Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006

Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERDA ini mengatur mengenai golongan dan jenis retribusi; retribusi pada bidang pemerintahan; retribusi pada bidang ekonomi; retribusi pada bidang kesejahteraan rakyat; retribusi pada bidang pembangunan; wilayah pemungutan retribusi; tata cara pemungutan retribusi; pendaftaran dan pendataan objek dan subjek retribusi; pembayaran retribusi; pembukuan dan pelaporan; penagihan retribusi; penghapusan piutang retribusi; keberatan; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pemeriksaan; ketentuan pidana; serta penyesuaian tarif retribusi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

24 Februari 2006

Tanggal Pengundangan

27 Februari 2006

Tanggal Berlaku

27 Februari 2006

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 4 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2006PERDA0031001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Perda Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah- Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah
Perda Prov. DKI Jakarta No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 81)

Pajak dan Retribusi Daerah
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan dan pengendalian, maka perlu membentuk PERDA Dasar hukum PERDA ini adalah UU Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926 No. 226); UU No. 5 Th. 1960; UU No. 6 Th. 1967; UU No. 1 Th. 1970; UU No. 2 Th. 1981; UU No. 3 Th. 1982; UU No. 5 Th. 1984; UU No. 8 Th. 1985; UU No. 15 Th. 1985; UU No. 16 Th. 1985; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 4 Th. 1992; UU No. 13 Th. 1992; UU No. 14 Th. 1992; UU No. 15 Th. 1992; UU No. 21 Th. 1992; UU No. 25 Th. 1992; UU No. 9 Th. 1995; UU No. 6 Th. 1996; UU No. 18 Th. 1997 stdd UU No. 34 Th. 2000; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 5 Th. 1999; UU No. 8 Th. 1999; UU No. 18 Th. 1999; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 34 th. 1999; UU No. 22 Th. 2001; UU No. 20 Th. 2002; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 28 Th. 2003; UU No. 7 Th. 2003; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 31 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 38 Th. 2004; PP No. 2 Th. 1985; PP No. 9 Th. 1987; PP No. 4 Th. 1988; PP No. 22 Th. 1990; PP No. 35 Th. 1991; PP No. 41 Th. 1993; PP No. 42 Th. 1993; PP No. 43 Th.,1993; PP No. 44 Th. 1994; PP NO. 81 Th. 1998; PP No. 99 Th. 1999; PP No. 7 Th. 2000; PP No. 10 Th. 2000; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 81 Th. 2000; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 51 Th. 2002; Keppres No. 53 Th. 1988; Keppres No. 3 Th. 1997; Perda No. 5 Th. 1978; Perda No. 3 Th. 1986; Perda No. 12 Th. 1986; Perda No. 5 Th. 1988; Perda No. 11 Th. 1988; Perda No. 8 Th. 1989; Perda No. 3 Th. 1990; Perda No. 1 Th. 1991; Perda No. 7 Th. 1991; Perda No. 2 Th. 1992; Perda No. 3 Th. 1992; Perda No. 5 Th. 1992; Perda No. 11 Th. 1995; Perda No. 13 Th. 1997; Perda No. 10 Th. 1998; Perda No. 5 Th. 1999; Perda No. 6 Th. 1999; Perda No. 8 Th. 1999; Perda No. 9 Th. 1999; Perda No. 3 Th. 2001; Perda No. 8 Th. 2001; Perda No. 2 Th. 2002; Perda No. 11 Th. 2003; Perda No. 12 Th. 2003; Perda No. 4 Th. 2004; Perda No. 8 Th. 2004; Perda No. 10 Th. 2004; Perda No. 11 Th. 2004; Perda No. 17 Th. 2004; Perda No. 2 Th. 2005 PERDA ini mengatur mengenai golongan dan jenis retribusi; retribusi pada bidang pemerintahan; retribusi pada bidang ekonomi; retribusi pada bidang kesejahteraan rakyat; retribusi pada bidang pembangunan; wilayah pemungutan retribusi; tata cara pemungutan retribusi; pendaftaran dan pendataan objek dan subjek retribusi; pembayaran retribusi; pembukuan dan pelaporan; penagihan retribusi; penghapusan piutang retribusi; keberatan; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pemeriksaan; ketentuan pidana; serta penyesuaian tarif retribusi
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2006. PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2000; dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2001 Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pedoman harga penjualan bibit/hasil kebun; peraturan mengenai jenis pengelompokan bidang kesejahteraan rakyat; peraturan mengenai pelaksanaan pembayaran premi asuransi dan tata cara penggantian kehilangan dan kerusakan kendaraan; peraturan mengenai kriteria dan penentuan kawasan pengendalian parkir serta kegiatan parkir insidentil; peraturan mengenai tata cara pelaksanaan penetapan SKRD Tambahan; peraturan mengenai bentuk, isi surat peringklatan dan surat teguran pada penagihan retribusi; peraturan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan peraturan mengenai tata cara pemeriksaan retribusi. 238 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521