Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2020/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015-2030.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 1/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13.1/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 27/PRT/M/2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024 termasuk didalamnya mengatur tentang peran, fungsi, dan kedudukan rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten gorontalo tahun 2020-2024, pelaksanaan rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten gorontalo tahun 2020-2024, pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten gorontalo tahun 2020-2024, peran serta masyarakat, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Terdiri dari 23 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 42 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gorontalo No. 18 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2020/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa pasal 4 ayat (4), pasal 10, pasal 12 ayat (2), pasal 17 dan pasal 18 peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa, perlu menetapkan peraturan bupati gorontalo tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 6 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 43 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 thn 2019; PERMENDAGRI No. 83 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 67 thn 2017; PERMENDAGRI No. 84 thn 2015; PERDA kabupaten gorontalo No. 10 thn 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang perangkat desa termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, hak, kewajiban dan larangan, pengisian kekosongan jabatan, mutasi jabatan, penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, sanksi atas pelanggaran, pemberhentian sementara dan pemberhentian, peningkatan kapisitas perangkat desa, evaluasi kinerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
Terdiri dari 92 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 44 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2020/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan perkada tentang penjabaran APBD.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan RI No. 19/PMK.07/2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Perda Kab Gorontalo No. 11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No. 6 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Terdiri dari 37 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 46 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2020/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 245 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP RI No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden RI No. 77 Tahun 2015; Perda Kab Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Mansyoer Mohamad Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 47 Tahun 2020
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2020/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2015; Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menetapkan wajib lapor Kepada seluruh Pegawai ASN selain wajib LHKPN.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 72 Tahun 2019; PP RI No. 17 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang wajib lapor LHKASN, penyampaian LHKASN, tim pengelola LHKASN, pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 49 Tahun 2020
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2020 (49)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika
ABSTRAK:
Bahwa untuk optimalisasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa perlu upaya fasilitas kegiatan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6), UU No. 29 Tahun 1959, UU N0. 35 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 40 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permendagri No. 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 19 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 50 Tahun 2020
PERBUP Kab. Gorontalo No. 3 Tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022
Mencabut :
PERBUP Kab. Gorontalo No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 56 Tahun 2019 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020
tata cara pengalokasian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2020/NO.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara pengalokasian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ketentuan pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa diatur dengan peraturan bupati.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 29 thn 1959; UU No. 17 thn 2003; UU No. 1 thn 2004; UU No. 15 thn 2004; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 30 thn 1979; PP No. 43 thn 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan PP No. 11 thn 2019; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 13 thn 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 thn 2011; PERMENDAGRI No. 114 thn 2014; PERMENDAGRI No. 44 thn 2016; PERMENDAGRI No. 20 thn 2018; PERDA kabupaten gorontalo No. 8 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pengalokasian dan tata cara pembagian ADD, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 51 Tahun 2020
tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten gorontalo tahun anggaran 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten gorontalo tahun anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 29 thn 1959; UU No. 6 thn 2014; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 30 thn 1979; PP No. 43 thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 thn 2019; PP No. 60 thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 thn 2016; PERPRES No. 113 thn 2020; PERMENDAGRI No. 20 thn 2018; PERMEN keuangan RI No. 101/PMK.07/2020; PERMEN keuangan RI No. 222/PMK.07/2020; PERDA Kab. Gto No. 8 thn 2020; PERMEN desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi RI No. 13 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten gorontalo tahun anggaran 2021 termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 42 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 52 Tahun 2020
PEDOMAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2020 (52)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa ketentuan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan tata cara pembagiannya kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 30 Tahun 1979, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah, perhitungan bagian hasil pajak dan retribusi daerah, tata cara penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaba, pembinaan, evaluasi dan pengawasan bagian hasil pajak dan retribusi daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 53 Tahun 2020
Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2020/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penghargaan atas jasa dr. Mansyoer Mohammad Dunda yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa dalam bidang kesehatan, maka perlu mengabadikan nama besar pada bangunan Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU RI No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP RI No. 72 Tahun 2019; Permendagri RI No. 79 Tahun 2018; Permenkes RI No. 3 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang maksud, pemberian nama rumah sakit daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
