jawab;
g. Pelaporan;
h. Pemantauan dan Evaluasi, dan Pengawasan;
i. Pendanaan; dan
j. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Formal yang Dibangun oleh Pengembang
ABSTRAK:
a. bahwa adanya Penyelenggaraan Perumahan Formal yang dibangun oleh pengembang di daerah;
b. bahwa perkembangan kawasan perkotaan menuntut perlunya pemanfaatan lahan yang sesuai peruntukannya;
c. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dalam menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat dapat tinggal dan menghuni rumah layak dan terjangkau dalam lingkungan perumahan yang sehat, aman dan nyaman;
d. bahwa upaya peningkatan kenyamanan, keamanan dan keserasian kawasan perumahan dan permukiman sehingga dapat tertata baik serta menjamin tatanan kehidupan yang berkelanjutan;
e. bahwa belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perumahan Formal yang dibangun oleh pengembang; dan
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Formal yang dibangun oleh pengembang.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 tentang Keserasian Perumahan Permukiman;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2035; dan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 6 Perangkat Daerah.
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah tata cara pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang di Kabupaten Kotawaringin Timur, meliputi penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang terdiri dari :
a) asas dan tujuan;
b) klasifikasi;
c) persyaratan;
d) penyediaan pemanfaatan lahan;
e) penyerahan; dan
f) pengelolaan dan pemeliharaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Timur
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Rincian
Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Tipe A, terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Sekretaris Daerah;
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 7) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
51 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
1. Ketentuan Umum;
2. maksud dan tujuan;
3. ruang lingkup;
4. pelaksanaan pemungutan retribusi;
5. tata cara pendaftaran dan pendataan;
6. masa retribusi dan saat retribusi terutang;
7. pemungutan retribusi;
8. perhitungan, pembayaran dan penagihan;
9. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
10. kurang bayar;
11. pengembalian kelebihan pembayaran; dan
12. ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan alokasi dana restribusi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 perlu penyesuaian terhadap rincian besaran pagu rincian bagi hasil pajak kepada setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada setiap Desa se- Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perubahan; dan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 9 3 / PMK.07 /2018 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
12. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019.
Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2019.
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa ada perbedaan jumlah dana desa Tahun 2019 pada peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 dengan data jumlah dana desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai penyalur Dana Desa;
b. bahwa Lampiran dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perubahan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawarangin Timur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kotawarangin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian 2 dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks 4 Desa Membangun;
11 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
13 . Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
15 . Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019.
Lampiran I dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2019
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
