Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999

Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERDA ini mengatur mengenai golongan dan jenis retribusi; bidang pemerintahan; bidang ekonomi; bidang kesejahteraan rakyat; bidang pembangunan; wilayah pemungutan retribusi; tata cara pemungutan; pendaftaran dan pendataan; penetapan; pembayaran; pembukuan dan pelaporan; penagihan; kadaluwarsa penagihan; penghapusan piutang retribusi; keberatan; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan pembayaran; pemeriksaan; ketentuan pidana; dan penyidikan dibidang retribusi daerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1999

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

05 Juli 1999

Tanggal Pengundangan

23 September 1999

Tanggal Berlaku

23 September 1999

Sumber

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda DKI Nomor 3 Tahun 1999.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Perda Prov. DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah

Diubah dengan :

Perda Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah- Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah

Mencabut :

Perda No. 2 Th. 1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta
Perda No. 2 Th. 1993 tentang Retribusi Daerah BIdang Pemerintahan DKI Jakarta
Perda No. 3 Th. 1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Ekonomi DKI Jakarta
Perda No. 11 Th. 1996 tentang Retribusi Daerah Bidang Pembangunan DKI Jakarta
Perda No. 12 Th. 1996 tentang Leges

Mencabut sebagian :

Pasal 11 Perda No. 12 Th. 1996 tentang Penomoran Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 20 s.d. Pasal 28 Perda No. 5 Th. 1988 tentang Kebersihan Lingkungan Dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 14 s.d. Pasal 24 Perda No. 8 Th. 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 31 s.d. Pasal 39 Perda No. 8 Th. 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak, dan Daging di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 22 s.d. 29 Perda No. 3 Th. 1990 tentang Usaha Persusunan di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 254 s.d. Pasal 270 Perda No. 7 Th. 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 29 s.d. Pasal 38 Perda No. 2 Th. 1992 tentang Pemakaman Umum dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 143 s.d. Pasal 156 Perda 3 Th. 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 31 s.d. Pasal 40 Perda No. 5 Th. 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 18 s.d. Pasal 25 Perda No. 6 Th. 1992 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 11 s.d. Pasal 18 Perda No. 7 Th. 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 47 s.d. Pasal 49 Perda No. 9 Th. 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah DKI Jakarta
Pasal 14 s.d. Pasal 22 Perda No. 11 Th. 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di DKI Jakarta
Pasal 33 s.d. Pasal 41 Perda No. 1 Th. 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Menejemen Kependudukan dalam Wilayah DKI Jakarta
Pasal 22 Perda No. 12 Th. 1997 tentang Usaha Pariwisata di DKI Jakarta
Pasal I huruf B Perda No. 7 Th. 1987 tentang Perubahan Perda No. 3 Th. 1979 tentang Perparkiran di DKI Jakarta

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1999
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 21
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, maka perlu menetapkan PERDA Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 11 Th. 1990; UU No. 14 Th. 1992; UU No. 18 Th. 1997; UU No. 22 Th. 1999; PP No. 22 Th. 1990; PP No. 20 Th. 1997; Permendagri No. 4 Th. 1987; Kepmendagri No. 43 Th. 1980; Kepmendagri No. 174 Th. 1997; Kepmendagri No. 175 Th. 1997; Keputusan Bersama Mendagri, Mentan, dan MenKPPK No. 139 Tahun 1997 - 902/Kpts/PL.420/9/97 - 03/SKB/M/IX/1997; Kepmendagri No. 119 Th. 1998; Kepmendagri No. 147 Th. 1998; Perda No. 3 Th. 1979; Perda No. 3 Th. 1986; Perda No. 5 Th. 1988; Perda No. 8 Th. 1989; Perda No. 3 Th. 1990; Perda No. 1 Th. 1991; Perda No. 7 Th. 1991; Perda No. 2 Th. 1992; Perda No. 5 Th. 1992; Perda No. 9 Th. 1992; Perda No. 9 Th. 1995; Perda No. 1 Th. 1996; Perda No. 12 Th. 1997 PERDA ini mengatur mengenai golongan dan jenis retribusi; bidang pemerintahan; bidang ekonomi; bidang kesejahteraan rakyat; bidang pembangunan; wilayah pemungutan retribusi; tata cara pemungutan; pendaftaran dan pendataan; penetapan; pembayaran; pembukuan dan pelaporan; penagihan; kadaluwarsa penagihan; penghapusan piutang retribusi; keberatan; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan pembayaran; pemeriksaan; ketentuan pidana; dan penyidikan dibidang retribusi daerah
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999. PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal I huruf B Perda No. 7 Tahun 1987; Perda No. 2 Th. 1993; Perda No. 2 Th. 1995; Perda No. 3 Th. 1993; Perda No. 11 Th. 1996; Perda No. 12 Th. 1996; Pasal 11 Perda No. 12 Th. 1996; Pasal 20 s.d. Pasal 28 Perda No. 5 Th. 1988; Pasal 14 s.d. Pasal 24 Perda No. 8 Th. 1992; Pasal 31 s.d. Pasal 39 Perda No. 8 Th. 1989; Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4), Pasal 22 s.d. 29 Perda No. 3 Th. 1990; Pasal 254 s.d. Pasal 270 Perda No. 7 Th. 1991; Pasal 29 s.d. Pasal 38 Perda No. 2 Th. 1992; Pasal 143 s.d. Pasal 156 Perda 3 Th. 1992; Pasal 31 s.d. Pasal 40 Perda No. 5 Th. 1992; Pasal 18 s.d. Pasal 25 Perda No. 6 Th. 1992; Pasal 11 s.d. Pasal 18 Perda No. 7 Th. 1989; Pasal 47 s.d. Pasal 49 Perda No. 9 Th. 1992; Pasal 14 s.d. Pasal 22 Perda No. 11 Th. 1995; Pasal 33 s.d. Pasal 41 Perda No. 1 Th. 1996; dan Pasal 22 Perda No. 12 Th. 1997 180 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521