bangunan - tanah - perolehan hak - bea- pemungutan - prosedur - sistem
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BEA Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a. Pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah berdasarkan Pasal 65 perlu ditetapkan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pemerintah Kab. Makaham Ulu perlu melakukan penyesuain Penetapan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan c. untuk maksud tersbut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.135 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERMENKEU No.11/PMK.07/2010; KEPMENDAGRI No.43 Tahun 1995; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB (Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pembayaran BPHTB, Penelitian SSPD BPHTB, Pendaftaran Akta Pemindahan Hak, Pelaporan BPHTB, Prosedur Penagihan BPHTB, Prosedur Pengurangan BPHTB); Fasilitas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
70 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 34 Tahun 2017
BUMI dan BANGUNAN - PAJAK - PEMUNGUTAN - PROSEDUR - SISTEM - JUKLAK
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
a. Pelaksanaan PERDA No.19 Tahun 2016 Bagian kesepuluh Pasal 38 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pemungutan; b. diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kab. Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuai Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan; c. untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERMENKEU No.11/PMK.07/2010; KEPMENDAGRI No.43 Tahun 1999; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistem dan Prosedur Pengelolaan PBB (Prosedur Pendaftaran Objek PBB, Prosedur Pendataan Objek PBB, Prosedur Penilaian Objek PBB, Prosedur Penetapan PBB, Prosedur Pembayaran PBB, Prosedur Penagihan PBB, Prosedur Pencatatan Penerimaan PBB); Fasilitas; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
52 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2017
BUKAN LOGAm DAN BATUAN - MINERAL - PAJAK - PEMUNGUTAN - JUKLAK
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2017/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
a. Untuk meningkatkan pelayanan, daya guna, dan hasil guna pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; b. berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PEMKAB Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuaian Penetapan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; c. untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.2 Tahun 2013; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 91 Tahun 2010; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERMENKEU No.11/PMK.07/2010; KEPMENDAGRI No.43 Tahun 1999; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; Insentif Pemungut Pajak; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
a. Untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Pajak; b. berlakunya UU no.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, PEMKAB Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuaian penetapan Pajak Penerangan Jalan; c. untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; KEPMENDAGRI No.43 Tahun 1995; PERMENKEU No. 11/PMK.07/2010; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
a. Untuk meningkatkan pelayanan, daya guna, dan hasil guna pemungutan Pajak Reklame, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame; b. berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuaian Penetapan Pajak Reklame; c untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahu 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No. 135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PERPRES No.1 Tahun 2007; KEPMENDAGRI No.15 Tahun 1999; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendaftaran dan Pendataan; Nilai Sewa Reklame (Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Tata Cara Penghitungan); Tata Cara Pemungutan Pajak (Penetapan, Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran); Penagihan; Pembukuan, Pemeriksaan, dan Pengawasan; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringangan, dan Pembebasan Pajak; Insentif Pemungutan Pajak; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
33 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
a. Untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Restoran, maka perlu diatur Juklak Pemungutan Pajak Restoran; b. berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kab. Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuaian Penetapan Pajak Restoran; c. untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP 136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERMENKEU No.11/PMK.07/2010; PERMENKEU No.4 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendaftaran dan Pelaporan; Tata Cara Penghitungna Pajak ( Tarif Pajak dan Penghitungan Pajak ); Tata Cara Pemungutan Pajak (Penetapan, Pembayaran, Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran); Penagihan; Bon Penjualan (Bill); Pembukuan , Pemeriksaan dan Pengawasan; Keberatan, Keringanan, Pembebasan Pajak dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Insentif Pemungutan Pajak; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
33 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
ABSTRAK:
a. Untuk emningkatkan pelayana, daya guna dan hasil guna pemungutan Pajak Hotel, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel; b. diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kab. Mahakal Ulu perlu melakukan penyesuaian Penetapan Pajak Hotel; c. untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan PERBUP.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.16 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.31 Tahun 1986; PP No.135 Tahun 2000; PP No.135 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PERMENKEU No.11/PMK.07/2010; PERMENKEU No.4 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDA No.14 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendaftaran dan Pelaporan; Tata Cara Penghitungan Pajak; Fasilitas Hotel yang Dinikmati oleh Bukan Tamu Hotel; Tata Cara Pemungutan Pajak (Penetapan, Pembayaran, Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran); Penagihan; Bon Penjualan (Bill); Pembukuan, Pemeriksaan dan Pengawasan; Keberatan, Keringanan, Pembebasan Pajak dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Insentif Pemungutan Pajak; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
31 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan PERDA No.3 Tahun 2017 Pasal 6 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan PERBUP tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk maksud tersebut, perlu menetapkan PERBUP tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU NO.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.108 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005;PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.91 Tahun 2010; PERPRES No.70 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.29 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.31 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 semula Rp 1.187.750.450.688,02 berkurang sejumlah Rp 37.869.259.500,23 sehingga menjadi Rp 1.149.881.091.187,79.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2017
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu
PEMKAB - NON PNS - PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - PEDOMAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
a. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih kekurangan PNS, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Kab. Mahakam Ulu, diperlukan Tenaga Non PNS, yang profesional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan dan penerimaan yang kompetitif, selektif, dan transparan; b. perlunya penataan Tenaga Non PNS, sesuai dengan kebutuhan dan volume kerja serta jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kab. Mahakam Ulu; c.sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan PERBUP tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. Mahakam Ulu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No.14 Tahun 2016; PERBUP No.27 Tahun 2016; PERBUP No.34 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tenaga Non PNS (Kedudukan dan Hak, Kewajiban dan Larangan, Pengangatan dan Pemberhentian); Jenis Pelanggaran dan Hukuman Disiplin ( Pelanggaran Disiplin Ringan, Pelanggaran Disiplin Sedang, Pelanggaran Disiplin Berat); Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin (Teguran Lisan, Teguran Tertulis, dan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang, Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat); dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah atau Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah atau Sumbangan Penyelenggaraan Kabupaten Mahakam Ulu.
PENDIDIKAN DAERAH - PENYELENGGARAAN - SUMBANGAN - BIAYA - PENGGUNAAN - JUKNIS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah/ Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu
ABSTRAK:
penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dengan tepat, efektif dan efisien, maka perlu dibuat petunjkuk pelaksanaannya, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah/Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No.09 Tahun 2015; PP No.105 Tahun 2000; PP No.106 Tahun 2000; PP No.38 Tahun 2007; PERBUP Mahakam Ulu No.14 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penganggaran, Alokasi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (BPPD), Pengelola, Penerima Dana Biaya Penyelenggaraan Pendidkan Daerah (BPPD), Mekanisme Penyaluran, Penggunaan Dana Biaya Penyelenggaraan (BPPD), Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Sanksi - sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2017.
11 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
