Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.045 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pelestarian Dan Pemanfaatan Lingkungan Dan Bangunan Cagar Budaya

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda DKI Nomor 9 Tahun 1999.pdf

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Pariwisata dan Kebudayaan

1999

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Dan Pemanfaatan Lingkungan Dan Bangunan Cagar Budaya

ABSTRAK:

bahwa pengaturan mengenai Ketentuan Pokok Lingkungan dan Bangunan Pemugaran sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.IV-6097/d/33/1975, dewasa ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, oleh karena itu perlu disempurnakan menjadi PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 8 Th. 1981; UU No. 9 Th. 1990; UU No. 11 Th. 1990; UU No. 5 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992; UU No. 23 Th, 1997; UU No. 4 Th. 1999; UU No. 22 Th. 1999; PP No. 10 Th. 1993; Kepmendikbud No. 063/V/1995; Inmendagri No. 431-178 tanggal 20 Febriari 1982; Perda No. 5 Th. 1984; Perda No. 3 Th. 1987; Perda No. 7 Th. 1991; Perda No. 3 Th. 1997; Perda No. 4 Th. 1997
PERDA ini mengatur mengenai penentuan kriteria serta penggolongan lingkungan dan bangunan cagar budaya; pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya; dan pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 1999.
20 hal.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Prov. DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah

Diubah dengan

Perda Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah- Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah

Mencabut

Perda No. 2 Th. 1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta
Perda No. 2 Th. 1993 tentang Retribusi Daerah BIdang Pemerintahan DKI Jakarta
Perda No. 3 Th. 1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Ekonomi DKI Jakarta
Perda No. 11 Th. 1996 tentang Retribusi Daerah Bidang Pembangunan DKI Jakarta
Perda No. 12 Th. 1996 tentang Leges

Mencabut sebagian

Pasal 11 Perda No. 12 Th. 1996 tentang Penomoran Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 20 s.d. Pasal 28 Perda No. 5 Th. 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 14 s.d. Pasal 24 Perda No. 8 Th. 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 31 s.d. Pasal 39 Perda No. 8 Th. 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak, dan Daging di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 22 s.d. 29 Perda No. 3 Th. 1990 tentang Usaha Persusunan di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 254 s.d. Pasal 270 Perda No. 7 Th. 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 29 s.d. Pasal 38 Perda No. 2 Th. 1992 tentang Pemakaman Umum dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 143 s.d. Pasal 156 Perda 3 Th. 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 31 s.d. Pasal 40 Perda No. 5 Th. 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 18 s.d. Pasal 25 Perda No. 6 Th. 1992 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 11 s.d. Pasal 18 Perda No. 7 Th. 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 47 s.d. Pasal 49 Perda No. 9 Th. 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 14 s.d. Pasal 22 Perda No. 11 Th. 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di DKI Jakarta
Pasal 33 s.d. Pasal 41 Perda No. 1 Th. 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Menejemen Kependudukan dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 22 Perda No. 12 Th. 1997 tentang Usaha Pariwisata di DKI Jakarta
Pasal I huruf B Perda No. 7 Th. 1987 tentang Perubahan Perda No. 3 Th. 1979 tentang Perparkiran di DKI Jakarta

Download file:

Perda DKI Nomor 3 Tahun 1999.pdf

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1999

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 21

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, maka perlu menetapkan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 11 Th. 1990; UU No. 14 Th. 1992; UU No. 18 Th. 1997; UU No. 22 Th. 1999; PP No. 22 Th. 1990; PP No. 20 Th. 1997; Permendagri No. 4 Th. 1987; Kepmendagri No. 43 Th. 1980; Kepmendagri No. 174 Th. 1997; Kepmendagri No. 175 Th. 1997; Keputusan Bersama Mendagri, Mentan, dan MenKPPK No. 139 Tahun 1997 - 902/Kpts/PL.420/9/97 - 03/SKB/M/IX/1997; Kepmendagri No. 119 Th. 1998; Kepmendagri No. 147 Th. 1998; Perda No. 3 Th. 1979; Perda No. 3 Th. 1986; Perda No. 5 Th. 1988; Perda No. 8 Th. 1989; Perda No. 3 Th. 1990; Perda No. 1 Th. 1991; Perda No. 7 Th. 1991; Perda No. 2 Th. 1992; Perda No. 5 Th. 1992; Perda No. 9 Th. 1992; Perda No. 9 Th. 1995; Perda No. 1 Th. 1996; Perda No. 12 Th. 1997
PERDA ini mengatur mengenai golongan dan jenis retribusi; bidang pemerintahan; bidang ekonomi; bidang kesejahteraan rakyat; bidang pembangunan; wilayah pemungutan retribusi; tata cara pemungutan; pendaftaran dan pendataan; penetapan; pembayaran; pembukuan dan pelaporan; penagihan; kadaluwarsa penagihan; penghapusan piutang retribusi; keberatan; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan pembayaran; pemeriksaan; ketentuan pidana; dan penyidikan dibidang retribusi daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999.
PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal I huruf B Perda No. 7 Tahun 1987; Perda No. 2 Th. 1993; Perda No. 2 Th. 1995; Perda No. 3 Th. 1993; Perda No. 11 Th. 1996; Perda No. 12 Th. 1996; Pasal 11 Perda No. 12 Th. 1996; Pasal 20 s.d. Pasal 28 Perda No. 5 Th. 1988; Pasal 14 s.d. Pasal 24 Perda No. 8 Th. 1992; Pasal 31 s.d. Pasal 39 Perda No. 8 Th. 1989; Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 22 s.d. 29 Perda No. 3 Th. 1990; Pasal 254 s.d. Pasal 270 Perda No. 7 Th. 1991; Pasal 29 s.d. Pasal 38 Perda No. 2 Th. 1992; Pasal 143 s.d. Pasal 156 Perda 3 Th. 1992; Pasal 31 s.d. Pasal 40 Perda No. 5 Th. 1992; Pasal 18 s.d. Pasal 25 Perda No. 6 Th. 1992; Pasal 11 s.d. Pasal 18 Perda No. 7 Th. 1989; Pasal 47 s.d. Pasal 49 Perda No. 9 Th. 1992; Pasal 14 s.d. Pasal 22 Perda No. 11 Th. 1995; Pasal 33 s.d. Pasal 41 Perda No. 1 Th. 1996; dan Pasal 22 Perda No. 12 Th. 1997
180 hal.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 1999/2000

Abstrak

APBD

Download file:

Perda DKI Nomor 2 Tahun 1999.pdf

APBD

1999

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1999 Seri D Nomor 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 1999/2000

ABSTRAK:

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah TapMPR No. X/MPR/1998; UU No. 5 Th. 1974; UU No. 12 Th. 1985 stdd UU No. 12 Th. 1994; UU No. 11 Th. 1990; UU No. 18 Th. 1997; UU No. 21 Th. 1997; UU No. 21 Th. 1997; PP No. 5 Th. 1975; PP No. 6 Th. 1975; PP No. 19 Th. 1997; PP No. 20 Th. 1997; PP No. 21 Th. 1997; Keppres No. 22 Th. 1984; Permendagri No. 11 Th. 1975; Permendagri No. 8 Th. 1978; Permendagri No. 4 Th. 1985; Permendagri No. 2 Th. 1994; Permendagri No. 5 Th. 1997; Permendagri No. 7 Th. 1997; Kepmendagri No. 900-099 tanggal 2 April 1980; Kepmendagri No. 570-360 tanggal 28 Oktober 1981; Kepmendagri No. 970-893 tanggal 24 Desember 1981; Kepmendagri No. 94 Th. 1984; Kepmendagri No. 51 Th. 1985; Kepmendagri No. 903-1316 tanggal 18 September 1985; Kepmendagri No. 903-379 tanggal 11 April 1987; Kepmendagri No. 903-056 tanggal 19 Januari 1988; Kepmendagri No. 35 Th. 1990; Kepmendagri No. 32 Th. 1998; Kepmendagri No. 110 Tahun 1998; Perda No. 5 Th. 1984. dengan memperhatikan Inmendagri No. 4 Th. 1999 tanggal 11 Pebruari 1999; KepDPRD No. 16 Th. 1997 tanggal 19 Juni 1997; KepDPRD No. 23 Th. 1998
PERDA ini mengatur mengenai APBD TA 1999/2000 sejumlah Rp2.816.590.701.000,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1999.
6 hal. (tanpa Lampiran)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

Perda DKI Nomor 1 Tahun 1999.pdf

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

1999

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1999 Seri D Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ABSTRAK:

bahwa bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1993 perlu disesuaikan dengan perkembangan operasional perbankan dan untuk lebih dapat meningkatkan fungsi dan peranan serta usaha-usaha Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu mengubah bentuk hukum menjadi Persero dengan menetapkan PERDA
Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 13 Th. 1968; UU No. 5 Th. 1974; UU No. 11 Th. 1990; UU No. 7 Th. 1992; UU no. 1 Th. 1995; PP No. 70 Th. 1992; PP No. 60 Th. 1996; PP No. 38 Th. 1998 stdd PP No. 60 Th. 1996; PP No. 84 Th. 1998; Permendagri No. 1 Th. 1998; Permendagri No. 1 Th. 1999
PERDA ini mengatur mengenai Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah bentuk hukumnya menjadi PT Bank DKI

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 1999.
PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12 hal.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pam Jaya) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya

Mencabut

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA)

Download file:

Perda_13_Tahun_1992.pdf

bumd-pendirian-pam jaya

1992

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 1993 Seri D Nomor 21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA)

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas PAM JAYA agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka pengelolaannya perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini serta peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA)
UU No. 5 Tahun 1962 jo. UU No. 6 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 11 Tahun 1990; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 690-1672 tanggal 8 Nopember 1985; Permendagri No. 4 Tahun 1990; Kepmendagri No. 536-666 tanggal 7 Oktober 1981; Permenkes No. 416/Menkes/PER/IX/1990; Kepmendagri No. 16 Tahun 1981.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pendirian, Kedudukan dan Wilayah Kerja, Tujuan, Tuga Pokok dan Fungsi, Modal, Pengelolaan, Badan Pengawas, Satuan Pengawas Intern, Tuntutan Ganti Rugi, dan hal lainnya terkait Pendirian PAM JAYA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 1993.
Menyatakan Tidak Berlaku Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA).
23 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. DKI Jakarta No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya
PERDA No. 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Diubah dengan

PERDA Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air LImbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download file:

Perda-10-tahun-1991.pdf

limbah-pal jaya

1991

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 1991 NOMOR ....

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota

ABSTRAK:

a. bahwa air limbah yang bersumber dari berbagai kegiatan perkotaan sangat mempengaruhi penurunan (degradasi) kualitas lingkungan fisik bagian-bagian kota; b. bahwa pembuangan,air limbah yang ,tidak terat~t dan keterbatasan daya dukung fisik kota Jakarta tel ah mempercepat penurunan (degradasi) kualitas lingkungan fisik bagian-bagian kota; c. bahwa sistem pembuangan air limbah yang dilaksanakan dengan menggunakan jaringan pipa air limbah umum (sewerage system) adalah suatu sistem yang perlu dikembangkan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; bahwa keterbatasan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengoperasian Jaringan perpipaan, memerlukan penanganan khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 510/KPTS/1987 dan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.1346 Tahun 1988, sehingga perlu membentuk Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah.
UU Np. 5 Tahun 1962 jo. UU No. 6 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 4 Tahun 1982; PP No. 14 Tahun 1987; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 3 Tahun 1990; Permendagri No. 4 Tahun 1990 jo. Permendagri No. 1 Tahun 1983; Kepmendagri No. 536-666 tanggal 7 Oktober 1981; Kepmen PU No. 510/KPTS/1987.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pendirian Perusahaan Daerah dengan kedudukan sebagai Badan Hukum dalam bentuk Perusahaan Daerah (Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta disingkat PD PAL JAYA).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 1991.
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991.
19 hal

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 1971

• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu

Setoran Wadjib Pemeliharaan Dan Pembangunan Pra-sarana Daerah (S.W.P3.D.) Dalam Wilajah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERDA DKI JAKARTA NO. 14 TH. 1971.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Transportasi Darat/Laut/Udara

1971

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, Lembaran Daerah Chusus Ibu kota Djakarta Tahun 1971 Nomor 79

Peraturan Daerah (Perda) tentang Setoran Wadjib Pemeliharaan Dan Pembangunan Pra-sarana Daerah (S.W.P3.D.) Dalam Wilajah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Perda tanggal 17 September 1966 (L.D. Tahun 1967 No. 10) dan Perda Tanggal 31 Djanuari 1969 (L.D. Tahun 1969 No. 16), serta mengingat keadaan moneter dewasa ini jang relatip telah stabil, maka sistim penetapan padjak kendaraan bermotor perlu disesuaikan dengan menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 10 Th. 1964; UU No. 18 Th. 1965 jo. UU No. 6 Th. 1969; UU No. 2 Pnps. Th. 1961; Kepres No. 22 Th. 1971; UU No. 11 Drt. Th. 1957; Pertatib DPRD Gotong Rojong (L.D. Th. 1964 No. 10)
PERGUB ini mengatur mengenai dasar setoran wadjib; pengetjualian dan pembebasan; wadjib setor; klasifikasi kendaraan bermotor dan djumlah setoran wadjib Pemeliharaan dan Pembangunan Pra-Sarana Daerah (S.W.P3.D.)

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 1971.
14 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERGUB No. 26 Tahun 2024.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51011

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 25 Th. 2004; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Permendagri No. 86 Th. 2017
PERGUB ini mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yaitu Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
3 hal. (Tanpa Lampiran)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERGUB No. 25 Tahun 2024.pdf

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - FASOS FASUM

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51010

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, Gubernur perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Permendagri No. 86 Th. 2017
PERGUB ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
3 hal. (Tanpa Lampiran)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Download file:

PERGUB No. 23 Tahun 2024.pdf

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51009

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK:

bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, Gubernur dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dengan keputusan gubernur, maka perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; Perpres No. 15 Th. 2010 stdd Perpres No. 96 Th. 2015; Permendagri No. 53 Th. 2020
PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Pergub No. 40 Th. 2018

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pergub No. 40 Th. 2018
2 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT